DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

memuat hak dan kewajiban penduduk, kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, data dan informasi Kependudukan dan Keluarga, KIE, peran serta masyarakat, penghargaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pembiayaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 7
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
12.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALI KOTA MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
5.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
6.Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
7.Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11.Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
12.Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
13.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
14.Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
15.Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
16.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program kependudukan dan keluarga berencana nasional.
17.Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
18.Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
19.Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Pasal 2

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berdasarkan prinsip pembangunan Kependudukan yang terdiri atas:

a.Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
b.pengintegrasian kebijakan Kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
c.partisipasi semua pihak dan gotong royong;
d.perlindungan dan pemberdayaan terhadap Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
e.kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan Penduduk setempat;
f.perlindungan terhadap budaya dan identitas Penduduk lokal; dan
g.keadilan dan kesetaraan gender. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 3

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan lingkungan hidup; dan
b.meningkatkan kualitas Keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban Penduduk;
b.kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.perkembangan Kependudukan;
d.Pembangunan Keluarga;
e.data dan informasi Kependudukan dan Keluarga;
f.KIE;
g.peran serta masyarakat;
h.penghargaan;
i.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
j.pembinaan; dan
k.pembiayaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, setiap Penduduk mempunyai hak:

a.membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
b.memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
c.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
f.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
g.bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
h.mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
i.menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
j.membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
k.mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
m.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
n.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
o.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
p.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
q.mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r.memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
s.diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan
t.memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus atas biaya negara bagi Penduduk Rentan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 6

Setiap Penduduk wajib:

a.menghormati hak-hak Penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b.berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
c.membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Perkembangan Kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial, dan ekonomi;
d.mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
e.memberikan data dan informasi Kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak–hak Penduduk.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan Daerah.
(2)Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan nasional.
(3)Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan:

a.pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
b.perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan
c.pengendalian dampak pembangunan terhadap Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta lingkungan hidup.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
(2)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. b.Advokasi dan KIE tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bagi masyarakat Daerah.

Pasal 10

(1)Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah menyusun dokumen GDPK.
(2)GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(3)Pelaksanaan GDPK mengacu pada lima pilar meliputi:
1. a.pengendalian kuantitas Penduduk;
2. b.peningkatan Kualitas Penduduk;
3. c.Pembangunan Keluarga;
4. d.penataan persebaran dan pengarahan mobilitas Penduduk; dan
5. e.penataan administrasi Kependudukan.
(4)Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah yang dibentuk oleh Wali Kota.
(5)Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah Daerah dengan memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai GDPK diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

a.menetapkan pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah; dan
b.sosialisasi, Advokasi, dan koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…