DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok mengatur megenai pengendalian peredaran minuman berlkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat. peraturan ini meliputi penggolongan minuman beralkohol, larangan peredaran dan penjualan, kegiatan yang dilarang, ketentuan perizinan, retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, pembinaan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
16.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
19.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1516/A/SK/V/1981 tentang Anggur dan Sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat Sejenisnya;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42)
23.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.
5.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6.Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.
7.Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
8.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9.Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun- temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagaman.
10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
11.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
12.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung, adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14.Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata.
15.Minimarket, Supermarket, Hypermarket dan Pusat Perkulakan adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Toko Modern.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung.
18.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
19.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk penjualan minuman beralkohol yang diberikan Pemerintah Daerah.
20.Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23.Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
24.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Jenis dan produk minuman beralkohol yang dapat dijual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 3

(1)Setiap orang perorangan dilarang untuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol.
(2)Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penjualan minuman beralkohol dilakukan dengan cara:

a.Penjualan Langsung; dan/atau
b.Penjualan eceran.

Pasal 5

(1)Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:
1. a.Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5;
2. b.Restoran bintang 2 dan bintang 3;atau
3. c.Bar termasuk Pub dan Klab Malam.
(2)Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada:
1. a.Supermarket; atau
2. b.Hypermarket;

Pasal 6

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Identitas yang berlaku kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 7

(1)Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol dengan menyediakan tempat khusus atau tersendiri dan tidak dicampur bersama dengan produk lainnya.
(2)Pengecer wajib menyediakan kasir tersendiri untuk konsumen Minuman Beralkohol.
(3)Pengecer wajib melarang konsumen Minuman Beralkohol yang meminum langsung di lokasi penjualan.

Pasal 8

(1)Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah daerah wajib dilengkapi dengan label.
(2)Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
1. a.nama produk;
2. b.kadar Alkohol;
3. c.daftar bahan yang digunakan;
4. d.berat bersih atau isi bersih;
5. e.nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor;
6. f.tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;

BAB IV

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang:
1. a.memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tradisional di Daerah;
2. b.meminum minuman beralkohol di tempat umum;
3. c.memasok, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin.
(2)Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
1. a.gelanggang remaja, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
2. b.tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman;
3. c.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

(1)Walikota berwenang menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung.
(2)SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
(3)Kewenangan penerbitan SIUP-MB golongan B dan golongan C, berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Walikota menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah kerjanya.
(4)Walikota melimpahkan penerbitan SIUP-MB golongan B dan golongan C kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Permohonan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.
(6)Permohonan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
1. a.fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
2. b.surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
3. c.fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
4. d.fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. e.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. f.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. g.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
8. h.pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
9. i.fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
(7)Walikota menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan/atau penjual langsung paling lama 5 (lima) Hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.
(8)Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum lengkap dan benar, Walikota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
(9)SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan/atau penjual langsung, berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang tanpa dipungut retribusi.
(10)Perpanjangan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan/atau penjual langsung:
1. a.dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
2. b.mengembalikan asli SIUP-MB untuk pengecer dan/atau penjual langsung, kepada pejabat penerbit.
(11)Pengecer, dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, wajib mengganti SIUP-MB, dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
(12)Walikota dapat melimpahkan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…