DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 4/D Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 34) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
12.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 34);
13.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
14.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 4/D Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 34) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
5.Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
6.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
8.Izin adalah izin penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner.
9.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
10.Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
11.Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
12.Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
13.Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
14.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
15.Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
16.Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
17.Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
18.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
19.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
20.Dokter Hewan Praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
21.Sarjana Kedokteran Hewan adalah orang yang telah selesai menempuh pendidikan Strata-1 di bidang kedokteran hewan tetapi belum menjalankan kegiatan ko-asistensi yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar dokter hewan, sehingga yang bersangkutan belum memiliki kewenangan medik veteriner.
22.Transaksi Terapetik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan), yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
23.Praktik Konsultasi Kesehatan Hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
24.Kompetensi medik veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
25.Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
26.Tempat Praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati/Walikota, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
27.Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
28.Dokter Hewan Praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
29.Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
30.Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
31.Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
32.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesian dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasi di lapangan.
33.Organisasi Profesi Kedokteran Hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dokter Hewan Praktik wajib memiliki Izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
1. a.Rekomendasi Organisasi Profesi Dokter Hewan (asli) dengan melampirkan salinan (copy);
2. b.Kartu Tanda Penduduk (fotokopi);
3. c.Ijazah Dokter Hewan Indonesia (fotokopi);
4. d.Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan (fotokopi);
5. e.Surat Keterangan Sehat (fotokopi); dan
6. f.Surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik dan Sumpah Dokter Hewan (fotokopi).
(4)Dokter Hewan Praktik yang bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan harus memiliki Surat Keterangan Kompetensi Khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.
(5)Untuk Dokter Hewan Praktik Bersama, setiap dokter hewan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
(6)Surat Tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

3.Ketentuan Pasal 5, ayat (3) dan ayat (7) diubah dan ayat (6) huruf b dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Jasa Medik Veteriner meliputi:
1. a.Klinik Hewan;
2. b.Rumah Sakit Hewan;
3. c.Rumah Sakit Hewan Khusus.
(2)Setiap Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah melakukan:
1. a.pemeriksaan kelengkapan administrasi; dan
2. b.pemeriksaan kelayakan tempat, bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.
(5)Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.pemeriksaan proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner, yang dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon, dan/atau Akta Pendirian badan Usaha yang mengajukan (perorangan / CV / PT / Yayasan / Koperasi / Institusi);
2. b.pemeriksaan permodalan, untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat izin dari instansi berwenang;
3. c.pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan Dokter Hewan Praktik penanggung jawab;
4. d.Dokter Hewan Praktik yang dilibatkan harus disertai dengan Surat Tanda Registrasi (Izin Dokter Hewan Praktik);
5. e.Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang dilibatkan harus mendapatkan Izin Praktik untuk tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
1. a.memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
2. b.dihapus;
3. c.memiliki tempat praktik yang paling sedikit harus dilengkapi dengan:
  1. 1.papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner dan alamat yang jelas, dengan ukuran yang memadai;
  2. 2.tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
  3. 3.ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
  4. 4.sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
  5. 5.sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; serta
  6. 6.sistem komunikasi.
4. d.memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang paling sedikit harus terdiri dari:
  1. 1.peralatan untuk mengendalikan hewan;
  2. 2.peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
  3. 3.peralatan penunjang diagnosa laboratorium (sederhana);
  4. 4.peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
  5. 5.peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
  6. 6.peralatan untuk keselamatan petugas; serta
  7. 7.peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. e.memiliki Dokter Hewan Praktik paling sedikit harus:
  1. 1.jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
  2. 2.memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
  3. 3.mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan medik veteriner sebagai bagian integral dan sistem kesehatan hewan;
  4. 4.Siap bekerjasama berdasarkan hubungan etikal keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan;
  5. 5.memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
6. f.memiliki Dokter Hewan Praktik sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner dan membuat pernyataan sebagai berikut:
  1. 1.menyatakan untuk taat pada kaidah- kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode etik dokter hewan;
  2. 2.menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan Sistem Kesehatan Hewan Nasional.
7. g.menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang;
8. h.ruangan-ruangan yang khususnya digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
9. i.fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.
(7)Izin Tempat Usaha dan Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

4.Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki Izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
1. a.Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, atau sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan (fotokopi);
2. b.Kartu Tanda Penduduk (fotokopi);
3. c.Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan (fotokopi);
4. d.Surat kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik (fotokopi);
5. e.Surat Keterangan Sehat (fotokopi); dan
6. f.Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik sesuai dengan tingkat kompetensinya.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Untuk Sarjana Kedokteran Hewan:
  1. 1.harus memiliki Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
  2. 2.mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  3. 3.melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
  4. 4.membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.
2. b.Untuk Paramedik Veteriner:
  1. 1.harus memiliki ijazah Sekolah Kejuruan dan/atau Diploma Kesehatan Hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
  2. 2.mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  3. 3.melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditanami dalam pelayanan jasa medik veteriner;
  4. 4.membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.
(5)Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

5.Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Warga Negara Asing yang melakukan praktik Dokter Hewan Spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus di Wilayah Daerah wajib memiliki Izin.
(2)Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
1. a.Persyaratan Administrasi:
  1. 1.Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  2. 2.Izin Tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  3. 3.Surat Izin Praktik sebagai Dokter Hewan Spesialis yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner Pusat; dan
  4. 4.Surat Penjaminan Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.
2. b.Persyaratan Teknis:
  1. 1.Hasil ujian Bahasa Indonesia di salah satu Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
  2. 2.Hasil ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  3. 3.surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal yang menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya;
  4. 4.Sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
  5. 5.Surat Izin Praktik dari negara asal; dan
  6. 6.Kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari organisasi profesi doter hewan di negara asal.
(4)Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berwenang untuk:

a.mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan.
b.mengakomodasi hak dokter hewan praktik dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner.
c.melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.
d.mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional.
e.membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, Pusat Kesehatan Hewan serta Rumah Pemotongan Hewan.
1. 7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam rangka pengawasan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berwenang melakukan:

a.koordinasi dalam rangka efektifitas pengawasan pelayanan jasa medik veteriner.
b.pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing di Indonesia.
c.memberikan apresiasi/reward dan melakukan promosi kepada Dokter Hewan Praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
d.memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada Dokter Hewan Praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
1. 8.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Izin Pelayanan Kesehatan Hewan dinyatakan tidak berlaku dan/atau dicabut apabila:
1. a.masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
2. b.dikembalikan oleh pemegang izin;
3. c.pemegang izin menyerahkan kegiatan pelayanannya kepada pihak lain;
4. d.kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan surat izin; atau
5. e.pemegang izin terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan Negara dan/atau kepentingan umum, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat membatalkan sebagian atau seluruh izin yang telah diterbitkan.
(3)Akibat tidak berlakunya izin, pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemegang izin tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 1 Maret 218 WALIKOTA MADIUN, ttd H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 1 Maret 2018 Plh. SEKRETARIS DAERAH, ttd RUSDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 6/D Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 43-9/2018

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…