DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

kawasan tanpa rokok yang memuat penetapan KTR, larangan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat dan penghargaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 9
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. 8.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. 9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. 11.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALI KOTA MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4.Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.
5.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
7.Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
8.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam kawasan tanpa rokok.
9.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
b.memberikan pelindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
c.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
d.menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
e.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
f.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
g.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
h.mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan KTR;
b.larangan;
c.hak dan kewajiban;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.penghargaan.

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 4

Penetapan KTR di Daerah meliputi:

a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b.Tempat Proses Belajar Mengajar;
c.Tempat Anak Bermain;
d.Tempat Ibadah;
e.Angkutan Umum;
f.Tempat Kerja; dan
g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas:
1. 1.puskesmas;
2. 2.klinik pratama; dan
3. 3.praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan.
b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang terdiri atas:
1. 1.rumah sakit;
2. 2.klinik utama;
3. 3.balai kesehatan; dan
4. 4.praktik mandiri tenaga medis atau tenaga Kesehatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
c.Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang yang terdiri atas:
1. 1.apotek;
2. 2.unit pengelola darah;
3. 3.laboratorium kesehatan;
4. 4.laboratorium pengolahan sel punca dan/atau sel;
5. 5.bank materi biologi;
6. 6.optik;
7. 7.institusi pengamanan alat dan fasilitas kesehatan; dan
8. 8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang lain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.tempat pendidikan formal;
b.tempat pendidikan nonformal; dan
c.Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.kelompok bermain anak;
b.tempat penitipan anak;
c.tempat pengasuhan anak; dan
d.Tempat Anak Bermain lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.masjid/musholla;
b.gereja;
c.klenteng; dan
d.Tempat Ibadah lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 9

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.kendaraan bermotor dengan trayek;
b.kendaraan bermotor tidak dalam trayek; dan
c.Angkutan Umum lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat berupa:

a.perkantoran;
b.pergudangan;
c.industri; dan
d.Tempat Kerja lainnya berupa ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, serta bergerak atau tetap.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…