DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Branding Kota Magelang yang meliputi perencanaan, penetapan dan pencanangan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar branding Kota Magelang dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang berjangka panjang dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah yang berganti dalam kurun waktu lima tahunan, perlu dibuat peraturan yang mempromosikan daerah, meningkatan kunjungan wisata maupun bisnis di Daerah serta daya saing Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Branding Kota Magelang;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; -- .._
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor S);
12.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan

Menetapkan

Menetapkan WALIKOTA MAGELANG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BRANDING KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Walikota adalah Walikota Magelang.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
6.Brand adalah identitas, simbol, logo, atau merek.
7.Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka proses membangun, membesarkan, dan mengembangkan Brand.
8.Master Plan adalah kebijakan yang bersifat jangka panjang yang pencapaian hasilnya akan dapat dirasakan secara positif manakala kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
9.Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu.
10.Logo adalah tanda, lambang, atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau ~ individu agar mudah diingat oleh orang lain.
11.Lagu adalah rangkaian nada yang dipadukan dengan irama yang harmonis dan dilengkapi dengan syair yang membentuk sebuah harmonisasi indah.
12.Gentling adalah alunan alat musik tradisional seperti gamelan, siter, kacapi, calung, angklung, dan lain-lain.
13.Tarian adalah gerakan yang dipertunjukan dalam pola-pola, dapat dilakukan sendiri, berpasangan, atau bersama-sama dalam grup.
14.Pakaian Pengantin dan Pengiring Khas adalah pakaian pengantin dan pengiring pengantin khas Kota Magelang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Branding Daerah dimaksudkan untuk:

a.menjamin keberlanjutan dan konsistensi Walikota dan Wakil Walikota dalam menerapkan Magelang Kota Sejuta Bunga sebagai Branding di Daerah; b . memberikan payung hukum dalam pelaksanaan Branding di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Branding Daerah adalah untuk:

a.mempromosikan Daerah beserta Brand Daerah;
b.meningkatan kunjungan wisata maupun bisnis di Daerah;dan
c.meningkatkan citra (image) dan daya saing Daerah. a . dikenal secara luas baik regional, nasional, bahkan internasional; b . meningkatkan nilai ekonomi Daerah baik regional, nasional, maupun internasional, sehingga berdampak positif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
c.meningkatkan ikatan dan rasa bangga warga pada tempat tinggalnya.

BAB III

MANFAAT DAN ASAS Pasal 4 Manfaat Penetapan Branding Daerah adalah:

Pasal 5

Pelaksanaan Branding Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat; -. b. keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan; d . keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong-royong;
f.partisipatif;
g.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
h.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
1. 1.keragaman; dan
j.sosial dan budaya.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

,-... Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan dan pencanangan;
c.pelaksanaan;
d.pengendalian dan evaluasi.

Pasal 7

(1)Pembangunan untuk mewujudkan Branding Daerah meliputi:
1. a.pembangunan fisik;
2. b.ekonomi; dan
3. c.sosial budaya.
(2)Pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Master Plan Magelang Kota Sejuta Bunga.
(3)Untuk mempercepat terwujudnya Branding Daerah, maka penyelenggaraan pembangunannya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Master Plan Magelang Kota Sejuta Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Sasaran rencana aksi pembangunan fisik untuk mewujudkan Branding Daerah, meliputi:
1. a.terwujudnya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
2. b.tertatanya kawasan (district) kampung organik;
3. c.tertatanya kawasan (district) pusat kegiatan kota;
4. d.tdrtatanya kawasan (district) kantor pemerintah dan fasilitas sosial/umum;
5. e.tertatanya tetenger/penanda kawasan (landmark) kota sejuta bttnga;
6. f.tertatanya taman simpul kota (nodes);
7. g.tertatanya jalur-jalur utama kota (path);
8. h.tertatanya tepian kawasan (edges); -.. 1. terpublikasinya Magelang Kota Sejuta Bunga.
(2)Sasaran rencana aksi pembangunan ekonomi untuk mewujudkan Branding Daerah, meliputi:
1. a.terwujudnya agribisnis tanaman hias dan bunga sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat Daerah;
2. b.peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan swasta;
3. c.terwujudnya peningkatan investasi penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri;
4. d.terciptanya iklim investasi yang kondusif;
5. e.terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan pencari kerja dalam berwirausaha;
6. f.terwujudnya peningkatan penyerapan tenaga kerja;
7. g.terwujudnya peningkatan jumlah usaha mikro kecil menengah yang mendukung Kota Sejuta Bunga;
8. h.terwujudnya peningkatan kemampuan pedagang sektor informal dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung/wisatawan;
  1. 1.tertatanya pedagang kaki lima sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(3)Sasaran rencana aksi pembangunan sosial budaya untuk mewujudkan Branding Daerah, meliputi:
1. a.terwujudnya aparatur Pemerintah Daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan publik; b . terwujudnya peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan Branding Daerah yang ramah lingkungan;
2. c.terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Branding Daerah yang ramah lingkungan; d . terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Branding Daerah;
3. e.terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat Daerah dalam mendukung program pembangunan Branding Daerah;
4. f.terwujudnya dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan Branding Daerah;
5. g.terwujudnya peningkatan minat masyarakat dalam membaca dan menulis artikel yang bertemakan Magelang Kota Sejuta Bunga;
6. h.terwujudnya dokumentasi penyelenggaraan pembangunan Branding Daerah;
  1. 1.terwujudnya kampung wisata; J. terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun asing.

Pasal 10

Sasaran pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam Master Plan Magelang Kota Sejuta Bunga.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014