DokumenPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Berlaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan segera agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang . . . tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan . . .
1.Ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1)DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
2. b.membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
3. c.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
4. d.dihapus;
5. e.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
6. f.memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
7. g.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
8. h.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
9. i.memberikan . . .
10. i.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
11. j.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

2.Ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

(1)DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
2. b.membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
3. c.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
4. d.dihapus;
5. e.mengusulkan . . .
6. e.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
7. f.memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
8. g.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
9. h.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
10. i.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
11. j.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. Pasal II Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 246

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 101

Pasal 154

Peraturan turunan (104)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Daya No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 17 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 76 Tahun 2014