DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang satu data informasi pemerintahan daerah; maksud dan tujuan peraturan daerah; strategi pelaksanaan satu data informasi; prinsip satu data informasi; kelembagaan satu data informasi; penyelenggaraan satu data informasi; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; insentif dan disinsentif; dan pembiayaan satu data informasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan satu data informasi pemerintahan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 391 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
17.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 52); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SATU DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
7.Informasi Pemerintahan Daerah adalah informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah.
8.Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Satu Data Informasi adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi terpadu yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
9.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
11.Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
12.Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi.
13.Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan secara nasional.
14.Portal Data adalah media penyimpanan data yang dapat di akses melalui web untuk berbagi pakai Data.
15.Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
16.Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
18.Pembina Data adalah kementerian/lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait Data.
19.Pengguna Data adalah kementerian/lembaga/daerah/ instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
20.Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Satu Data Informasi untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data di Pemerintah Daerah;
b.mewujudkan ketersediaan Data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi terpadu yang mudah diakses secara bersama oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
c.mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada Data; dan
d.mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintah Daerah.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN SATU DATA INFORMASI

Pasal 4

(1)Strategi penyelenggaraan Satu Data Informasi adalah:
1. a.perbaikan tata kelola Data:
2. b.penerapan strategi:
3. c.pelaksanaan rencana aksi tahunan.
(2)Perbaikan tata kelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penetapan Standar Data dan Metadata;
2. b.penyusunan Metadata yang memenuhi format baku;
3. c.penyebarluasan Data dengan menerapkan Interoperabilitas Data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data.
(3)Penerapan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penataan regulasi dan kelembagaan;
2. b.pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Portal Data); dan
3. c.peningkatan kemampuan sumber daya.

BAB IV

PRINSIP SATU DATA INFORMASI

Pasal 5

Prinsip Satu Data Informasi terdiri atas:

a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data sesuai dengan Standar Data yang ditetapkan Pembina Data;
b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata, sesuai dengan format Metadata Baku yang ditetapkan Pembina Data;
c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik; dan

Pasal 6

(1)Data yang dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus:
1. a.konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
2. b.disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
(2)Bagi pakai Data antarsistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai Data yang dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 7

Penyelenggara Satu Data Informasi terdiri atas:

a.tim pengarah;
b.tim pelaksana;
c.Produsen Data; dan
d.Walidata.

Pasal 8

(1)Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diketuai oleh Walikota.
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
1. a.Pembina Data;
2. b.Walidata; dan
3. c.unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang Ketua yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat yang melaksanakan urusan bidang data dan informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.
(4)Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. c.instansi vertikal;
4. d.perguruan tinggi; dan/atau
5. e.pihak lain disepakati sebagai Produsen Data dalam Forum Satu Data.
(5)Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah Dinas.

Pasal 9

(1)Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas tim pengarah, tim pelaksana, Produsen Data, dan Walidata diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015