Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas, terdiri atas:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6.Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
18.lntensitas Sedang adalah kriteria Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan beban kerja sedang berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
19.Klasifikasi A adalah besaran organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana.
7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pernerintahan bidang pernberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang perikanan, dan bidang peternakan;
9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pernerintahan bidang perhubungan;
12.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
14.Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban um um serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana.
f.Kecamatan, terdiri atas:
1.Kecamatan Magelang Selatan dengan Tipe B;
2.Kecamatan Magelang Tengah dengan Tipe B; dan
3.Kecamatan Magelang Utara dengan Tipe B.
Daerah Urusan
5.Badan Penanggulangan Bencana Klasifikasi A, menyelenggarakan
16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang kopcrasi, usaha kecil, dan menengah; dan 1 7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta suburusan kebakaran.
e.Badan, terdiri atas:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Sedang, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINS! JAWA TENGAH:
(2-80 /2021) --JOKO BLJDIYONO SEKRETARIS DAERA KOTA MAGELANG, Diundangkan di Magelang pada tanggal MUCHAMAD NUR AZIZ WALIKOT MAGELANG, Ditetapkan di Magelang pada tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang signifikan terhadap pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak pada pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 ten tang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan, dan/ atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani penanggulangan bencana dan bahwa dalam pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada asas efisiensi dan efektivitas, prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah. Pembentukan kelembagaan baru, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Magelang menjadi sangat penting dan mendesak untuk ditetapkan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah. Selain itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu bahwa untuk melaksanakan tugas dan PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTAMAGELANG NOMOR 2 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH TAMBAHANLEMBARAN DAERAHKOTAMAGELANG NOMOR 105 Pasal II Cukup jelas. Pasal I Angka 1