DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 mengenai definisi dan Pasal 3 mengenai susunan perangkat daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana dan mewujudkan perangkat daerah yang efektif dan efisien, dengan pertimbangan efisiensi sumber daya, perlu adanya penataan perangkat daerah; WALIKOTA MAGELANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ten tang Republik 23 Tahun 2014 (Lembaran NegaraPemerin tahan Daerah Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor KecilKotaDaerah-daerahPembentukan ten tang dalam 1950Tahun
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17

c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah untuk menampung pembentukan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana dan penataan perangkat daerah yang efektif dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTAMAGELANG

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101); menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. yangpemerintahanurusanpenyelenggaraan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prmsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prmsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101) diubah sebagai berikut: kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
11.Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
10.Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. kewenanganmenjadiyangPemerintahan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9.Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pengoordinasiandankebijakanpenyusunan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam kekuasaanadalahPemerintahan6. Urusan
13.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta suburusan kebakaran.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
15.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 dan Kecamatan dengan nilai variabel lebih dari 600.
16.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800 dan Kecamatan dengan nilai variabel kurang dari a tau sama dengan 600. 1 7. Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta urusan pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan dengan beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600, dan Dinas dan Badan lain dengan yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. 18.lntensitas Sedang adalah kriteria Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan beban kerja sedang berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
9. 19.Klasifikasi A adalah besaran organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana.
10. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pernerintahan bidang pernberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. 8.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang perikanan, dan bidang peternakan;
12. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. 11.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pernerintahan bidang perhubungan;
15. 12.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
16. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 14.Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
18. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban um um serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana.
f.Kecamatan, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Magelang Selatan dengan Tipe B;
2. 2.Kecamatan Magelang Tengah dengan Tipe B; dan
3. 3.Kecamatan Magelang Utara dengan Tipe B. Daerah Urusan
4. 5.Badan Penanggulangan Bencana Klasifikasi A, menyelenggarakan
5. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang kopcrasi, usaha kecil, dan menengah; dan 1 7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta suburusan kebakaran.
e.Badan, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Sedang, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINS! JAWA TENGAH: (2-80 /2021) --JOKO BLJDIYONO SEKRETARIS DAERA KOTA MAGELANG, Diundangkan di Magelang pada tanggal MUCHAMAD NUR AZIZ WALIKOT MAGELANG, Ditetapkan di Magelang pada tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang signifikan terhadap pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak pada pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 ten tang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan, dan/ atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani penanggulangan bencana dan bahwa dalam pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada asas efisiensi dan efektivitas, prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah. Pembentukan kelembagaan baru, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Magelang menjadi sangat penting dan mendesak untuk ditetapkan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah. Selain itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu bahwa untuk melaksanakan tugas dan PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTAMAGELANG NOMOR 2 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH TAMBAHANLEMBARAN DAERAHKOTAMAGELANG NOMOR 105 Pasal II Cukup jelas. Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2 Pasal 3 Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan besaran organisasi Klasifikasi A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada asas efisiensi dan efektivitas, prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah, serta Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa berdasarkan efisiensi sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah, satu Dinas atau Badan dapat digabung dengan Dinas atau Badan lainnya. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dilakukan penyesuaian terhadap kelembagaan Perangkat Daerah Kota Magelang dengan melaksanakan penggabungan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 1

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 1

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020