DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, penghapusan ayat (1) pada Pasal 16.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9.Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan megawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
10.Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
11.Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
13.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas yang menyelenggarakan sub-Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, suburusan bencana, dan suburusan kebakaran.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
15.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 dan Kecamatan dengan nilai variabel lebih dari 600.
16.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800 dan Kecamatan dengan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.
17.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta urusan pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan dengan beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600, dan Dinas dan Badan lain dengan yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.
18.Intensitas Sedang adalah kriteria Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan beban kerja sedang berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 8.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang perikanan, dan bidang peternakan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
14. 14.Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan sub-Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, suburusan bencana, dan suburusan kebakaran.
e.Badan, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
4. 4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Sedang menyelenggarakan urusan pemetintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Magelang Selatan dengan Tipe B;
2. 2.Kecamatan Magelang Tengah dengan Tipe B; dan
3. 3.Kecamatan Magelang Utara dengan Tipe B.
4. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah Ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan rumah sakit Daerah sebagai unit bersifat khusus diundangkan.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah Ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Walikota tentang susunan organisasi dan tata kerja diundangkan.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah Ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dihapus.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
2. b.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
3. c.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); dan
4. d.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2020 WALIKOTA MAGELANG, ttd. SIGIT WIDYONINDITO diundangkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd. JOKO BUDIYONO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (4-165/2020) salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MARYANTO, SH.MH. Pembina Tk I NIP. 19680817 198903 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak pada pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pedoman dan penetapan status kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk itu Pemerintah Kota Magelang perlu menyesuaikan kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula nomenklaturnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk dengan besaran organisasi Intensitas Sedang 3 (tiga) bidang dan sebelumnya telah dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menyesuaikan unit organisasi rumah sakit Daerah yang semula merupakan lembaga teknis daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 8

Cukup Jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020