(1)Dihapus.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
b.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
c.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); dan
d.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2020 WALIKOTA MAGELANG, ttd. SIGIT WIDYONINDITO diundangkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd. JOKO BUDIYONO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (4-165/2020) salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MARYANTO, SH.MH. Pembina Tk I NIP. 19680817 198903 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak pada pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pedoman dan penetapan status kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk itu Pemerintah Kota Magelang perlu menyesuaikan kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula nomenklaturnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk dengan besaran organisasi Intensitas Sedang 3 (tiga) bidang dan sebelumnya telah dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menyesuaikan unit organisasi rumah sakit Daerah yang semula merupakan lembaga teknis daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1