DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan maksud, nama, tempat, kedudukan, logo dan tujuan, fungsi, tugas dan kegiatan usaha, modal, organ, kepegawaian, perencanaan, operasional dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, kerja sama, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk, pengurusan, dan organ Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang; SALINAN SALINAN
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 724);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
9.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
8.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut Perumda Bank Magelang adalah badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bank Magelang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bank Magelang.
11.Direksi adalah organ Perumda Bank Magelang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Bank Magelang untuk kepentingan dan tujuan Perumda Bank Magelang serta mewakili Perumda Bank Magelang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15.Pegawai adalah pegawai pada Perumda Bank Magelang.

BAB II

ASAS DAN MAKSUD

Pasal 2

Perumda Bank Magelang dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan Perumda Bank Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, LOGO, DAN TUJUAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Magelang yang selanjutnya disebut Perumda Bank Magelang.

Pasal 5

(1)Perumda Bank Magelang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Wilayah kerja Perumda Bank Magelang meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.
(3)Perumda Bank Magelang dapat membuka kantor cabang dan kantor kas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
(5)Pembukaan kantor kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan kantor pusat atau kantor cabang sebagai induknya.

Pasal 6

Perumda Bank Magelang menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Perumda Bank Magelang didirikan dengan tujuan:

a.mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.melaksanakan operasional BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Perumda Bank Magelang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perumda Bank Magelang mempunyai tugas mengembangkan perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong peningkatan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017