(1)Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Dalam hal Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor belum terbentuk, penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(8)Perpanjangan, perubahan, penggantian, dan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.
(9)Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan bukti lulus Uji Berkala pengganti dan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji diatur dengan Peraturan Walikota.
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINS! JAWA TENGAH: (6-278/2021) LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 6 KOTA MAGELANG, Diundangkan di Magelang pada tanggal 1!7 Ni,ve rn ber ao a f Ditetapkan di Magelang pada tanggal ri; November ::lb.9,.t pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
8.Ketentuan Pasal 40 dihapus.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan dan besaran sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.
Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berwenang untuk melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang uji kelaikan terhadap kendaraan, diharapkan agar setiap orang dapat memenuhi kewajibannnya dalam upaya melindungi dan menjaga kestabilan dari kendaraan yang dimiliki untuk jangka panjang. Salah satu wujud uji kelaikan kendaraan yang umum diketahui adalah uji kir atau serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian bagian Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan dalam persyaratan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Mengingat pentingnya uji kelaikan merupakan sesuatu yang wajib dan sangat dibutuhkan banyak orang sebagai suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan wajib uji, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pasal 3 huruf b bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan. Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/ 10/6/DJPD/2019 Tentang Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Terkait hal tersebut diatas untuk dapat melaksanakan amanat peralihan dari Buku Uji menjadi kartu pintar (smart card) salah satunya dengan segera disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Angka 3 Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL PasalI Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Mobil Penumpang umum" adalah Mobil Penumpang yang dipergunakan sebagai Angkutan Penumpang Umum dengan dipungut bayaran. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penataan dan tertib penyelenggaraan serta meningkatkan pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor sesuai prinsip, kaidah dan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala dan penyesuaian pelaksanaan sanksi administratif dengan kondisi masyarakat, dibutuhkan penyesuaian pengaturan mengenai ketentuan bukti lulus uji dan sanksi administratif, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan mengenai penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5