MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA. UMUM Pasal 1. Segala Peraturan tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang Darurat No. tahun 1950 dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara ini. Pasal 2. Bagi Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, berlaku sebagai pedoman :
a."het Herziene Inlands Reglement" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam Undang-undang Darurat ini.
b."Reglement of ura de Straf Vordering voor Raden van Justittie of Java en het Hoog Verechts Hof van Nederlands Indie", yang selanjutnya disebut "Strafvordering" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam Undang-undang Darurat ini. PEMERIKSAAN-PERMULAAN. Pasal 3.
(1)Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dalam pasal 39 "het Herziene Inlands Reglement", hak mengusut kejahatan dan pelanggaran diserahkan juga :
a.kepada kepala pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat perwira, terhadap anak buahnya masing-masing.
b.kepada anggota-anggota Polisi Militer yang berpangkat perwira, dalam daerahnya masing-masing.
(2)Mereka terutama memakai sebagai pedoman : titel dua, bagian satu, bagian tiga, bagian empat dan bagian lima dari "het Herziene Inlands Reglement".
(3)Mengenai pengusutan kejahatan dan pelanggaran, mereka langsung di bawah pimpinan Kejaksaan Tentara.
(4)Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Kejaksaan Tentara dengan saksama. Pasal 4. Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3, pada tanggal 1 dan 15 tiap-tiap bulan, mereka harus memberikan laporan tertulis kepada Kejaksaan Tentara tentang :
a.Penangkapan dan penahanan orang-orang yang dilakukan oleh mereka;
b.penglepasan orang-orang tersebut;
c.pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka. Pasal 5. Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan, Kejaksaan Tentara segera memberi laporan tertulis kepada Pemimpin ketentaraan Tertinggi didaerah. Pasal 6. Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang Darurat ini atau Undang-undang lain, Kejaksaan Tentara melakukan atau memimpin pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh Pengadilan Tentara, sedapat- dapat secara pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. PEMERIKSAAN PENGADILAN TENTARA DALAM TINGKATAN PERTAMA. Pasal 7. Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang Darurat ini atau Undang-undang lain, maka Pengadilan Tentara melakukan pemeriksaan perkara-perkara pidana dalam tingkatan pertama dengan berpedoman acara pemeriksaan perkara-perkara yang dipakai oleh Pengadilan Negeri. Pasal 8.
(1)Putusan Mahkamah Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung tentang perselisihan mengenai kekuasaan antara Pengadilan Tentara harus disertai alasan-alasannya. Putusan tersebut dikirimkan kepada Jaksa Tentara pada Mahkamah yang ditunjuk sebagai Pengadilan yang harus mengadili.
(2)Ketua Mahkamah yang lain dan Jaksa Tentaranya, mendapat turunan putusan tersebut.
(3)Mahkamah yang dimaksudkan dalam akhir ayat 1 wajib menuruti putusan Mahkamah Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung. PEMERIKSAAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG DAN MAHKAMAH TENTARA TINGGI DALAM TINGKATAN KEDUA. Pasal 9.
(1)Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang- undang ini atau Undang-undang lain maka Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Tentara Tinggi melakukan pemeriksaan perkara-perkara dalam tingkatan kedua dengan pedoman: titel 15 "Straf voerdering", jika perkara itu pada tingkatan pertama diadili oleh Mahkamah Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara.
(2)Waktu yang dimaksudkan dalam pasal 284 ayat 1 "Strafvordering" diperpanjang menjadi dua minggu. CARA MENJALANKAN PUTUSAN. Pasal 10. Putusan Pengadilan Tentara dijalankan oleh Jaksa Tentara yang bersangkutan, dengan pedoman: titel sepuluh, bagian empat "het Herziene Inlands Reglement". Pasal 11. Jika perlu, berhubung dengan keadaan, Presiden berhak menetapkan peraturan acara guna Pengadilan Tentara, yang menyimpang dari peraturan dalam Undang-undang Darurat ini. Pasal 12. Undang-undang Darurat ini dapat disebut; "Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara", dan mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO MENTERI KEHAKIMAN, SOEPOMO. MENTERI PERTAHANAN, HAMENGKU BUWONO IX. Diumumkan pada tanggal 31 Maret 1950 MENTERI KEHAKIMAN, SOEPOMO. PENJELASAN UMUM Berhubung dengan pembentukan Pengadilan Tentara maka perlu ditetapkan Undang-undang tentang peraturan hukum acara pidana guna Pengadilan tersebut, oleh karena hukum acara pidana guna Pengadilan Tentara Hindia Belanda tidak sesuai dengan keadaan serta kebutuhan Tentara Republik Indonesia Serikat dan tidak sesuai pula dengan Pengadilan Tentara baru. Dari sebab hubungan antara Pengadilan tersebut dan Pengadilan biasa menurut rancangan Undang-undang yang bersangkutan rapat sekali, yaitu penjabat yang diserahi pimpinan Pengadilan, pimpinan penuntutan serta pimpinan panitera buat kedua jenis Pengadilan masing-masing sama yaitu penjabat yang bersangkutan dalam pengadilan biasa maka dirasa tepat bahwa Pengadilan Tentara sedapat-dapat mempergunakan hukum acara pidana yang dipakai Pengadilan biasa dengan perobahan-perobahan yang perlu. Hal demikian akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan ketua Pengadilan Tentara, Jaksa-Tentara dan Panitera Pengadilan itu, oleh karena mereka telah biasa memakai hukum acara pidana tersebut. Oleh karena peraturan hukum acara pidana buat pengadilan biasa belum disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka peraturan tersebut hanya dapat dipakai sementara waktu sebagai pedoman guna Pengadilan Tentara. Adapun perobahan yang penting ialah penetapan bahwa kepala-kepala pasukan yang berpangkat opsir serta opsir-opsir di bawahnya dan pulisi tentara diberi kekuasaan kepulisian seperti yang diterangkan dalam pasal 3. Oleh karena mereka umumnya tidak mempunyai didikan dan pengalaman yang cukup di lapangan kepulisian, maka mereka ditempatkan di bawah pimpinan Jaksa-Tentara agar supaya hasil pekerjaan mereka tidak mengecewakan.