DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN 3. LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN 4. PENGADAAN DAN PEMASANANGAN PENERANGAN JALAN 5. PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN 6. BEBAN BIAYA PENERANGAN JALAN 7. INVENTARISASI, PERENCANAAN PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PERIJINAN PENERANGAN JALAN 8. LARANGAN 9. KETENTUAN PENYIDIKAN 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN LAIN-LAIN 12. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka Penyelenggaraan penerangan jalan diperlukan suatu peraturan yang mengatur agar penyelenggaraan penerangan jalan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab.
c.bahwa peraturan penyelenggaraan penerangan jalan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertamanan dan Dekorasi Kota dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dibentuk peraturan daerah penyelenggaraan penerangan jalan yang baru.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 409, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014;
14.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
15.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3.Walikota adalah Walikota Malang.
4.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Umum dan menerangi jalan untuk Lingkungan
9.Penerangan Jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota.
10.Penerangan Jalan untuk Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil.
11.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
13.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
14.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
15.Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.
16.Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
17.Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
18.Penyelenggaraan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan secara Umum.
19.Pengelolaan Penerangan Jalan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, dan pengendalian Penerangan Jalan.
20.Identitas pelanggan penerangan jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat Idpel PJU adalah nomer identitas pelanggan Penerangan Jalan berdasarkan nomer yang diberikan oleh PT PLN ( Persero) sebagai data induk langganan.
21.Kilo watt hours yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan enegi listrik dalam kilo watt jam.
22.Kilo watt hours meter yang selanjutnya disingkat kWh meter adalah alat ukur untuk menghitung energi listrik dalam satuan waktu.
23.Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disingkat APP adalah Alat Pembatas dan Pengukur yang digunakan pada kotak kontrol Penerangan Jalan untuk Umum.
24.Tim Baca Meter adalah Kelompok kerja yang terdiri beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pembacaan meter dan pembuatan laporan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan untuk Umum.
25.Tim Penelitian dan Pengembangan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap efektifitas, efisiensi dan ketersediaan Penerangan Jalan untuk Umum.
26.Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan (call center and quick respons team) adalah kelompok kerja yang terdari dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengaduan dan penanganan gangguan Penerangan Jalan untuk Umum.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penerangan Jalan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

1.manfaat;
2.estetika,
3.pemerataan;
4.efektif;
5.fisien; dan
6.transparansi.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Penerangan Jalan diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
(2)Pemasangan PJL dapat dilaksanakan atas usulan dari RT diketahui Kelurahan dan Kecamatan.
(3)Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisa lokasi dan teknis.

Pasal 4

(1)PJU dan PJL dapat diubah jenis lampu, komponen dan asesoris sesuai analisa teknis dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif, dan efisien.
(2)Perubahan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.

BAB III

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 5

(1)Setiap Kelurahan dilayani pemasangan PJL.
(2)Kelurahan yang dapat dilayani pemasangan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt.

Pasal 6

(1)Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
(2)Lokasi Pelayanan PJL meliputi jalan lingkungan di Kelurahan.

Pasal 7

(1)Pelayanan PJU dan PJL dapat diberikan dalam bentuk :
1. a.bantuan konsultasi teknik;
2. b.pengadaan unit baru PJU dan PJL;
3. c.pemasangan unit baru PJU dan PJL; dan/atau
4. d.pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
(3)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
1. a.pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
2. b.pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga; dan
3. c.Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, bilamana melakukan penambahan PJU dan PJL di luar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum.
(2)Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 9

(1)Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan yang terletak di lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
(2)Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria jalan–jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003