Pemerintah Kota Malang
Pemerintah Kota Malang mengemban mandat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan sinergis, dengan fokus utama pada pelayanan masyarakat serta peningkatan profesionalisme aparatur. Visi "Menuju Malang Mbois dan Berkelas" menggarisbawahi komitmen untuk menjadi kota yang berdaya saing global pada tahun 2045, selaras dengan cita-cita Indonesia Emas, melalui adaptasi terhadap tantangan global, kesejahteraan, kemandirian, dan keberlanjutan. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Malang mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program strategis. Ini meliputi penyusunan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti perizinan dan administrasi kependudukan, serta pelaksanaan inisiatif pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang didukung oleh inovasi dan digitalisasi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Malang
Pemerintah Kota Malang memiliki mandat fundamental untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan sinergis, dengan fokus utama pada pelayanan masyarakat. Lembaga ini berperan penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berdampak, selaras dengan visi "Menuju Malang Mbois dan Berkelas" sebagai kota berdaya saing global pada tahun 2045.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Malang mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Ini meliputi penyusunan peraturan daerah, penyediaan layanan publik dasar seperti perizinan dan administrasi kependudukan, serta perancangan inisiatif strategis untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan kota.
Program strategis Pemerintah Kota Malang berpusat pada tata kelola pemerintahan yang efisien, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembentukan generasi yang berbudaya dan inovatif, serta penciptaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Inovasi digital, seperti aplikasi Si-Izol dan Ngalam 112, menjadi tulang punggung dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kota Malang juga berperan aktif dalam isu-isu nasional, termasuk pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan pencegahan stunting. Komitmen terhadap program seperti Kota Layak Anak dan pengembangan Kota Cerdas menunjukkan kontribusinya dalam mendukung agenda pembangunan bangsa.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Malang untuk berbagai layanan esensial, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan hingga akses informasi publik. Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka dan aplikasi digital mempermudah akses warga terhadap layanan perizinan dan penanganan darurat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Malang menunjukkan komitmen kuat untuk menjadi kota yang "Mbois dan Berkelas" melalui tata kelola yang efisien, pelayanan publik yang sinergis, dan program strategis inovatif. Fokus pada digitalisasi dan pembangunan berkelanjutan menegaskan perannya dalam memajukan kualitas hidup warga dan berkontribusi pada kemajuan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang No. 15 Tahun 2014
Penyertaan Modal pada BUMD
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 6 Tahun 2020
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB IV APBD BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBD BAB VI PENETAPAN APBD BAB VII PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAB VIII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD BAB IX AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB X PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB XI KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH BAB XII BLUD BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH BAB XIV INFORMASI KEUANGAN DAERAH BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015
Mengubah ketentuan tentang tarif pajak hotel dan pajak restoran.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023
Lampiran I 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, pembiayaan; belanja, dan Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi; 3. 4. Lampiran III Lampiran IV Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, pembiayaan; dan Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya; 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 6. 7. Lampiran VI Lampiran VII Rekapitulasi pemenuhan SPM; belanja untuk Sinkronisasi program pada RPD dengan APBD; 8. 9. Lampiran VIII Lampiran IX 10. Lampiran X 11. Lampiran XI Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD; Sikronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah; Daftar jumlah pegawai golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; 12. Lampiran XII per Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya; 13. Lampiran XIII 14. Lampiran XIV 15. Lampiran XV 16. Lampiran XVI Ketentuan Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain- lain; Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years); Daftar dana cadangan; dan Daftar pinjaman Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 3 Tahun 2019
peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan yang memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 18 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM BAB III PERENCANAAN BAB III PELAKSANAAN BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 8 Tahun 2025
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.