DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi ketentuan antara lain mengenai pengelolaan air limbah domestik, penyediaan penyedotan air limbah domestik, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan, kerjasama dan pembiayaan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi pengelolaan air limbah domestik belum maksimal sehingga berakibat pada penurunan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA MALANG. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3.Walikota adalah Walikota Malang.
4.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
5.Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
6.Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan.
7.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah agar aman dibuang ke media lingkungan.
8.IPAL Terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
9.IPAL Komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
10.Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
11.Pengolahan Awal adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah 5 domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
12.Sistem Setempat Komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
13.Sistem Setempat Individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke tangki septik individual.
14.Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
15.Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPAL.
16.Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
17.Pengelola Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
18.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang 6 sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
19.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
20.Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
21.Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
23.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
24.Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu.
25.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah ketentuan yang ditetapkan oleh 7 Badan Standardisasi Nasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku secara nasional di wilayah teritorial Republik Indonesia.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
(2)Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal harus mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.
(3)Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengelolaan air limbah setempat maupun terpusat.
(4)Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembuangan air limbah ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal.
(5)Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembungan air limbah ke dalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(6)Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melayani skala kawasan dan skala kota.

Pasal 3

(1)Dalam pengelolaan air limbah domestik diperlukan sarana dan prasarana.
(2)Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari: 8
1. a.sarana pembuangan individu;
2. b.instalasi pengolahan awal;
3. c.perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik;
4. d.instalasi pengolahan air limbah domestik; dan
5. e.saluran pembuangan efluen ke badan air.
(3)Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat terdiri dari:
1. a.sarana pembuangan individu;
2. b.instalasi pengolahan air limbah individual dan komunal;
3. c.pembuangan efluen ke lingkungan;
4. d.sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
5. e.instalasi pengolahan lumpur tinja.
(4)Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan SNI.

Pasal 4

(1)Setiap orang yang terjangkau sistem pengelolaan air limbah terpusat dan tidak mampu mengelola dan mengolah limbahnya sendiri harus menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat milik Pemerintah Daerah.
(2)Setiap orang yang melakukan pengelolaan air limbah setempat harus melakukan pemeliharaan dan pengurasan secara berkala.
(3)Penempatan tangki septik atau IPAL harus sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 5

(1)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi:
1. a.perencanaan aspek non fisik; dan
2. b.perencanaan aspek fisik. 9
(2)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, badan usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
(3)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik.
(4)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(5)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
1. a.rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
2. b.rencana jaringan perpipaan;
3. c.rencana lokasi IPAL;
4. d.rencana lokasi IPLT;
5. e.rencana program pengembangan;
6. f.penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan sarana dan prasarana lain;
7. g.rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
8. h.rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
9. i.rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
(6)Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 10

Pasal 6

Jaringan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan jaringan perpipaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran penggelontor, saluran sekunder/lateral, pipa servis/tersier dan SR sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL Terpusat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membangun pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat pada pipa persil/SR dan pipa servis termasuk kelengkapan pendukungnya.
(2)Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat baik skala kota dan skala kawasan wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.
(3)Setiap pengembang perumahan baru dalam kawasan yang tidak dilalui jaringan perpipaan pengelolaan terpusat, wajib menyediakan sistem pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal sesuai dengan SNI.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan/atau kawasan yang tidak memungkinkan untuk dibangun sistem individual. 11
(2)Masyarakat membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan jaringan sistem setempat komunal.
(3)Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana air limbah sistem setempat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(4)Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai SNI.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan fasilitas pengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke daerah aliran sungai.

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam IPAL yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
(2)Masyarakat mengajukan ijin kepada pengelola IPAL apabila akan membangun atau menyambungkan instalasi pengolahan air limbah setempat.
(3)Penyaluran air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…