DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BABIV PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BABV PENGADAAN BAB VI PENGGUNAAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB IX PENILAIAN BABX PEMINDAHTANGANAN BAB XI PEMUSNAHAN BAB XII PENGHAPUSAN BAB XIII PENATAUSAHAAN BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XVI BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XVII GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Unda ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahu n 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil d i Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3 . Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia ;,;,·Jmor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i,, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomcr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nom<?r 15 Tahun 1987 tentang ... ·' Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang '· ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan Menetapkan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELOLAAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3 . Walikota adalah Walikota Malang. 4 . Dewan Perwakilan Ra kyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Pe rwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5.Pemegang kekuasaan pengelolaan ba rang milik daerah adalah Wa likota.
6.Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
7.Pengelola Barang Milik Daerah yang s elanjutnya disebut Pen gelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawa b m e1akukan koordinasi pengelolaan baran g milik daerah. 8 . Peran gkat DaeraJ1 adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang.
9.Pejabat Penata u sahaan Ba rang adalah kepala Perangkat Daera h yan g mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
11.Barang Milik Daerah adalah s emua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau b erasal dari perolehan lainnya yang sah.
12.Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pen&:,CJUna Ba rang adalah Kepala Perangkat Daerah s elaku pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya d isebut Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
16.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menenma, menyimpan, mengeluarkan, dan mena tausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Ba rang.
17.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diser ahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daera h pada Pengelola Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
20.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
21.Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil.
22.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
23.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah danjasa.
24.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang milik daerah dari gudang ke u nit kerja pemakai.
25.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daera h sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam j angka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
30.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola. 31 . Kerjasarna Pcmanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
32.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tan ah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ a tau kegunaan Barang Milik Daerah.
36.Penghapusan adalah tindakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, Pengguna, dan/atau kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang b erada dalam penguasaannya. 3 7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
38.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
39.Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sedikit dengan nilai seimbang.
40.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
41.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
42.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43.Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke daftar barang/ daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna menurut golongan dan kodefikasi barang.
44.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
45.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
46.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
47.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.
48.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa Pengguna.
49.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLMN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

( 1) Barang Milik Daerah meliputi:

a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2)Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengka pi dokumen pengadaan.
(3)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dokumen perolehan.
(4)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
(5)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hi bah/ sumbangan a tau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang di peroleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerinta h d aerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

a.pejabat p engelola barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan p emeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
1. 1.pemusnahan; J. penghapusan;
k.penatausahaan;
1. 1.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
n.barang milik daerah berupa rumah negara; dan
o.ganti rugi dan sanksi.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

( 1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah se bagaimana dimaksud pada ayat berwenang dan bertanggung jawab: Milik ( 1)
1. a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/ atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrasruktur.
9. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
10. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah;
11. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
12. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
13. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
14. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
15. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Pejabat Penatausahaan dimaksud pada ayat ( 1), tanggungjawab: Barang sebagaimana mempunyai wewenang dan
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  1. 1.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan J. menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 7

( 1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.

(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yan g tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
7. g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  1. 1.melakukan pembinaan, pengawasan, dan J . pengendalian atas penggunaan barang rnilik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan m enyusun dan menyampaikan laporan pengguna sernesteran dan laporan pengguna tahunan yang berada penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

barang barang dalarn

(1)Pengguna Barang dapat melirnpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Penggu na Baran g.
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 9

(1)Pengguna Ba rang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatau sahaan Pengguna Barang sebagaimana dirnaksud pad a ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi f ungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana penganggaran barang Pengguna Barang; kebutuhan dan milik daerah pada
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisas i barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ a tau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  1. 1.meneliti dan memverifikasi Kartu lnventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; J. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
9. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 10

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan b a rang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e . menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yan g telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
5. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; g . menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
6. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
  1. 1.merekapitulasi dan rnenghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara adrninistratif dan secara fungsion al bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal rnelaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pernbantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 11

(1)Pengurus Barang Pengguna d itetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab: a . rnembantu menyiapkan dokurnen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
1. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
2. c.m elaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
3. d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada J ada Pengguna Barang;
4. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pernanfaatan dan pernindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak ernerlukan persetujuan DPRD dan barang mili daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
5. f.menyiapkan okumen penyerahan barang milik daerah beru a tanah dan/atau bangunan yang tidak di+akan untuk kepentingan penyelenggar an tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
6. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang rnilik daerah;
7. h.menyusun 1 poran barang tahunan; semesteran dan
  1. 1.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan ota p ermintaan barang; J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pengguna; P ,jabat Penatausahaan Barang
8. k.menyerahka barang berdasarkan Surat Perintah P I nyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalarn berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
9. m.memberi label barang milik daerah;
10. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
11. o.melakukan stock opname barang persediaan;
12. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan;
13. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
14. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjarnin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan terse but yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 12

(1)Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan b erdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Pengguna Barang dimanfaatkan pihak lain; dan dan fungsi sedang Kuasa tidak
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; h . menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  1. 1.menyiapkan Surat Permintaan Ba rang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
8. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
9. m.memberi label barang milik daerah;
10. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Bara ng melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
11. o.melakukan stock opname barang persediaan;
12. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli / fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan; q . mela kukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
13. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaika n pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Ba rang dan Pengurus Barang Pengguna .

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…