DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Malang

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
13.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
14.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah :Rp. 2.171.753.457.135,85
b.Belanja Daerah dan Transfer:Rp. 2.188.318.745.870,33 Defisit : (Rp. 16.565.288.734,48)
c.Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan : Rp. 484.293.940.984,57 Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 7.275.000.000,00 Surplus : Rp. 460.453.652.250,09

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp.103.087.174.103,85 (seratus tiga milyar delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga rupiah delapan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pendapatan : Rp. 2.068.666.283.032,00 setelah perubahan Realisasi Pendapatan : Rp. 2.171.753.457.135,85 Selisih Lebih : Rp. 103.087.174.103,85
b.Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp. 357.366.478.146,67) (minus tiga ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Belanja dan : Rp. 2.545.685.224.017,00 Transfer setelah perubahan Realisasi Belanja dan : Rp. 2.188.318.745.870,33 Transfer Selisih Kurang : Rp. 357.366.478.146,67
c.Selisih anggaran dengan realisasi Defisit sejumlah Rp. 460.453.652.250,52 (empat ratus enam puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Defisit : (Rp. 477.018.940.985,00) setelah perubahan Realisasi Defisit : (Rp. 16.565.288.734,48) Selisih Kurang : (Rp. 460.453.652.250,52)
d.Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,43 (empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Penerimaan : Rp. 484.293.940.985,00 Pembiayaan setelah perubahan Realisasi Penerimaan : Rp. 484.293.940.984,57 Pembiayaan Selisih Lebih : Rp. 0,43
e.Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pengeluaran : Rp. 7.275.000.000,00 Pembiayaan setelah perubahan Realisasi Pengeluaran : Rp. 7.275.000.000,00 Pembiayaan Selisih : Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,43 (empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pembiayaan : Rp. 477.018.940.985,00 Netto setelah perubahan Realisasi Pembiayaan : Rp. 477.018.940.984,57 Netto Selisih Lebih : Rp. 0,43

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 460.453.652.250,09 (empat ratus enam puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih : Rp. 484.293.940.984,57 Awal
b.Penggunaan SAL sebagai : (Rp. 484.293.940.984,57) Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total : Rp. 0,00
c.Selisih Lebih : Rp. 460.453.652.250,09 Pembiayaan Anggaran (SILPA) Sub Total : Rp. 460.453.652.250,09
d.Koreksi Kesalahan : Rp. 0,00 Pembukuan Tahun Sebelumnya
e.Lain-lain : Rp. 0,00 Saldo Anggaran Lebih : Rp. 460.453.652.250,09 Akhir

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset : Rp. 8.310.492.992.685,47
b.Jumlah Kewajiban : Rp. 41.320.347.679,08
c.Jumlah Ekuitas : Rp. 8.269.172.645.006,39

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 108.682.389.362,73 (seratus delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Laporan : Rp. 2.261.472.205.219,70 Operasional
b.Beban : Rp. 2.144.432.177.686,75 Surplus : Rp. 117.040.027.532,95 Operasional
c.Defisit Non : (Rp. 2.713.237.351,59) Operasional
d.Pos Luar Biasa : (Rp. 5.644.400.818,63) Surplus Laporan : Rp. 108.682.389.362,73 Operasional

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 460.453.652.250,09 (empat ratus enam puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.Arus kas dari aktivitas : Rp. 294.263.678.886,52 Operasi Arus kas dari aktivitas : (Rp. 318.103.967.621,00) Investasi Arus kas dari aktivitas : Rp. 0,00 Pendanaan Arus kas dari aktivitas : Rp. 0,00 Transitoris Kenaikan Kas : (Rp. 23.840.288.734,48)
b.Saldo Awal Kas di : Rp. 484.293.940.984,57 Kas Daerah, Kas di Bendahara BLUD, Kas Lainnya, dan Penyesuaian Kas Lainnya
c.Saldo Akhir Kas di Kas : Rp. 444.066.226.990,94 Daerah Saldo Akhir Kas di : Rp. 15.747.974.869,58 Bendahara BLUD Saldo Akhir Kas di : Rp. 619.818.877,57 Bendahara Dana BOS Kas Lainnya : Rp. 19.631.512,00 Saldo Akhir Kas : Rp. 460.453.652.250,09

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah Rp.8.269.172.645.006,39 (delapan triliyun dua ratus enam puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu enam rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal : Rp. 8.164.211.050.410,98
b.Surplus Laporan : Rp. 108.682.389.362,73 Operasional
c.Dampak Kumulatif : (Rp. 3.720.794.767,32) Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Ekuitas Akhir : Rp. 8.269.172.645.006,39

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
b.Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut utusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
e.Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
f.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
g.Lampiran III : Laporan Operasional;
h.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
i.Lampiran V : Neraca;
j.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
k.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
l.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
m.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
n.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
o.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
p.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
q.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
r.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP);
s.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
t.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
u.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
v.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
w.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
x.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
13.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
14.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah :Rp. 2.171.753.457.135,85
b.Belanja Daerah dan Transfer:Rp. 2.188.318.745.870,33 Defisit : (Rp. 16.565.288.734,48)
c.Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan : Rp. 484.293.940.984,57 Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 7.275.000.000,00 Surplus : Rp. 460.453.652.250,09

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp.103.087.174.103,85 (seratus tiga milyar delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga rupiah delapan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pendapatan : Rp. 2.068.666.283.032,00 setelah perubahan Realisasi Pendapatan : Rp. 2.171.753.457.135,85 Selisih Lebih : Rp. 103.087.174.103,85
b.Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp. 357.366.478.146,67) (minus tiga ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Belanja dan : Rp. 2.545.685.224.017,00 Transfer setelah perubahan Realisasi Belanja dan : Rp. 2.188.318.745.870,33 Transfer Selisih Kurang : Rp. 357.366.478.146,67
c.Selisih anggaran dengan realisasi Defisit sejumlah Rp. 460.453.652.250,52 (empat ratus enam puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Defisit : (Rp. 477.018.940.985,00) setelah perubahan Realisasi Defisit : (Rp. 16.565.288.734,48) Selisih Kurang : (Rp. 460.453.652.250,52)
d.Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,43 (empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Penerimaan : Rp. 484.293.940.985,00 Pembiayaan setelah perubahan Realisasi Penerimaan : Rp. 484.293.940.984,57 Pembiayaan Selisih Lebih : Rp. 0,43
e.Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pengeluaran : Rp. 7.275.000.000,00 Pembiayaan setelah perubahan Realisasi Pengeluaran : Rp. 7.275.000.000,00 Pembiayaan Selisih : Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,43 (empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pembiayaan : Rp. 477.018.940.985,00 Netto setelah perubahan Realisasi Pembiayaan : Rp. 477.018.940.984,57 Netto Selisih Lebih : Rp. 0,43

Pasal 4

a.Saldo Anggaran Lebih : Rp. 484.293.940.984,57 Awal
b.Penggunaan SAL sebagai : (Rp. 484.293.940.984,57) Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total : Rp. 0,00
c.Selisih Lebih : Rp. 460.453.652.250,09 Pembiayaan Anggaran (SILPA) Sub Total : Rp. 460.453.652.250,09
d.Koreksi Kesalahan : Rp. 0,00 Pembukuan Tahun Sebelumnya
e.Lain-lain : Rp. 0,00 Saldo Anggaran Lebih : Rp. 460.453.652.250,09 Akhir

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset : Rp. 8.310.492.992.685,47
b.Jumlah Kewajiban : Rp. 41.320.347.679,08
c.Jumlah Ekuitas : Rp. 8.269.172.645.006,39

Pasal 6

a.Pendapatan Laporan : Rp. 2.261.472.205.219,70 Operasional
b.Beban : Rp. 2.144.432.177.686,75 Surplus : Rp. 117.040.027.532,95 Operasional
c.Defisit Non : (Rp. 2.713.237.351,59) Operasional
d.Pos Luar Biasa : (Rp. 5.644.400.818,63) Surplus Laporan : Rp. 108.682.389.362,73 Operasional

Pasal 7

a.Arus kas dari aktivitas : Rp. 294.263.678.886,52 Operasi Arus kas dari aktivitas : (Rp. 318.103.967.621,00) Investasi Arus kas dari aktivitas : Rp. 0,00 Pendanaan Arus kas dari aktivitas : Rp. 0,00 Transitoris Kenaikan Kas : (Rp. 23.840.288.734,48)
b.Saldo Awal Kas di : Rp. 484.293.940.984,57 Kas Daerah, Kas di Bendahara BLUD, Kas Lainnya, dan Penyesuaian Kas Lainnya
c.Saldo Akhir Kas di Kas : Rp. 444.066.226.990,94 Daerah Saldo Akhir Kas di : Rp. 15.747.974.869,58 Bendahara BLUD Saldo Akhir Kas di : Rp. 619.818.877,57 Bendahara Dana BOS Kas Lainnya : Rp. 19.631.512,00 Saldo Akhir Kas : Rp. 460.453.652.250,09

Pasal 8

a.Ekuitas Awal : Rp. 8.164.211.050.410,98
b.Surplus Laporan : Rp. 108.682.389.362,73 Operasional
c.Dampak Kumulatif : (Rp. 3.720.794.767,32) Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Ekuitas Akhir : Rp. 8.269.172.645.006,39

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
b.Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut utusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
e.Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
f.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
g.Lampiran III : Laporan Operasional;
h.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
i.Lampiran V : Neraca;
j.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
k.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
l.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
m.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
n.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
o.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
p.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
q.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
r.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP);
s.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
t.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
u.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
v.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
w.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
x.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.