DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 232

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang. pengaturan antara lain: ketentuan umum; a. Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama; b. Nama dan tempat kedudukan; c. Merek Jasa; d. Maksud dan tujuan; e. Kegiatan usaha; f. Jangka waktu berdiri; g. Besarnya modal dasar; h. Organ dan pegawai; i. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya j. Perencanaan, operasional dan pelaporan; k. Tahun buku dan penggunaan laba; l. Kerja sama; m. Pembinaan dan pengawasan; n. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan; o. Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum; p. Kepailitan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha melalui perubahan bentuk badan hukum dan nama;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
26.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
27.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
28.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
29.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lem8baran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
30.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44 /POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota KomisarisBank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);
31.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5955);
32.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052);
33.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097);
34.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6098);
35.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKota Malang Nomor 10Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota MalangTahun 2014Nomor 12);
36.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3.Walikota adalah Walikota Malang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang yang selanjutnya disebut PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
10.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kota Malang berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12.Komisaris adalah organ PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
13.Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
14.Direksi adalah organ PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Tugu Artha (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
15.Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
16.Direktur adalah Direktur PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
17.Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
18.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
19.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
20.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
21.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
22.Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
23.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
24.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
25.Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
26.Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
27.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
28.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
29.Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
30.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
31.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
32.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
33.Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
34.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
35.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
36.Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang yang meliputi:

a.Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama;
b.Nama dan tempat kedudukan;
c.Merek Jasa;
d.Maksud dan tujuan;
e.Kegiatan usaha;
f.Jangka waktu berdiri;
g.Besarnya modal dasar;
h.Organ dan pegawai;
i.Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya
j.Perencanaan, operasional dan pelaporan;
k.Tahun buku dan penggunaan laba;
l.Kerja sama;
m.Pembinaan dan pengawasan;
n.Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;
o.Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum;
p.Kepailitan;

BAB III

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 3

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha atau PD. BPR Tugu Artha yang dahulu bernama Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkkat II Malang disingkat Perusahaan Daerah Bank Pasar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Praja Malang Nomor 36/D.P.D tanggal 2 Juli 1951 dan diaktifkan kembali tanggal 17 Mei 1978, kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan segala perubahannya, yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan terakhir telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang atau disingkat PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Pasal 4

(1)Walikota berwenang untuk memproses perubahan bentuk Badan Hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Walikota melalui pejabat yang ditunjuk memproses perubahan bentuk Badan Hukum dan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang atau disingkat PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
(2)PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Malang.
(3)PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kas atau Kantor Cabang Pembantu, Sistem Layanan.
(4)Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB V

MEREK JASA

Pasal 6

(1)PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) menggunakan Merek Jasa yang diatur dalam Peraturan Direksi.
(2)Pendaftaran Merek Jasa PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dilakukan oleh Direksi PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Maksud pendirian PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Malang yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 8

Tujuan pendirian PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB VII

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
5. e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. f.membantu pemerintah kelurahan melaksanakan penyaluran alokasi dana kelurahan dan dana-dana lain yang dapat dikelola oleh PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
7. g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Rincian kegiatan usaha PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirumuskan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris.

BAB VIII

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Isi peraturan

Teks232PDFHirarki

Memuat teks peraturan…