DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai usaha perdagangan dan perindustrian. antara lain: ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, usaha perdagangan, oenerbitan SIUP, perubahan SIUP, tanda daftar gudang, waralaba, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, metrologi legal, usaha perindustrian, izin usaha dan izin peridustrian, pendaftaran dan pelaksanaan perizinan berusaha

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan usaha Perdagangan dan Perindustrian di Kota Malang perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, investasi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan perlu diganti sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perdagangan dan Perindustrian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
30.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
31.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
32.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
33.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
34.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
35.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
36.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 7/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
37.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
38.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
39.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
40.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 48/M-IND/ PER/6/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah;
41.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
42.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
43.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
44.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Secara Elektronik Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938 );
45.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Ijin Usaha Industri dan Ijin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2019 Nomor 485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Ijin Usaha Industri dan Ijin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2019 Nomor 1231);
46.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2019 Nomor 1554);
47.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 46 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
7.Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang industri yang berkedudukan di Kota Malang.
9.Perijinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan /atau komitmen.
10.Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perijinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubenur, atau Bupati/Walikota Kepada Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11.Komitmen adalah Pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi Persyaratan ijin usaha dan atau ijin komersial atau operasional.
12.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha melalui OSS.
14.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementrian yang menyelengggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
16.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait atau sama lain dengan tujuan untuk menyampaikan, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
17.Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
18.Surat Keterangan adalah surat yang menyatakan pemenuhan ketentuan bagi Perusahaan Industri untuk dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.
19.Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
20.Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
21.Kegiatan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, dan/atau menyediakan jasa industri.
22.Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
23.Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau Jenis Industri.
24.Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
25.Izin adalah bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian dari Pemerintah Daerah atas kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kelangsungan dunia usaha.
26.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada pelaku industri dengan penetapan jumlah tenaga kerja dan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
27.Izin Usaha Kawasan Industri adalah izin usaha yang diberikan kepada pelaku industri pada Kawasan Industri.
28.Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
29.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Perusahaan Industri adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
31.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
32.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
33.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
34.Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
35.Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.
36.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
37.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
38.Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
39.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
40.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
41.Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
42.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
43.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas kepada perusahaan yang telah mendaftarkan.
44.Usaha Pergudangan adalah kegiatan usaha jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha perdagangan barang.
45.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
46.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
47.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal mau horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
48.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk menyelenggarakan Pusat Perbelanjaan.
49.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
50.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
51.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
52.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
53.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
54.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
55.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
56.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
57.Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
58.Hari adalah hari kerja.
59.Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
60.Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah Alat UTTP yang dipergunakan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau kegiatan usaha lainnya.
61.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
62.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengaturan usaha Perdagangan bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. b.meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
3. c.meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
4. d.menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. e.meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
6. f.meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah Daerah dan swasta; meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
7. g.meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor Daerah;
8. h.meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
9. i.meningkatkan pelindungan konsumen;
10. j.meningkatkan penggunaan SNI;
11. k.meningkatkan pelindungan sumber daya alam dan lingkungan; dan
12. l.meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
(2)Pengaturan usaha Perindustrian bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan Industri Daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah;
2. b.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. c.mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. d.mewujudkan kepastian berusaha melalui persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. e.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. f.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan usaha perdagangan dan perindustrian meliputi :

a.Usaha Perdagangan; dan
b.Usaha Perindustrian.

BAB III

USAHA PERDAGANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam bidang perdagangan berwenang melaksanakan:
1. a.perizinan;
2. b.pendaftaran perusahaan;
3. c.sarana distribusi perdagangan;
4. d.stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. e.pengembangan ekspor; dan
6. f.standarisasi dan perlindungan konsumen.
(2)Kewenangan perizinan dan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
1. a.penerbitan IUPPR;
2. b.penerbitan IUPP;
3. c.penerbitan IUTS;
4. d.penerbitan TDG;
5. e.penerbitan surat keterangan penyimpanan barang;
6. f.penerbitan STPW untuk:
  1. 1.penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  2. 2.penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan
  3. 3.penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
7. g.penerbitan SIUP;
8. h.penerbitan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
9. i.pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya; dan
10. j.rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu.
(3)Pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan melalui lembaga OSS.
(4)Kewenangan sarana distribusi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
2. b.pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
(5)Kewenangan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
2. b.pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar;
3. c.melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya;
4. d.pengawasan pupuk dan pestisida dalam pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; dan
5. e.pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah.
(6)Kewenangan pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
2. b.penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor lintas daerah dalam Provinsi.
(7)Kewenangan standarisasi dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pelaksanaan berupa:
1. a.metrologi legal berupa tera dan tera ulang; dan
2. b.pengawasan tata niaga.

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang berkedudukan atau berdomisili di Daerah wajib memiliki SIUP.
(2)Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah:
1. a.perusahaan yang telah memperoleh IUTS;
2. b.perusahaan yang telah memperoleh IUPP;
3. c.perusahaan yang telah memperoleh IUPPR;
4. d.perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
5. e.Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
6. f.Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria, sebagai berikut :
  1. 1.usaha perseorangan atau persekutuan;
  2. 2.kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
  3. 3.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 6

(1)Setiap orang atau Badan pemegang SIUP hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP yang dimiliki.
(2)Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 7

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

a.usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP;
b.usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar; atau
c.usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 8

SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.

Pasal 9

SIUP dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 10

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan, wajib melakukan Perubahan SIUP melalui Lembaga OSS.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…