DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM BAB III PERENCANAAN BAB III PELAKSANAAN BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjadi wadah kolaboratif antara warga melalui Rukun Tetangga dan Pemerintah, perlu dibentuk program untuk mengembangkan lingkungan yang mandiri, sehat, dan tangguh, melalui pendekatan yang berdampak langsung yaitu Berkelanjutan, Kolaboratif, Efisien, Lestari, Adaptif dan Sinergis;
c.bahwa guna percepatan visi Kepala Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu pengaturan dalam Peraturan Walikota terkait intervensi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan di wilayah Rukun Tetangga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Rukun Tetangga Berkelanjutan, Kolaboratif, Efisien, Lestari, Adaptif dan Sinergis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 68); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA BERKELANJUTAN, KOLABORATIF, EFISIEN, LESTARI, ADAPTIF DAN SINERGIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3.Walikota adalah Walikota Malang.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5.Camat adalah pimpinan Kecamatan selaku perangkat Daerah.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan dan sebagai perangkat Kecamatan;
7.Lurah adalah pimpinan Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
8.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
10.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun, yang berisi visi, misi, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah Daerah untuk menjabarkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14.Program RT Berkelanjutan, Kolaboratif, Efisien, Lestari, Adaptif dan Sinergis yang selanjutnya disebut Program RT BERKELAS adalah program pembangunan partisipatif berbasis wilayah RT yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
16.Forum Musrenbang di Kelurahan yang selanjutnya disebut Forum Musrenbang di Kelurahan adalah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat kelurahan.
17.Musyawarah Kelurahan Khusus yang selanjutnya disebut Muskelsus adalah musyawarah untuk membahas dan mengambil keputusan terkait isu-isu khusus atau penting, dengan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan Kelurahan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diselenggarakan di tingkat Kelurahan.
18.Rembug RT adalah forum musyawarah warga di tingkat RT yang bertujuan untuk membahas dan menyepakati berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungan, kegiatan kemasyarakatan, serta rencana pembangunan berbasis warga.
19.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
20.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
21.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada unit kerja Kecamatan;
22.Kamus Usulan adalah Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang.
23.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a.program;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan; dan
d.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PROGRAM

Pasal 3

(1)Program RT BERKELAS merupakan inisiatif pembangunan berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat di tingkat RT melalui 6 (enam) pendekatan yaitu:
1. a.berkelanjutan, mendorong pembangunan yang terus berkembang, tidak bersifat sementara, dan menjaga kesinambungan manfaat bagi warga;
2. b.kolaboratif, membangun kerja sama warga, RT, Kelurahan dan pihak lain;
3. c.efisien, memanfaatkan sumber daya secara tepat guna namun tepat dengan pengelolaan yang akuntabel;
4. d.lestari, berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, sosial dengan budaya gotongroyong dan nilai-nilai lokal;
5. e.adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, kebutuhan berdasarkan prioritas dan tingkat urgensi/kebutuhan mendesak, serta fleksibel dalam menyusun program yang sesuai dengan potensi wilayah; dan
6. f.sinergis, keterpaduan pengelolaan pembangunan yang melibatkan antar pelaku dan antar kegiatan melalui kerja sama kemitraan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
(2)Program RT BERKELAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfokus pada aspek:
1. a.lingkungan permukiman;
2. b.kesehatan;
3. c.pendidikan dan kebudayaan;
4. d.pengembangan usaha mikro;
5. e.lembaga kemasyarakatan;
6. f.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
7. g.penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Program RT BERKELAS terdiri atas:

a.pembangunan sarana dan prasarana di wilayah RT dan/atau antar RT; dan/atau
b.pemberdayaan masyarakat di wilayah RT dan/atau antar RT.

Pasal 5

(1)Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menunjang fokus program pada sarana prasarana lingkungan permukiman, sarana prasarana kesehatan, dan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
(2)Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan/pemeliharaan jaringan air minum;
2. b.pembangunan/pemeliharaan gorong- gorong/drainase dan selokan;
3. c.pengadaan/pemeliharaan sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
4. d.pembangunan/pemeliharaan sumur resapan/biopori;
5. e.pembangunan/pemeliharaan jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
6. f.pengadaan alat pemadam api ringan;
7. g.pengadaan/pemeliharaan pompa kebakaran portable;
8. h.pengadaan/pemeliharaan penerangan lingkungan permukiman;
9. i.pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan;
10. j.pembangunan/pemeliharaan mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
11. k.pemeliharaan gedung balai RT/pos pelayanan terpadu/PAUD;
12. l.pengadaan taman bacaan masyarakat; dan/atau
13. m.pengadaan wahana permainan anak PAUD.
(3)Jenis pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Kamus Usulan.

Pasal 6

(1)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menunjang fokus program:
1. a.pelayanan kesehatan masyarakat;
2. b.pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
3. c.pengembangan usaha mikro;
4. d.kegiatan lembaga kemasyarakatan;
5. e.kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
6. f.penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. b.pelayanan keluarga berencana;
3. c.pelatihan kader kesehatan masyarakat;
4. d.penyelenggaraan seni budaya;
5. e.penyelenggaran pelatihan keterampilan usaha;
6. f.pengembangan usaha mikro;
7. g.pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah RT;
8. h.pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
9. i.pelatihan/edukasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
(3)Jenis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Kamus Usulan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Program RT BERKELAS dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui RT.
(2)Setiap RT menyusun usulan program dalam bentuk rencana kegiatan yang sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia/ditetapkan dan berdampak langsung untuk masyarakat, dibahas dalam Rembug RT.
(3)Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dituangkan dalam Berita Acara Rembug RT yang ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris RT dan minimal 5 (lima) orang perwakilan warga, serta diketahui oleh Ketua RW.
(4)Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang dibahas dalam Rembug RT disampaikan dalam Rembug RW serta Forum Musrenbang di Kelurahan yang menjadi bagian dalam Berita Acara Forum Musrenbang di Kelurahan.
(5)Usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bersamaan dengan usulan Musrenbang Kelurahan.
(6)Usulan Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diproses sesuai dengan proses perencanaan pembangunan Daerah.
(7)Format Berita Acara Rembug RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mekanisme perencanaan untuk Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan melalui Muskelsus.
(2)Muskelsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.setiap RT mengusulkan program berdasarkan Kamus Usulan melalui Rembug RT yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri daftar hadir rembug RT dan dokumetasi;
2. b.hasil Rembug RT dibahas dalam Muskelsus yang diselenggarakan oleh Lurah bersama LPMK, Pengurus RT, Pengurus RW, dan unsur masyarakat lainnya;
3. c.hasil Muskelsus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT serta perwakilan peserta musyawarah;
4. d.hasil Muskelsus di tingkat Kelurahan selanjutnya di kirimkan ke Kecamatan untuk proses verifikasi usulan;
5. e.verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:
  1. 1.kesesuaian alokasi anggaran usulan dengan Kamus Usulan;
  2. 2.kesesuaian volume usulan dengan Kamus Usulan; dan
  3. 3.kesesuaian titik lokasi lokus usulan;
(3)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Camat menyampaikan surat permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah terkait pengalokasian anggaran setelah penetapan RKPD.
(4)Format Berita Acara Muskelsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

(1)Alokasi anggaran Program RT BERKELAS dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melekat pada:
1. a.Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi; dan/atau
2. b.Kelurahan.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/tahun untuk setiap RT.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan kegiatan Program RT BERKELAS dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun berdasarkan Berita Acara Rembug RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan berdasarkan Muskelsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk Tahun Anggaran 2026.
(2)Pengadaan barang dan/atau jasa dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…