DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 30 dan angka 35 dihapus, ketentuan angka 4, angka 6, angka 13, angka 25, angka 27 dan angka 33 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 37 dan angka 38; 2. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah dan lail-lain

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu tugas daerah adalah memenuhi dan melindungi hak warga negara atas pendidikan yang berkualitas, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 30 dan angka 35 dihapus, ketentuan angka 4, angka 6, angka 13, angka 25, angka 27 dan angka 33 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 37 dan angka 38, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3.Walikota adalah Walikota Malang.
4.Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5.Dewan Pendidikan Kota Malang yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
6.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 4
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.Baku Mutu Pendidikan adalah terpenuhinya 8 (delapan) standar pendidikan nasional yang diarahkan untuk penguatan, pengayaan, pengembangan dan perluasan yang mencakup konteks, masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.
10.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12.Kurikulum Nasional adalah rencana strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
13.Muatan Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar terutama dalam mengembangkan kearifan lokal Kota Malang.
14.Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
15.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan. 5
16.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
18.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19.Orang Tua adalah orang tua dari peserta didik yang menerima layanan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Malang.
20.Warga Masyarakat adalah penduduk Kota Malang atau penduduk luar Kota Malang atau warga Negara asing yang tinggal di Kota Malang.
21.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
22.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian.
24.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 6 membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
25.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
26.dihapus.
27.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
28.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
30.dihapus.
31.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
32.Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
33.Lembaga Pendidikan Asing, yang selanjutnya disebut LPA adalah institusi yang bergerak dibidang pendidikan atau satuan pendidikan asing yang berkedudukan di wilayah Kota Malang.
34.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35.dihapus. 7
36.Biaya personal peserta didik adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk menunjang pelaksanaan pendidikannya diluar biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan oleh satuan pendidikan.
37.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
38.Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
2.Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Daerah Wajib:

a.mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
b.menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
c.memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
d.menyediakan dana yang dapat menjamin terwujudnya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
e.menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
f.pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
g.memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan; 8
h.memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk manjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
i.memfasilitasi tersedianya pusat–pusat bacaan bagi masyarakat;
j.mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar warga masyarakat;
k.membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
l.menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
m.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
n.memberikan dukungan kepada setiap lembaga penyelenggara dan pengelola pendidikan dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
o.menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
p.mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
q.menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan, mengakomodasi pendataan lengkap secara online.
r.membuat perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
s.mengadakan monitoring/pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan. 9
1. 3.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)dihapus.
(2)dihapus.
(3)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai kemampuannya.
(4)Warga masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

5.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Peserta didik berkewajiban:
1. a.mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
2. b.menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
3. c.menghormati pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
4. d.memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; 10
5. e.mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, daerah dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
6. f.mencintai dan melestarikan lingkungan;
7. g.ikut menjaga dan memelihara sarana, prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban satuan pendidikan;
8. h.ikut menjaga dan memelihara sarana, prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
9. i.menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban bagi peserta didik sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan;
10. j.menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
11. k.mematuhi semua peraturan yang berlaku.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik

6.Ketentuan pasal 19 huruf e diubah dan huruf i dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program:

a.wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar;
b.setiap masyarakat usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar;
c.setiap masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya;
d.wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal;
e.peserta didik berprestasi di bidang akademik dan atau non akademik yang berjenjang di tingkat nasional dari keluarga miskin dan berminat melanjutkan ke 11 Perguruan Tinggi dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
f.masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar;
g.pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala;
h.pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasional awal untuk setiap satuan pendidikan program wajib belajar; dan
i.dihapus.
1. 7.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
2. 8.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga sebagai berikut:

Pasal 22

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, keagamaan dan berkebutuhan khusus.

9.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Penerimaan peserta didik baru dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel dengan tata cara dan mekanisme yang menjamin terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan bagi setiap warga masyarakat.
(2)Sekolah wajib menyediakan akses bagi peserta didik baru penyandang disabilitas.

10.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB setiap tahun. 12
(2)Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
1. a.persyaratan;
2. b.proses seleksi;
3. c.daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; dan
4. d.hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

11.Ketentuan Pasal 37 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Kurikulum satuan pendidikan di daerah mencakup 2 (dua) jenis, yaitu kurikulum nasional dan muatan lokal.
(2)Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
(3)Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
(4)Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing.
(5)Ketentuan mengenai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

12.Diantara pasal 37 dan Pasal 38, ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…