DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Ruang Lingkup: Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Perencanaan Penempatan Reklame; b. Penataan Reklame; c. Kewajiban Penyelenggara Reklame; d. Larangan; e. Penyelenggaraan Reklame pada Bagian Jalan; f. Materi Reklame; g. Perizinan Reklame; h. Jaminan Biaya Bongkar; i. Pengendalian dan Pengawasan; j. Penertiban; k. Peran Serta Masyarakat; dan l. Sistem Informasi Penyelenggaraan Reklame 3. perencanaan Penempatan Reklame: 4. Penataan Reklame: 5. Kewajiban Penyelenggaraan Reklame: 6. larangan: 7. Penyelenggaraan Reklame pada Bagian Jalan: 8. Materi Reklame: 9. Perizinan Reklame: 10. Jaminan Biaya Bongkar: 11. Pengendalian dan Pengawasan: 12. Penertiban: 13. Peran Serta Masyarakat: 14. Sistem Informasi Penyelenggaraan Reklame: 15. Sanksi Administratif: 16. Ketentuan Penyidikan: 17. Ketentuan Pidana: 18. Ketentuan Peralihan: 19. Ketentuan Penutup:

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat di Daerah dengan disertai pertumbuhan minat dalam menyelanggaraakan Reklame, diperlukan adanya pedoman dan izin Penyelenggaraan reklame;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3.Walikota adalah Walikota Kota Malang.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7.Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8.Izin Reklame adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan Penyelenggaraan Reklame.
9.Pemegang Izin Reklame yang selanjutnya disebut Pemegang Izin adalah pemegang izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Walikota.
10.Konstruksi Reklame adalah media untuk menempatkan Reklame yang terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.
11.Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
12.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
14.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
15.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
16.Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
17.Kawasan adalah ruang jalur Jalan dan/atau Persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
18.Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
19.Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
20.Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat berupa cap/stempel.
21.Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar materi reklame.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Perencanaan Penempatan Reklame;
b.Penataan Reklame;
c.Kewajiban Penyelenggara Reklame;
d.Larangan;
e.Penyelenggaraan Reklame pada Bagian Jalan;
f.Materi Reklame;
g.Perizinan Reklame;
h.Jaminan Biaya Bongkar;
i.Pengendalian dan Pengawasan;
j.Penertiban;
k.Peran Serta Masyarakat; dan
l.Sistem Informasi Penyelenggaraan Reklame

BAB III

PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Penempatan Reklame.
(2)Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
1. a.pendataan;
2. b.pemetaan tata letak; dan
3. c.penetapan titik Reklame.
(3)Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan bentuk reklame dengan mempertimbangkan prinsip dasar desain antara lain:
1. a.proporsi;
2. b.irama;
3. c.keseimbangan;
4. d.daya tarik;
5. e.keberurutan;
6. f.skala; dan
7. g.kesatuan.
(4)Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
1. a.etika, estetika dan norma;
2. b.sosial budaya yang mencerminkan kearifan lokal;
3. c.ketertiban dan keamanan;
4. d.keselamatan;
5. e.kepastian hukum;
6. f.kemanfaatan;
7. g.pendapatan; dan
8. h.rencana detail tata ruang.
(5)Perencanaan dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Detail Tata Ruang.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Perencanaan Penempatan Reklame diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENATAAN REKLAME

Pasal 4

(1)Penataan Reklame disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang.
(2)Penataan Reklame dilakukan menurut:
1. a.kawasan;
2. b.jenis;
3. c.sifat;
4. d.ukuran;
5. e.bentuk konstruksi; dan
6. f.tempat.

Pasal 5

(1)Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.Kawasan Bebas;
2. b.Kawasan Khusus;
3. c.Kawasan Selektif; dan
4. d.Kawasan Umum.
(2)Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame.
(3)Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
(4)Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dan titik Reklame terpilih.
(5)Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dan titik Reklame disesuaikan dengan perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b antara lain:

a.Reklame papan/bilboard/videotron/megatron
b.Reklame kain;
c.Reklame melekat/stiker;
d.Reklame selebaran;
e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f.Reklame udara;
g.Reklame apung;
h.Reklame film/slide; dan
i.Reklame peragaan.

Pasal 7

(1)Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas Reklame:
1. a.permanen; dan
2. b.insidentil.
(2)Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Reklame papan/billboard/videotron/megatron: dan
2. b.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
(3)Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Reklame kain;
2. b.Reklame selebaran;
3. c.Reklame melekat/stiker;
4. d.Reklame film/slide;
5. e.Reklame udara;
6. f.Reklame apung; dan
7. g.Reklame Peragaan.

Pasal 8

(1)Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas Reklame:
1. a.kecil;
2. b.sedang; dan
3. c.besar.
(2)Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m 2 (empat meter persegi);
2. b.Reklame sedang dengan ukuran 4 m 2 (empat meter persegi) sampai dengan 12 m 2 (dua belas meter persegi); dan
3. c.Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m 2 (dua belas meter persegi).

Pasal 9

(1)Bentuk konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas Reklame:
1. a.kaki tunggal;
2. b.kaki ganda;
3. c.rangka; dan
4. d.menempel.
(2)Kaki tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga hanya satu tiang.
(3)Kaki ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga terdiri atas dua tiang atau lebih.
(4)Rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga berbentuk rangka.
(5)Menempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 10

(1)Reklame dengan bentuk kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung.
(2)Setiap Reklame yang wajib dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan setelah konstruksi bangunan reklame berdiri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006