DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini menetapkan pencabutan perda 1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 10); 2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentangKonservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 18/C); 3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentangPengelolaan Air Tanah(Lembaan Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor5 Seri E, Tambahan Lembaan daerah Kota Malang Nomor 37); 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Kota Malang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan didaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 10);
2.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentangKonservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 18/C);
3.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentangPengelolaan Air Tanah(Lembaan Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor5 Seri E, Tambahan Lembaan daerah Kota Malang Nomor 37);
4.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 12 Agustus 2019 WALIKOTA MALANG, ttd. SUTIAJI Diundangkan di Malang pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. WASTO LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR: NOMOR : 170 – 4/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TABRANI, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19650302 199003 1 019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

1.UMUM Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga daerah mampu berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, masing- masing daerah mempunyai prioritas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai karakter dan potensi daerahnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Selanjutnya atas Pembentukan Peraturan Daerah kabupaten/kota, sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentiangan umum, dan/atau kesusilaan. Berdasarkan kewenanga tersebut diatas, Gubernur membatalkan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Malang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor : 188/42.K/KPTS/013/2015. Selain itu sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan didaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.
2.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 40

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…