DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PERUBAHAN NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN BAB V KEGIATAN USAHA BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VII BESARNYA MODAL DASAR BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa revitalisasi peran dan fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera dilakukan dengan diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 314 huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan, perlu dilakukan penyesuaian Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Malang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang yang selanjutnya disebut PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perubahan nama dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri; dan
e.besarnya modal dasar.

BAB III

PERUBAHAN NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang atau disingkat PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang, diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang.
(2)Nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang ditulis PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Pasal 4

(1)PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas.
(3)Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Malang yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
9. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
(2)Rincian kegiatan usaha PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII

BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 9

(1)Modal dasar PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah oleh Pemerintah Daerah.
(3)Modal ditempatkan dan modal disetor PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) ditetapkan sekurang- kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan investasi dan/atau perekonomian sebagai pembina Badan Usaha Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…