PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.564.393.711.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp153.796.311.254,57 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp2.718.190.022.254,57 (dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar seratus sembilan puluh juta dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp2.388.390.433.739,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp125.076.300.336,55 (seratus dua puluh lima miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sehingga menjadi Rp2.513.466.734.075,55 (dua triliun lima ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah lima puluh lima sen), bersumber dari:
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp2.564.393.711.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp153.796.311.254,57 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp2.718.190.022.254,57 (dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar seratus sembilan puluh juta dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen), terdiri atas:
Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Walikota.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa hal antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa. Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi Kota Malang pada Mei 2025 mencapai 1,36% (year on year) dan -0,21% (month to month). Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 6,07% dan 5,41%. Kebijakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden mendorong daerah untuk memangkas belanja yang bersifat konsumtif, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengadaan barang yang tidak mendesak, agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan efisiensi diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan memperkecil ketergantungan terhadap transfer pusat, serta menciptakan ruang fiskal untuk merespons dinamika ekonomi yang cepat berubah. Berdasarkan hal tersebut, perubahan kebijakan anggaran daerah diperlukan untuk menyesuaikan dengan realitas ekonomi yang ada, memastikan alokasi anggaran yang efisien, dan mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi lokal. Dari sisi kebijakan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian target SiLPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Kota Malang TA 2024 serta menyesuaikan target pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi daya beli masyarakat serta penyesuaian alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Membuka PDF…