DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB IV TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perokonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Malang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang yang selanjutnya disebut PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau BMD pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah kepada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Daerah;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
d.mengembangkan usaha, memperkuat struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dilakukan dalam bentuk uang dan/atau BMD.
(2)Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sampai dengan Tahun Angggaran 2022 sebesar Rp14.975.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
c.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2031.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD.

BAB IV

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

(1)Sebelum menetapkan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda), Pemerintah Daerah melakukan kajian mengenai analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penambahan Penyertaan Modal Daerah, serta tersedianya rencana bisnis.
(2)Kajian analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 November 2025 WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Diundangkan di Malang pada tanggal 17 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. ERIK SETYO SANTOSO LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 268-7/2025 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002 I. UMUM Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam konsep otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Sebagai bagian optimalisasi pengelolaan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan investasi jangka panjang melalui penyertaan modal Daerah pada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda). Penyertaan modal Daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan mengembangkan usaha, memperkuat struktur permodalan serta penugasan Pemerintah Daerah kepada PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda). Sesuai ketentuan dalam Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…