DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mentaur tentang perubahan perda tentang pajak daerah. perubahan antara lain: perubahan ketentuan umum; perubahan pajak hiburan; perubahan pajak reklame; perubahan ketentuan wajib pajak; perubahan sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-8943 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
12.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Taahun 2014 Nomor 12);
13.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 17, angka 21 dan angka 25 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menangani bidang Pajak Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang Pajak Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
10.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17.Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
18.Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19.Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
20.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22.Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
23.Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
24.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
27.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
29.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30.Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
34.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau Surat Keputusan Keberatan.
41.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
42.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
44.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
46.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
47.Online system adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
2.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.Dihapus;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/Spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan sejenisnya;
10. j.pertandingan olah raga.
  1. 3.Ketentuan Pasal 25 huruf i dan huruf j dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

a.tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
b.pagelaran musik, tari, dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
d.pameran sebesar 15% (lima belas persen);
e.diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
f.karaoke keluarga sebesar 25% (dua puluh lima persen);
g.karaoke non keluarga sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
h.sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
i.Dihapus;
j.Dihapus;
k.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
l.panti pijat, refleksi, mandi uap/Spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
m.pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen);
n.hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 0% (nol persen).
1. 4.Ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3)Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
1. a.jenis reklame;
2. b.bahan yang digunakan;
3. c.lokasi penempatan;
4. d.jangka waktu penyelenggaraan;
5. e.jumlah media reklame; dan
6. f.ukuran media reklame.
(4)Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Cara perhitungan nilai sewa reklame dihitung dengan rumus Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NS).
(6)Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Hasil Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan diatur lebih lanjutdengan Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

6.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
(2)Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
(3)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak mengisi SPTPD.
(4)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
(5)Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.
(6)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

7.Ketentuan Pasal 67A ayat (1) diubah dan ayat (3) huruf c angka 3 dihapus sehingga Pasal 67A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

(1)Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Perangkat Daerah dan/atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
(2)Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
(3)Wajib Pajak yang diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Wajib Pajak Restoran;
2. b.Wajib Pajak Hotel;
3. c.Wajib Pajak Hiburan yang terdiri dari :
  1. 1.tontonan film;
  2. 2.diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  3. 3.Dihapus;
  4. 4.permainan ketangkasan;
  5. 5.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran;
4. d.Wajib Pajak Reklame Tetap;
5. e.Wajib Pajak Penerangan Jalan;
6. f.Wajib Pajak Parkir; dan
7. g.Wajib Pajak Air Tanah.
(4)Wajib Pajak yang sudah menjalankan usahanya tapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, dikenakan sanksi pidana.
(5)Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan NPWPD dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67B disisipkan 4 (empat) ayat, yaitu ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67B

(1)Wajib Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak Daerah melalui online system.
(1a)online system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
(1b)Jenis Pajak Daerah yang wajib dilaporkan data transaksi usahanya melalui online system terdiri dari:
1. a.Pajak Hotel;
2. b.Pajak Restoran;
3. c.Pajak Hiburan; dan
4. d.Pajak Parkir.
(1c)Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.
(1d)Wajib Pajak harus bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
(2)Pelaporan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setiap bulannya.
(3)Ketentuan pelaksanaan online system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

9.Diantara Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.
(2)SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
1. a.berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. b.SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
3. c.kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
(3)Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.
(4)SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
(5)SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

10.Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…