DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI PENDANAAN BAB VII PENGAWASAN BAB VIII LARANGAN BAB IX SANKSI ADMINISTRASI BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bantuan hukum secara Cuma-Cuma belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum;
c.bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa- Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 SeriD Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
15.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 42); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG Dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3.Walikota adalah Walikota Malang.
4.Bagian Hukum adalah bagian yang diberi tugas untuk pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah setiap orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Malang.
11.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Miskin SPM.
12.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untukkepentingan hukum klien.
14.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yangdilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
18.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
19.Tim Pengawas Daerah adalah Tim yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan Hukum ini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat miskin dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum melalui Pemberian Bantuan Hukum di daerah.

Pasal 4

Bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan keadilan;
b.melindungi hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
d.menjamin proses penanganan perkara melalui jalur peradilan dapat terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat miskin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi perkara.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum dilaksanakan untuk memfasilitasi dan untuk membantu penyelesaian perkara yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian Dana Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberian Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi tugas dan wewenang Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

a.menyusun dan menetapkan standar teknis pemberian Dana Bantuan Hukum;
b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

(1)Bagian Hukum dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan fasilitasi bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
2. b.melakukan verifikasi data penerima Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum.
(2)Untuk melaksanakan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…