Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 104
Ringkasan
Penyelenggaraan Kearsipan
Penyelenggaraan Kearsipan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO dan WALi KOTA MANADO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
11.Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya. 12.Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kearsipan di instansinya. 13.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 14.Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. 15.Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui, tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 16.Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 17.Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh LKD. 18.Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. 19.Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk Arsip Terjaga.
22.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 23.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah. 24.Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip Vital Pencipta Arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah. 25.Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah serta diumumkan kepada publik. 26.Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip Statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan layanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. 27.Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaannya dari Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah. 28.Preservasi Arsip adalah proses pelestarian, perlindungan dan perawatan arsip, sehingga Arsip dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu lama. 29.Autentikasi adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa informasi yang terekam adalah asli atau sesuai dengan aslinya. 30.Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana layanan Arsip secara nasional yang ctikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. 31.Sis tern Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam Penyelenggaraan Kearsipan secara menyeluruh di Daerah. 32.Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana layanan Arsip di Daerah yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah. 33.Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi berbasis Arsip Dinamis yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah dengan menggunakan sarana JIKD. 34, Si stem Informasi Kearsipan Statis yang selanjutnya disingkat SIKS adalah sistem informasi berbasis Arsip Statis yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah dengan menggunakan sarana J!KD. 35.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan Daerah yang dipisahkan. 36.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kearsipan. 37.Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah. 38.Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 39.Alih Media adalah duplikasi informasi dari Arsip dengan format dan media yang berbeda dari media aslinya. 40.Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi selanjutnya disebut SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan Arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. 41.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. BAB II ASAS MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Penyelenggaraan Kearsipan dilakukan berdasarkan asas:
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Kearsipan nasional.
Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk:
dan
BAB Ill RUANG LINGKUP
BAB ILL
Ruang lingkup Penyelenggaraan Kearsipan meliputi:
a, penetapan kebijakan;
BAB IV PENETAPAN KEBIJAKAN
BAB IV
BAB V PEMBINAAN KEARSIPAN
BAB V
Pembinaan kearsipan bertujuan membina Penyelenggaraan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan.
(!) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh LKD.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)