DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM. Terdiri dari XII Bab, 28 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan, Bab III Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan, Bab IV Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan, Bab V Pemberian, Pengurangan dan Penghentian Tambahan Penghasilan, Bab VI Penilaian, Bab VII Besaran Tambahan Penghasilan, Bab VIII Pembiayaan dan Mekanisme Pembayaran, Bab IX Evaluasi, Bab X Ketentuan Lain-lain, Bab XI Ketentuan Peralihan, Bab XII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Mataram memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram; WALIKOTAMATARAM, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TAMBAHANPENGHASILANBAGI PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAHKOTAMATARAM TENTANG WALIKOTAMATARAM PROVINSINUSATENGGARABARAT PERATURANWALIKOTAMATARAM NOMOR: 1 TAHUN2021 i SALINA. I Megingat Menimbang 2

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33); 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Mataram.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
7.Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja, pre stasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya. BABI KETENTUANUMUM. PERATURANWALIKOTATENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH KOTAMATARAM. MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 ten tang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Menetapkan 4 Pasa13 Dalam menjalankan tugasnya, PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan TPP berupa :

a.TPP berdasarkan beban kerja;
b.TPP berdasarkan pre stasi kerja;
c.TPP berdasarkan tempat bertugas;
d.TPP berdasarkan kondisi kerja;
e.TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan.' atau
f.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Pasa12 TPP diberikan kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
1. 8.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. 9.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
3. 10.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. 11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ at au keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. 12.Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
6. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5 Pasa15

(1)Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.kelas jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal daerah;
3. c.indeks kemahalan konstruksi;
4. d.indeks penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
5. e.kinerja unit kerjajPerangkat Daerah.
(2)Ketentuan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada persetujuan hasil evaluasi jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BABIV PENETAPANBESARANTAMBAHANPENGHASILAN Daerah. dan Pengembangan Sumber Daya untuk melakukan perhitungan berdasarkan masing-masing kelas objektif lainnya;
1. d.Badan Kepegawaian Manusia, bertugas pemangku jabatan jabatan;
2. e.Bagian Hukum Sekretariat Daerah, bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah terkait pelaksanaan TPP;
3. f.Inspektorat, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Pasa14
(1)Untuk koordinasi pelaksanaan TPP PNS, dibentuk tim pelaksana dengan Keputusan Walikota.
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang- kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi, antara lain:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
2. b.Badan Keuangan Daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
3. c.Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi danj atau pertimbangan BABIII TIM PELAKSANATAMBAHANPENGHASILAN 6

BAB II

KRITERIAPEMBERIAN TAMBAHANPENGHASILAN

Pasal 7

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

a.PNS dan CPNS yang berdasarkan penilaian atasan Zpimpinan unit kerja tidak mempunyai tugaa/jabatarr/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
b.PNS dan CPNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.PNS dan CPNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
d.PNS dan CPNS yang diperbantukarr/ dipekerjakan pada instansij'lembaga negara dan/ atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
e.PNSyang diberikan cuti di luar tanggungan Negara;
f.PNS yang diberikan cuti besar;
g.PNS yang menjalani masa persiapan pensiun; dan
h.PNS dan CPNSyang sudah memperoleh tunjangan profesi.

Pasal 6

(1)CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan.
(2)PNS dan· CPNS yang diperbantukau/ dipekerjakan pada Pemerintah Daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan.
(3)PNS dan CPNS guru yang tidak memperoleh tunjangan profesi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan pada Dinas Pendidikan.
(4)PNS dan CPNS Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang memperoleh remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan atau sebutan lainnya, apabila nilainya lebih kecil dari TPP PNS yang ditetapkan, maka akan diberikan selisih kurangnya.
(5)Pemberian selisih kurang sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan setelah dilakukan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
(4)PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas dan nilaijabatan pelaksana pelaksana pada saat penugasan.
(5)PNS dan CPNS yang dikenai hukuman disiplin, diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan :
1. a.bagi PNS dan CPNS yang dikenai hukuman disiplin tingkat ringan, diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
2. b.bagi PNS dan CPNS yang dikenai hukuman disiplin tingkat sedang, diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan Keterlambatan Lama Keterlambatan Persentase (TL) Pengurangan TL 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5% TL2 31 menit s.d. < 61 menit 1% TL3 61 menit s.d. < 91 menit 1,5% TL 4 :2: 91 menit danj atau tidak 2% mengisi daftar hadir masuk kerja
(3)PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai beriku t : Keterlambatan Lama Keterlambatan Persentase (TL) Pengurangan TL 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5% TL2 31 menit s.d. < 61 menit 1% TL3 61 menit s.d. < 91 menit 1,5% TL4 :2: 91 menit danjatau tidak 2% mengisi daftar hadir masuk kerja Pasal 8
(1)PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan:
1. a.sebesar 3% (tiga persen) dari nilai basic TPP berdasarkan beban kerja, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.paling banyak sebesar 1000/0(seratus persen) dari nilai basic TPP berdasarkan beban kerja, untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja,
(2)PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai beriku t:
(1)Penilaian terhadap pemberian TPP berpedoman pada kriteria sebagai berikut:
1. a.pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
2. b.pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayar berdasarkan:
  1. 1.penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima; dan
  2. 2.penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
(2)Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang diperoleh dari absensi.
(1)TPP dihentikan seterusnya bagi PNS dany atau CPNS yang berhenti karen a :
1. a.meninggal dunia;
2. b.mencapai batas usia pensiun;
3. c.pensiun dini;
4. d.dinyatakan hilang;
5. e.mutasi antar daerah, instansi vertikal dan Zatau kementerian; atau
6. f.diberhentikan sebagai PNS.
(2)Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pad a bulan berikutnya.
1. c.bagi PNS dan CPNS yang dikenai hukuman disiplin tingkat berat, diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
(6)PNS dan CPNS yang tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN),diberikan pengurangan TPP sebesar 500/0 (lima puluh persen) per bulan sampai yang bersangkutan membuat LHKPN. 9 Pasal 16 Besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENILAIAN Pasal 10

Pasal 15

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dihitung dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a.TPP berdasarkan beban kerja: (40% x basic TPP Pegawai ASN)x (Persentase Kehadiran Pegawai)
b.TPP berdasarkan pre stasi kerja: (60% x basic TPP Pegawai ASN)x (Skor Capaian SKP/76)
c.TPP berdasarkan tempat bertugas: (10% x basic TPP Pegawai ASN)
d.TPP berdasarkan kondisi kerja: (10% x basic TPP Pegawai ASN)
e.TPP berdasarkan kelangkaan profesi: (100% x basic TPP Pegawai ASN) Pasa112 Untuk memudahkan proses penilaian dan perhitungan TPP digunakan aplikasi TPP e-kinerja.

(3)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b angka 2, dilakukan berdasarkan:
1. a.pelaksanaan tugas; dan
2. b.penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(4)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diberikan dengan nilai pre stasi kerja paling sedikit 76 (tujuh puluh enam). 10 Pasal 20
(1)PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasr/promosi) atau diperbantukan / dipekerjakan atau diberhentikan dari dan dalam Kelas Jabatan sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan yang baru diberikan pada bulan keputusan pengangkatan/pemindahan ditetapkan. BABX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19
(1)Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dievaluasi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dan /utau sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
1. a.besaran setiap kelas dan nilai jabatan;
2. b.tata cara verifikasi TPP; dan
3. c.pelaksanaan pembayaran. BABIX EVALUASI Pasal 18
(1)Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi verifikasi bulan berkenaan kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat tangga15 (lima) pada bulan berikutnya.
(2)Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP bulan berkenaan kepada Bendahara Umum Daerah berdasarkan verifikasi dari Badan Keuangan Daerah paling lamb at tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.
(3)Pembayaran TPP bulan berkenaan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan Zatau bendahara masing-masing Perangkat Daerah kepada PNS dan CPNS penerima dilakukan secara non tunai melalui rekening BankSmart ID Card paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(4)Untuk perhitungan TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan tahun berikutnya.

BAB VII

BESARANTAMBAHANPENGHASILAN Pasal 13 TPP tetap diberikan tanpa melalui proses penilaian dan peritungan dalam keadaan tertentu atau force majeure atau suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 17

TPP dibebankan pada APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.

(1)Penilaian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dapat dilaksanakan melalui mekanisme penilaian manual apabila terjadi kendala teknis yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya penilaian melalui aplikasi e-kinerja.
(2)Mekanisme penilaian manual sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara penuh pada tahun 2021.
(3)Penilaian TPP melalui aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, akan dilaksanakan mulai tahun 2022. BABXI KETENTUANPERALIHAN Pasal 25 Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VIII

PEMBIAYAANDANMEKANISMEPEMBAYARAN 11 Pasal 26

Pasal 24

Pemberian TPP ketigabelas dan TPP Tunjangan Hari Raya (THR) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1)Bagi PNS dan CPNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan.
(2)TPP bagi PNS dan CPNS yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

PNS yang ditunjuk/rnerangkap sebagai pelaksana tugas (Plt.}/pelaksana harian (Plh.}/penjabat (Pj.), selain tetap diberikan TPP berdasarkan jabatan asalnya, juga diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) berdasarkan jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 21

PNS yang mutasi dari luar instansi Pemerintah Daerah diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah keputusan penempatan ditetapkan.

(2)PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) atau diperbantukarr/ dipekerjakan atau diberhentikan dari dan dalam Kelas Jabatan setelah tanggal 15 bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan yang baru diberikan pada bulan berikutnya. 12 Pasal 28 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Walikota Mataram Nomor : 26 Tahun 2015 ten tang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 26);
2. b.Peraturan Walikota Mataram Nomor : 13.a Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 13.a);
3. c.Peraturan Walikota Mataram Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Mataram Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus Dengan Tugas-Tugas Melampaui Beban Kerja Normal dan Lingkungan Pekerjaan Resiko Tinggi (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 1); dan
4. d.Peraturan Walikota Mataram Nomor : 22 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 22); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…