Pemerintah Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, fokus pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah. Lembaga ini merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, krusial untuk kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. Ruang lingkup operasionalnya sangat luas, mencakup regulasi melalui peraturan daerah, beragam pelayanan publik seperti perizinan dan layanan darurat, serta program pembangunan oleh berbagai dinas. Pemerintah Kota Mataram juga menyediakan kanal pengaduan publik dan berperan aktif dalam isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat di daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lembaga ini merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, memastikan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas daerah. Visi "HARMONIS, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI" menegaskan komitmen terhadap pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi warganya.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Mataram mencakup aspek regulasi melalui penyusunan peraturan daerah, pelayanan publik yang beragam, serta program-program pembangunan di berbagai sektor. Hal ini terlihat dari adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan berbagai layanan publik seperti LPSE, SiJukir, OSS, serta kanal pengaduan publik seperti LAPOR! Mataram.
Meskipun detail spesifik program strategis tidak disebutkan secara eksplisit, keberadaan berbagai dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata menunjukkan intervensi di sektor-sektor kunci. Program-program ini diarahkan untuk mencapai visi kota melalui peningkatan kualitas hidup, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Pemerintah Kota Mataram berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Contohnya, dalam isu ketahanan pangan, pengendalian penduduk, serta pengembangan UMKM. Partisipasi dalam Satu Data Kota Mataram juga menunjukkan kontribusi terhadap upaya nasional dalam integrasi data dan informasi.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Mataram untuk berbagai keperluan, mulai dari mengurus perizinan dan layanan darurat hingga pengaduan publik dan akses informasi. Kebutuhan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi pariwisata juga menjadi ranah interaksi penting antara warga dan pemerintah kota.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kota Mataram adalah lembaga pemerintahan daerah yang vital dengan mandat luas untuk menyelenggarakan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan memajukan daerah. Melalui berbagai dinas dan layanan yang disediakan, Pemerintah Kota Mataram berperan aktif dalam mencapai visi kota yang harmonis, aman, ramah, unggul, dan mandiri, sekaligus berkontribusi pada isu-isu nasional yang lebih luas.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019
Asas umum pengelolaan keuangan daerah kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah asas umum dan struktur APBD Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-Perangkat Daerah Penyusunan dan penetapan APBD Pelaksanaan APBD Penyusunan dan penetapan perubahan APBD Penatausahaan keuangan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pengendalian defesit dan penggunaan surplus APBD pengelolaan kas umum daerah pengelolaan piutang daerah pengelolaan investasi daerah pengelolaan barang milik daerah pengelolaan dana cadangan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2023
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi; b. penghargaan; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. pembiayaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2016
Mengatur tentang perubahan APBD yang terdiri dari: Lampiran I Ringkasan APBD; Lampiran II Ringkasan APB D menurut Urusan Pemerintahan Daerah; Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan; Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016
Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi : a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; b. Jaringan LLAJ; c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan; d. Bengkel; e. Terminal; f. Pembinaan Pemakai Jalan; g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; i. Analisis Dampak Lalu Lintas; j. Angkutan; k. Perparkiran; l. Pemindahan Kendaraan; m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; n. Sumber Daya di Bidang Perhubungan; o. Kerjasama; p. Peran serta Masyarakat; q. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; r. Forum LLAJ; dan s. Pengawasan dan Pengendalian
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan perangkat daerah di Linhkungan Pemerintah Kota Mataram
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2019
Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakaan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalaam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019
Sumber Sampah, pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah, Transfer depo sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir, unit pelayanan sampah, prasarana persampahan, sarana persampahan,.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2025
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : Laporan realisasi anggaran; Laporan Perubahan SAL; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.