DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Penyelenggaraan Kewirausahaan dilaksanakan berdasarkan asas: a. kebersamaan; b. efisiensi berkeadilan; c. berkelanjutan; d. kesejahteraan; e. kemandirian; f. keseim bangan; g. kesatuan ekonomi; h. kreativitas; 1. inovasi; J. pemberdayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan kebijakan kewirausahaan mempunyai peran yang strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah, mempererat solidaritas sosial dan membuka kesempatan tenaga kerja baru;
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan kewirausahaan secara terpadu dan komprehensif, perlu dibentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 1
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 6 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorl48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5238);
8.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEWIRAUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Mataram. 4 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif un tuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing dan berkelanjutan. 2
6.Wirausaha adalah setiap orang yang merupakan pelaku usaha yang memiliki sikap perilaku dan kemampuan kreatif inovatif dalam mencari peluang serta menjadikannya sebagai usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bemilai tambah dan berdaya saing dengan mengelola resiko dan hasil untuk diri dan lingkungannya secara berkelanjutan.
7.Wirausaha Pemula adalah warga masyarakat Kota Mataram yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha.
8.Rencana Induk Kewirausahaan Daerah adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan Daerah yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan.
9.Gerakan Kewirausahaan Daerah adalah keseluruhan program dan kegiatan Kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan kemandirian berusaha.
10.Inkubator Wirausaha adalah suatu Lembaga yang melakukan proses inkubasi terhadap inkubasi.
11.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha.
12.Organisasi Kewirausahaan adalah lembaga atau sekelompok masyarakat bersifat nirlaba yang berorientasi pada penumbuhkembangan Kewirausahaan Daerah.
13.Sistem Informasi Kewirausahaan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/ a tau informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Kewirausahaan nasional.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kewirausahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kebersamaan;
b.efisiensi berkeadilan;
c.berkelanjutan;
d.kesejahteraan;
e.kemandirian;
f.keseimbangan;
g.kesatuan ekonomi;
h.kreativitas;
1. 1.inovasi; J. pemberdayaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kewirausahaan tujuan untuk:

a.menumbuhkembangkan semangat Kewirausahaan dan menciptakan Wirausaha muda yang kreatif, inovatif dan berwawasan lingkungan dalam rangka membangun perekonomian Daerah; 3
b.mengembangkan Kewirausahaan yang efisien sehingga mendorong daya saing produk Daerah; c . memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi Wirausaha dan produk yang dihasilkan agar berkelanjutan dan berdaya saing;
d.meningkatkan kapasitas usaha para pelaku Wirausaha di Daerah; dan
e.mendorong pemangku kepentingan untuk berperan dalam pengembanganKewirausahaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan Kewirausahaan di Daerah.
(2)Dalam penyelenggaraan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan kegiatan Kewirausahaan;
2. b.melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan Kewirausahaan; c . melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi Kewirausahaan; d . melakukan fasilitasi penumbuhkembangan Kewirausahaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
3. e.melakukan pengelolaan Kewirausahaan dengan sistem zonasi berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah;
4. f.membentuk etalase dan galeri Wirausaha berbasis potensi produk Kewirausahaan;
5. g.membentuk pusat konsultasi Wirausaha, serta pusat data dan informasi Kewirausahaan;
6. h.menyediakan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan Kewirausahaan;
  1. 1.memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk dan profesi Wirausaha; dan j . memfasilitasi pelatihan dan pemagangan Wirausaha melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan instansi/lembaga terkait;
b.menentukan prioritas pemberian insentif; dan
c.melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kewirausahaan. 4

BAB III

RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Kewirausahaan.
(2)Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , paling sedikit memuat kebijakan, strategi, program, tolok ukur dan pengawasan penyelenggaraan Kewirausahaan, serta pemangku kepentingan dan potensi Kewirausahaan.
(3)Penyusunan Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil.
(4)Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada Rencana Induk Kewirausahaan Provinsi dan Rencana Induk Kewirausahaan Nasional.
(5)Dalam menyusun Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah.
(6)Rencana Induk Kewirausahaan Daerah memuat prioritas penumbuhkembangan terhadap Wirausaha Pemula.

Pasal 7

(1)Rencana Induk Kewirausahaan Daerah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(2)Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kewirausahaan Daerah, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

GUGUS TUGAS KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

(1)Walikota membentuk Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah.
(2)Pembentukan Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(3)Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah beranggotakan dari Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan unsur lainnya yang terkait.
(4)Anggota Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada aya t (3) mempunyai masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 5

Pasal 9

Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a.merumuskan kebijakan lintas sektoral dan strategi umum Kewirausahaan;
b.memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kepariwisataan Daerah;
c.menetapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait Kepariwisataan;
d.membahas dan memberikan solusi atas permasalahan strategis yang timbul dalam Kewirausahaan, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Daerah. BABV PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong pembangunan sumber daya Wirausaha, melalui: a . penciptaan inovasi;

b.gerakan Kewirausahaan Daerah; dan
c.inkubator Wirausaha.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…