DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan daerah 2. Penyelenggaraan perpustakaan daerah meliputi: a. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis digital b. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara prima c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat d. mewujudkan masyarakat gemar membaca e. memfasilitas penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat f. menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagin pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas) g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekashan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah. 3. Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat kecamatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan 4. Pemerintah daerah menyelenggarakan perpustkaan umum tingkat kelurahan sesuai dengan standar nasional perpustakaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ten tang Perpustakaan, salah satu upaya Pemerintah Darah dalam rnemberikan kernudahan bagi masyarakat guna meningkatkan wawasan dan ilrnu pengetahuan perlu mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital; WALIKOTA l'vf..ATARAM, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENGEMBANGANPERPUSTAKAANBERBASIS DIGITAL WALIKOTAMATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURANDAERAHKOTAMATARAM NOMOR 10 TAHUN2019 SAL 'INA· IN'.:., ._.1 )1.·. ,_I.! 2 Pasall Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kota Mataram.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Walikota adalah Walikota Mataram.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. 5.Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.
6. 6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. 7.Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang memberikan akses terhadap infonnasi dalam bentuk elektronik dan semua layanan dilayankan dalarn jaringa (Daring).
8. 8.Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan dalam bentuk elektronik dan layanan dalam jaringa (Daring).

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PENGEMBANGANPERPUSTAKAAN BERBASIS DIGITAL. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKOTAMATARAM dan WALIKOTAMATARAM Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Matararn Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15); 3 Pasa12 Perpustakaan diselenggarakanberdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
1. 9.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak danjatau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
2. 10.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah , dan ilmu pengetahuan.
3. 11.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis ke1amin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
4. 12.Perpustakaan SekolahjMadrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak- pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
5. 13.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
6. 14.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
7. 15.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan danj atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaandan pelayanan perpustakaan.
8. 16.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
9. 17.Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga nonperpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
10. 18.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11. 19.Data Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut data Daring adalah data yang untuk pemustaka yang dikoleksidan dihimpun oleh perpustakaan dan dapat diakses melaluijaringan internet.
12. 20.Data Luar Jaringan yang selanjutnya disebut data Luring adalah data untuk pemustaka yang dikoleksi dan dihimpun oleh perpustakaan dan hanya dapat diperolehsecara langsung. 4 Pasal 5 Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas berwenang:
a.mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan;
b.membina sumber daya manusia; dan
c.membangun kerja sarna antar perpustakaan dan pemangku kepentingan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penye1enggaraan perpustakaan daerah.
(2)Penyelenggaraan perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis digital;
2. b.menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara prima;
3. c.menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembanganketerampilan masyarakat;
4. d.mewujudkan masyarakat gemar membaca;
5. e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakanmasyarakat;
6. f.menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas);dan
7. g.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat Kecarnatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan.
(4)Pemerintah Daerah menye1enggarakan perpustakaan umum tingkat Kelurahan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan.
(5)Ketentuan mengenai perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

g.manfaat;
h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal. 5
b.memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan;
c.meningkatkan citra perpustakaan;

BAB II

KEBIJAKANDANTANGGUNGJAWAB

Pasal 9

Pengembangan perpustakaan berbasis digital sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (2),dilaksanakan dengan tujuan:

a.mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalarn perpustakaan;

Pasal 8

(1)Perpustakaan di Daerah, terdiri atas:
1. a.perpustakaan umum;
2. b.perpustakaan sekolah/madrasah; dan
3. c.perpustakaan khusus.
(2)Penyelenggaraanperpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis digital, sesuai dengan kesiapan sumber daya manusia dan kemarnpuan keuangan daerah.

Pasal 7

Bentuk layanan perpustakaan, antara lain:

a.perpustakaan stasioner;
b.perpustakaan keliling;dan
c.perpustakaan digital.

(1)Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan standar pelayanan minimal dan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.
(2)Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasidan komunikasi.
(3)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalarn peningkatan pelayanan perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.
(4)Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan dapat melakukan kerja sarna antar perpustakaan dan promosiperpustakaan.
(5)Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota. Umum BABIII LAYANANPERPUSTAKAAN 6

Pasal 11

(1)Pengembangan sistem perpustakaan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
1. a.pengembangan perangkat lunak (software);
2. b.pengembangan perangkat keras (hardware);
3. c.pengembangan sistemjaringan (networking); dan
4. d.pengembangan data Daring (dataware).
(2)Pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
1. a.pengadaan perangkat digital;
2. b.pembuatan program;
3. c.pengembangan program; dan
4. d.pemeliharaan.
(3)Pengembangan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dilakukan melalui pengadaan dan pemanfaatan yang berbasis pengembangan informasi teknologi dan komunikasi.
(4)Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, dilakukan melalui:
1. a.pemasangan sistem jaringan;
2. b.penambahan jaringan;
3. c.pengamananjaringan;dan
4. d.pemeliharaan jaringan.
(5)Pengembangan data Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk:
1. a.mengalihmediakan data Luring menjadi data Daring;
2. b.mengembangkan database bahan bacaan perpustakaan; dan
3. c.mengembangkan database anggota perpustakaan.

Pasal 10

Pengembangan perpustakaan berbasis digital, meliputi:

a.pengembangan sistem perpustakaan digital;
b.pengembangan sumber daya manusia; dan
c.pengembangan sistem pe1ayanan. Umum BABIV PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS DIGITAL
d.institusi dapat berbagi koleksi digital dengan instusi yang lain;
e.koleksi digital dapat mengurangi kebutuhan terhadap bahan cetak pada tingkat lokal;
f.penggunanya akan meningkatkan aksee elektronik; dan
g.nilai jangka panjang koleksi digital akan mengurangi biaya pemeliharaan dan penyampaian. 7 Pasal 14 Dalam pengembangan perpustakaan berbasis digital, Pemerintah Daerah bertugas:
a.menyiapkan perangkat dan kelengkapan sistem yang menunjang digitalisasiperpustakaan;
b.mendidik sumber daya manusia (pustakawan) dalam hal pemaharnan tentang perpustakaan yang berbasis digital;
c.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan berbasis digitaldi Daerah;
d.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
e.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
f.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan berbasis digital;
g.memfasilitasipenyelenggaraanperpustakaan di Daerah; BABV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 13 Pengembangansistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
a.registrasi anggota perpustakaan secara Daring;
b.basis data buku dan bahan bacaan perpustakaan;
c.peminjaman buku; dan
d.penyediaan informasipublik.

(1)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan kepada:
1. a.pustakawan;
2. b.pengelolainformasiteknologi;dan
3. c.tenaga perpustakaan.
(2)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalarn bentuk:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.pembinaan dan bimbingan;dan
3. c.penjaminan karier.
(3)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui kerja sarna dengan Perpustakaan NasionalRepublikIndonesia, ArsipNasional Republik Indonesia, Perpustakaan Provinsi, danl atau Perpustakaan Kabupaten/Kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)Tenaga perpustakaan digital terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
(2)Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. a.menjaga dan memeliharakelestarian koleksi perpustakaan digital;
2. b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan digitaldi lingkungannya;
4. d.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan digital; danl atau
5. e.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB VII

TENAGA PERPUSTAKAAN DIGITAL Masyarakat wajib:

Pasal 17

Masyarakat berhak:

a.memperolehlayanan dalam memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan berbasis digital;
b.mendirikan danI atau menyelenggarakan perpustakaan berbasis digital;dan
c.berperan serta dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraanperpustakaan berbasis digital.

Pasal 16

BABVI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14, Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan perpustakaan berbasis digital;
b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaanperpustakaan berbasis digital;dan
c.mengalihrnediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan dalam bentuk digital.
h.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan ten tang kekayaan budaya Daerah;
1. 1.menjalin kerja sama dan jaringan perpustakaan;
j.menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
k.memberikan pembinaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/ madrasah dan perpustakaan khusus dalam melakukan pengelolaan danI atau pengembangan perpustakaan berbasis digital. 9 Pasal 22

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan.
(3)Pembinaan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan terhadap:
1. a.tenaga perpustakaan; dan
2. b.pustakawan.
(4)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…