DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur kegiatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab; b. berkelanjutan; c. manfaat; d . keadilan; e. keterpaduan; f. partisipasif; g. berwawasan lingkungan; dan h. ekonomis.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531); 3 . Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor 12 / PRT/ M/ 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451); 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. 5 . Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
6.Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
7.Prasarana Drainase Perkotaan adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
8.Sarana Drainase Perkotaan adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, dan pintu air.
9.Saluran Primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
10.Saluran Sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer. 1 1. Saluran Tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari dari penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder. 2
12.Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
13.Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
14.Perencanaan Teknik Terinci adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
15.Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan kontruksi (pre-construction), pelaksanaan kontruksi (construction) dan uji coba sistem (test commissioning).
16.Sumur Resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
17.Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
18.Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
19.Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ street inlet, pornpa dan pintu air.
20.Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
21.Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
22.Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
23.Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
24.Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan. 3
25.Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
26.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan; c . manfaat; d . keadilan;
e.keterpaduan;
f.partisipasif;
g.berwawasan lingkungan; dan
h.ekonomis.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah m1 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
(2)Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi dan ketentuan teknis, rarnah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
2. b.mengoptimalkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sumberdaya air secara berkelanjutan sesuai dengan prioritas penanganan dan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
3. c.menjaga agar Drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya; dan
4. d.menciptakan lingkungan yang sehat dan mengurangi terjadinya genangan air yang berlebih.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. 4
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam beberapa aspek kewenangan, yaitu:
1. a.aspek perencanaan, pembangunan konstruksi, serta Operasi dan pemeliharaaan, dilaksanakan oleh:
  1. 1.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;dan
  2. 2.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan pemukiman. b . aspek Pemantauan dan Evaluasi, dilaksanakan oleh:
  3. 1.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang perencanaan; urusan kawasan fungsi
  4. 2.Bagian yang menyelenggarakan fungsi Administrasi Pembangunan;
  5. 3.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;dan
  6. 4.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 5

(1)Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
1. a.Sistem Drainase Lokal; dan
2. b.Sistem Drainase Utama.
(2)Sistem Drainase Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , berfungsi sebagai saluran awal yang melayani suatu kawasan tertentu di Daerah yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab masyarakat a tau pengelola kawasan.
(3)Sistem Drainase Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , berfungsi sebagai saluran Drainase yang melayani sebagian besar masyarakat yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 5
(4)Sistem Drainase Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jaringan drainase perkotaan di Daerah, terdiri dari: a . Saluran Primer;
1. a.Saluran Sekunder; dan
2. b.Saluran Tersier.
(5)Saluran Primer dan Saluran Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat berupa sungai/ anak sungai yang berfungsi sebagai Drainase Perkotaan, dan/ atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak di Daerah.
(6)Jaringan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menerapkan sistem pemisahan dengan jaringan pengumpul air limbah di Daerah.
(7)Penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Drainase Lokal dan Sistem Drainase Utama, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Perencanaan sistem drainase perkotaan, meliputi: a . penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
1. b.studi kelayakan Sistem Drainase Perkotaan; dan
2. c.perencanaan Teknik Terinci/ detail design.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(3)Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja), harus mengacu dan/ atau sinergis dengan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.

Pasal 7

(1)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun oleh instansi yang berwenang dibidang Drainase.
(2)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan/ atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana tata ruang wilayah.
(3)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika yang terjadi di Daerah. 6
(4)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.tipologi Daerah;
4. d.konservasi air; dan
5. e.kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
(5)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan diatur dengan Peraturan Walikota, paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi kondisi awal sistem Drainase;
2. b.kajian dan analisis Drainase dan konservasi air;
3. c.pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
4. d.rencana sistem jaringan Drainase Perkotaan, termasuk skema jaringan Drainase Perkotaan;
5. e.skala prioritas dan tahapan penanganan;
6. f.perencanaan dasar; g . pembiayaan;
7. h.kelembagaan; dan
  1. 1.pemberdayaan masyarakat.
(6)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan yang melintasi batas administrasi Daerah, disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan peraturan dimasing-masing daerah.
(7)Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemerintah daerah provinsi melakukan fasilitasi sesuai dengan kewenanganannya.

Pasal 8

(1)Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun berdasarkan Rencana lnduk Sistem Drainase Perkotaan.
(2)Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pernbangunan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan.
(3)Studi kelayakan perencanan teknis menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana teknis berdasarkan aspek kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(4)Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a . perencanaan teknis;
1. b.kelayakan teknis;
2. c.kelayakan ekonorni;
3. d.kelayakan sosial;
4. e.kelayakan ekologis/lingkungan;
5. f.rencana penyediaan lahan; dan
6. g.permukirnan kembali, bila diperlukan. 7
(6)Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi: a . analisis hidrologi dan hidrolika;
1. b.sistem jaringan Drainase; c . analisis model sistem jaringan Drainase (apabila diperlukan); d . analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
2. e.nota desain;
3. f.gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan Bangunan Pelengkap; g . perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan, meliputi pekerjaan sipil dan mechanical electrical; dan h . perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
(7)Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b , meliputi persyaratan:
1. a.hidrologi;
2. b.hidrolika;
3. c.kekuatan dan stabilitas struktur; d . ketersediaan material;
4. e.memungkinkan dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi; dan
5. f.kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
(8)Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase Perkotaan.
(9)Kelayakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d , harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak sosial yang timbul dari rencana penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
(10)Kelayakan ekologis/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha Pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Dalam hal pelaksanaan Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan penyediaan lahan dan permukiman kembali, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Perencanaan Teknik Terinci merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
(2)Perencanaan Teknik Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan, dan hasil Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan. 8
(3)Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase;
2. b.rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
3. c.rancangan teknik terinci sistem peresapan.
(4)Perencanaan Teknik Terinci, paling sedikit memuat: a . analisis hidrologi dan hidrolika;
1. b.sistem jaringan Drainase Perkotaan;
2. c.analisis kekuatan konstruksi bangunan air Sistem Drainase Perkotaan; d . nota perhitungan;
3. e.gambar detail bangunan air;
4. f.spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase Perkotaan;
5. g.volume pekerjaan sipil;
6. h.mechanical electrical, bila diperlukan;
  1. 1.perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; J. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase Perkotaan;
7. k.metode Pelaksanaan Konstruksi; dan
  1. 1.manual Operasi dan Pemeliharaan.
(5)Perencanaan teknik terinci harus mendapatkan pengesahan dari instansi teknis yang berwenang.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai aspek kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2)Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1), harus sesuai dengan perencanaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) .
(3)Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan, meliputi kegiatan:
1. a.pembangunan baru; dan/ a tau
2. b.normalisasi
(4)Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan, terdiri atas:
1. a.persiapan konstruksi;
2. b.pelaksanaan konstruksi; dan
3. c.uji coba sistem Drainase.
(5)Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, Sistem Polder, kolam tampung (storage) memanjang, dan Kolam Retensi. 9
(6)Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b , adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
(7)Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih (clean construction) .
(8)Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:
1. a.persiapan gambar rencana;
2. b.persiapan lapangan; c . mendirikan bangunan kantor dan gudang;
3. d.pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka arr banjir (peiij; e . mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
4. f.perizinan.
(9)Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan:
1. a.persiapan, meliputi gambar kerja, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
2. b.pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, siphon/ talang air dan kolam tampung;
3. c.pengawasan, meliputi gambar kerja (shop drawing), kualitas, jadwal pelaksanaan (time schedule), network planning, dan biaya; dan d . laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan uji sampel.
(10)Uji coba sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
(11)Uji coba prasarana dan sarana sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan pada:
1. a.saluran;
2. b.bangunan perlintasan;
3. c.bangunan pompa air; dan
4. d.bangunan pintu air.
(12)Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik. 10

Pasal 11

(1)Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
(2)Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai aspek kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(3)Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.
(4)Pengoperasian prasarana dan sarana dilakukan untuk memfungsikan secara aliran air dan pengelolaan sedimen. Drainase Perkotaan optimal pengaturan
(5)Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.pintu air manual/ otomatis; b . saringan sampah manual/ otomatis;
2. c.pompa;
3. d.sistem polder; dan
4. e.sistem pembuangan sedimen.
(6)Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (street inlet), pompa, dan pintu air.
(7)Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.
(8)Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Sistem Drainase Perkotaan.
(9)Kegiatan Pemeliharaan, meliputi:
1. a.pemeliharaan rutin;
2. b.pemeliharaan berkala;
3. c.rehabilitasi; dan
4. d.pemeliharaan khusus.
(10)Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/ otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan mechanical electrical.
(11)Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b , paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/ gorong-gorong/ syphon/ Kolam Tandon/Kolam Retensi, dan Pemeliharaan mechanical electrical. 11
(12)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi kegiatan penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam) .

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…