(1)Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun berdasarkan Rencana lnduk Sistem Drainase Perkotaan.
(2)Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pernbangunan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan.
(3)Studi kelayakan perencanan teknis menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana teknis berdasarkan aspek kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(4)Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a . perencanaan teknis;
b.kelayakan teknis;
c.kelayakan ekonorni;
d.kelayakan sosial;
e.kelayakan ekologis/lingkungan;
f.rencana penyediaan lahan; dan
g.permukirnan kembali, bila diperlukan.
7
(6)Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
a . analisis hidrologi dan hidrolika;
b.sistem jaringan Drainase;
c . analisis model sistem jaringan Drainase (apabila diperlukan); d . analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
e.nota desain;
f.gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan Bangunan Pelengkap;
g . perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan, meliputi pekerjaan sipil dan mechanical electrical; dan h . perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
(7)Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b , meliputi persyaratan:
a.hidrologi;
b.hidrolika;
c.kekuatan dan stabilitas struktur;
d . ketersediaan material;
e.memungkinkan dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi; dan
f.kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
(8)Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase Perkotaan.
(9)Kelayakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d , harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak sosial yang timbul dari rencana penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
(10)Kelayakan ekologis/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha Pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Dalam hal pelaksanaan Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan penyediaan lahan dan permukiman kembali, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.