DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

• Mengubah Objek Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemindahan hak karena : 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah. b. Pemberian hak baru karena : 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. diluar pelepasan hak. • Mengubah Obyek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan • Mengubah NPOP • Mengubah masa pajak • Mengubah saat terutangnya pajak BPHTB

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Mataram dengan persetujuan bersama Walikota Mataram.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
7.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram.
8.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Mataram.
9.Kantor Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram. 4
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
13.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
14.Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.
15.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
16.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
17.Dihapus.
18.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 5
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
25.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
28.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
29.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya. 6
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 6 dan angka 8 dan huruf b angka 1 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Obyek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pemindahan hak karena :
  1. 1.jual beli;
  2. 2.tukar-menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.waris;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha;
  11. 11.peleburan usaha;
  12. 12.pemekaran usaha; atau
  13. 13.hadiah.
2. b.Pemberian hak baru karena :
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. 2.diluar pelepasan hak.
(3)Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Obyek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah obyek pajak yang diperoleh: 7

a.Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik;
b.Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c.Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d.Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e.Orang pribadi atau badan karena wakaf dan;
f.Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan tempat peribadatan.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf h dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak;
(2)NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
1. a.jual beli adalah harga transaksi;
2. b.tukar menukar adalah nilai pasar;
3. c.hibah adalah nilai pasar;
4. d.hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. e.waris adalah nilai pasar;
6. f.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. h.peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. i.pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
10. j.pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
11. k.penggabungan usaha adalah nilai pasar;
12. l.peleburan usaha adalah nilai pasar;
13. m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
14. n.hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
15. o.penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang. 8
(3)Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(4)Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(5)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
(6)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
(2)Dalam hal Perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
(3)Besaran NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan obyek yang dipecah-pecah.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 9

7.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
1. a.jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
2. b.tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;
3. c.hibah adalah sejak tangal dibuat dan ditandatanganinya akta;
4. d.hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;
5. e.waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor bidang Pertanahan;
6. f.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
8. h.putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. i.pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
10. j.pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
11. k.penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
12. l.peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;
13. m.pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
14. n.hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
15. o.lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
(2)Pajak yang terutang harus dibayar lunas dan sekaligus pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 10

8.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Walikota atau Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dalam hal :
1. a.terjadi suatu bencana alam;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus;
4. d.dihapus; dan
5. e.alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 19 September 2016 WALIKOTA MATARAM, Ttd. H. AHYAR ABDUH Diundangkan di Mataram pada tanggal 19 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, Ttd. H. EFFENDI EKO SASWITO LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI B NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : ( 69 /2016)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…