DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketenluan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah; Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (ayat); Ketentuan Pasal 33 diubah; Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Hotel. WALIKOTAMATARAM, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL TENT ANG WALIKOTA MATARAM PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT PERATURANDAERAH KOTA MATARAM NOMOR 11 TAHUN 2018 I SALINAN I Mengingat Menirnbang 2
1. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. 4.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
3. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 ten tang ten tang Pajak Hotel diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANDAERAH KOTA MATARAMNOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL. ATASPERUBAHANTENTANGDAERAH

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTAMATARAM

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
8.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lcmbaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 3

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SKPDK.BT,SKPDK.BT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dbayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

3.Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (ayat), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan peyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
(2)SKPDK.B, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang hams dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2a)Seluruh ketetapan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan.
(3)Walikota atas permohonan \Vajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

2.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: ( 42 /2018) Diundangkan di Mataram pada tanggal 2 .Agust..is 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARA~ ' H.Et~SWITO LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 6 SERI 3 Ditetapkan di Mataram pada tanggal 2 .Agt.mtus 2J18 ~ALIKOTAMA RAMf Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai a.kibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 33A

5.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.

Pasal 33

4.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…