DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. industri unggulan daerah ; b. jangka waktu RPIK; c. pelaksanaan; d. pengendalian, pengawasan dan pelaporan RPIK; e. peran serta masyarakat; dan f. pembiyaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mataram Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
9.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 13);
10.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MATARAM TAHUN 2023-2043. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Mataram.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
9.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
10.Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di daerah.
11.Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
12.Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
13.Rencana Pembangunan Industri Kota Mataram Tahun 2023-2043, yang selanjutnya disebut RPIK Kota Mataram 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Mataram.
14.Program Pembangunan Industri Kota Mataram adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kota Mataram. 4
15.Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat SIKIM adalah pusat atau sentra kawasan yang ditetapkan bagi aktivitas industri kecil dan menengah daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

a.pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
b.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan gambaran dan arah rencana pembangunan industri daerah;
b.memberikan landasan hukum dan pedoman rencana pembangunan industri daerah;
c.mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri;
d.meningkatkan nilai tambah industri;
e.meningkatkan serapan tenaga kerja;
f.meningkatan kontribusi produk domestik regional bruto daerah;
g.memperkuat rantai pasok produk industri unggulan antar wilayah;
h.meningkatkan daya saing dan meningkatkan sumber daya manusia terampil; dan
i.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.industri unggulan daerah ;
b.jangka waktu RPIK;
c.pelaksanaan;
d.pengendalian, pengawasan dan pelaporan RPIK;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pembiyaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat industri unggulan daerah.
(2)Industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.industri pangan:
  1. 1.industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; 5
  2. 2.industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
  3. 3.industri pengolahan rumput laut;
  4. 4.industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
  5. 5.industri tempe kedelai;
  6. 6.industri tahu kedelai;
  7. 7.industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion); dan
  8. 8.industri produk makanan lainnya;
2. b.industri kosmetik dan alat kesehatan:
  1. 1.industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; dan
  2. 2.industri alat Kesehatan;
3. c.industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka:
  1. 1.industri penyempurnaan tekstil;
  2. 2.industri batik
  3. 3.industri alas kaki;
  4. 4.industri barang plastik;
  5. 5.industri furnitur; dan
  6. 6.industri kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL);
4. d.Industri elektronika dan telematika/ICT:
  1. 1.industri percetakan;
5. e.industri barang modal dan jasa Industri;
6. f.industri perhiasan dan barang sejenis; dan
7. g.industri barang logam siap pasang untuk bangunan.
(3)Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat industri lainnya yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan komoditas industri unggulan di setiap Kecamatan.

Pasal 6

Dalam hal membangun dan mengembangkan Industri Unggulan Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan:

a.mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
b.melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
c.meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri;
d.mengembangkan Sentra Peruntukan Industri, Sentra Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
e.menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah; 6
f.melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
g.melakukan pembangunan industri hijau;
h.melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
i.meningkatkan kerjasama nasional bidang industri.

Pasal 7

Pengembangan Sentra Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a.pengembangan sentra peruntukan Industri mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
b.tata kelola Sentra Peruntukan Industri;
c.sentra industri halal; dan
d.sentra industri lainnya.

BAB III

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENINJAUAN KEMBALI RPIK

Pasal 8

RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.

Pasal 9

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2)Peninjauan kembali RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika yang terjadi di Kota Mataram.
(3)Dalam hal terjadi perubahan kebijakan industri dalam RPJPD, RPJMD, RTRW, dan/atau RIPIN dan RPIP, RPIK dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu.

BAB IV

RPIK MATARAM 2023-2043

Pasal 10

(1)Dokumen RPIK Mataram 2023-2043 dengan sistematika sebagai berikut: I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH. II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MATARAM. III. PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI.
(2)Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)RPIK merupakan pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan pembangunan Industri.
(2)RPIK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
(3)Dinas dalam melaksanakan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…