1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota mataram.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Mataram dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Mataram.
8.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
13.Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dan Instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kwalitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya. 4
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
16.Sarana Pelayanan Kesehatan dasar adalah tempat dan/atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Pusat Kasehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Laboratorium Dinas Kesehatan.
17.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
18.Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat mencakup bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
19.Puskesmas Keliling adalah unit Pelayanan Kesehatan yang bersifat mobil untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
20.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan Sarana pelayanan Kesehatan Dasar, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
21.Pos Kesehatan Desa adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
22.Tarif Progresif adalah Tarif yang dapat secara otomatis mengalami penyesuaian setiap masa tertentu sesuai perubahan nilai inflasi tahun berjalan. 5
23.Laboratorium Dinas Kesehatan adalah pelaksana operasional Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan, percobaan/penelitian.
24.Pola Tarif adalah Pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif retribusi pelayanan kesehatan.
25.Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruang rawat inap.
26.Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau cacat.
27.Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur.
28.Pelayanan Medik adalah Pelayan kepada Pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
29.Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
30.Pelayanan Medik gigi dan mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut.
31.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi diagnosis, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
32.Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
33.Mobil Ambulance/ Puskesmas Keliling adalah Mobil Ambulan/Puskesmas Keliling yang khusus disediakan dan digunakan untuk mengangkut pasien.
34.Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
35.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 6
36.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau Tempat Pengolahan Terpadu.
37.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
38.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari bak sampah ke TPS atau TPA.
39.Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
40.Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan- lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
41.Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggung tembok dan pintu airnya.
42.Saluran Umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematusan persil.
43.Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan- bangunan lainnya.
44.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik, penghuni atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan didalam Pemerintah Daerah.
45.Rukun Tetangga dan Rukun warga yang selanjutnya dapat disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam Kota Mataram.
46.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
47.Dihapus.
48.Dihapus.
49.Dihapus.
50.Dihapus.
51.Dihapus.
52.Dihapus.
53.Dihapus.
54.Dihapus. 7
55.Dihapus.
56.Dihapus.
57.Dihapus.
58.Dihapus.
59.Dihapus.
60.Dihapus.
61.Dihapus.
62.Dihapus.
63.Dihapus.
64.Dihapus.
65.Dihapus.
66.Dihapus.
67.Dihapus.
68.Dihapus.
69.Dihapus.
70.Dihapus.
71.Dihapus.
72.Dihapus.
73.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74.Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor baik tergolong kendaraan umum, kendaraan dinas pemerintah maupun kendaraan lain yang digunakan untuk perseorangan.
75.Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
76.Parkir adalah menempatkan kendaraan pada tempat parkir.
77.Usaha Parkir adalah usaha untuk mendapatkan uang dengan menyediakan tempat untuk parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir.
78.Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah daerah
79.Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. 8
80.Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.
81.Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
82.Kios adalah bangunan permanen dan/atau semi permanen di Pasar yang bertap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
83.Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
84.Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
85.Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kreteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah.
86.Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta took/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan.
87.Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada acara-acara tertentu.
88.Izin Pemakaian Pasar adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk seseorang atau Badan yang memakai Kios dan Los Pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah. 9
89.Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti Kios dan Los di dalam kawasan pasar yang menjadi asset Pemerintah Daerah.
90.Biaya Administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau Badan dalam proses pengurusan perizinan maupun untuk mendapatkan rekomendasi/ persetujuan atas fasilitas tambahan guna kepentingan kegiatan usaha perdagangan di dalam kawasan pasar.
91.Padagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
92.Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat- tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
93.Pejabat atau Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat atau Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah.
94.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
95.Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
96.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
97.Kendaraan wajib uji adalah mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.
98.Pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut wajib uji adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum dalam rangka pemeriksaan terhadap penentuan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala.
99.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 10
100.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
101.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
102.Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
103.Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
104.Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
105.Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter.
106.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
107.Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
108.Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku.
109.Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditetapkan pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.
110.Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor dan diangkat oleh Kepala Daerah.
111.Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 11
112.Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
113.Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
114.Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
115.Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
116.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan pemadam kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose rial, sprinkler, alat otomatis dan lainnya yang sejenis.
117.Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat-alat Pemadam kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamat Jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
118.Pemeriksaan atau Pengujiaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Tindakan Pemeriksaan dan/atau Pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
119.Mobil Tinja adalah kendaraan khusus untuk melakukan penyedotan dan pengangkutan tinja yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12
120.Penyedotan Kakus adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi volume bak penampungan (septic tank) yang sudah penuh agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
121.Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
122.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
123.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau penakaran.
124.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
125.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat- alat ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
126.Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
127.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
128.Menjutsir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
129.Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjuk alat ukur dan/atau bahan ukur.
130.Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 13
131.Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk peta kota, peta kecamatan, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta Rencana Detail Tata Kawasan (RTRKW), peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), peta Rencana Detail Tata Ruang kota (RDTRK), dan peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan.
132.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
133.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
134.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
135.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
136.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
137.Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
138.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14
139.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
140.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :