DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah; Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (ayat) yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 33 diubah; Diantara Pasal 29 dan Pasal 30, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A; Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, pcrlu mcmbentuk Peraturan Dacrah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. WALIKOTAMATARAM, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET TENT ANG WALIKOTAMATARAM PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2018 I SALINAN I 2
1. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. 4.Badan Keuangan Dae rah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
3. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 5 Seri B), diubah sebagai berikut : Pasal I

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET. MEMUTUSKAN : WALIKOTA MATARAM dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER\VAKILANRAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);
8.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 3 Kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.

Pasal 33

4.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKBT, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dbayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

3.Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (ayat) yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan peyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
(2)SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2a)Seluruh ketetapan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan.
(3)Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat membcrikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

2.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: ( 4t:/2018} Diundangkan di Mataram pada tanggal 3 j&ustus Z>18 SEKRETfRlS DAERAH KOTA MATARA~ H.E~WITO LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 8 SERI 3 Ditetapkan di Mataram pada tanggal 3 Agustuc 2018 t,WALIKOTA MATARAMf Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 33A

6.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam hal analisis potensi Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tahun berjalan dinilai kecil, maka untuk tahun berjalan tersebut dapat tidak dilakukan pemungutan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29A

5.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30, disisipkan 1 (satu] Pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebegai berikut:

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…