DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat (6) diubah; Ketentuan Pasal 22 diubah; Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 37A dan Pasal 37B

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. WALIKOTAMATARAM, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGANJALAN TENTANG WALIKOTAMATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT PERATURANDAERAH KOTAMATARAM NOMOR 14 TAHUN 2018 I SALINAN I 2
1. 4.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
2. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 ten tang ten tang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 6 Seri B) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANDAERAH KOTA MATARAMNOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. ATASPERUBAHANTENTANGDAERAH

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 6 Seri B);
8.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 3 Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 37B

Kewenangan pelaksanaan pengelolaan pajak penerangan jalan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

Pasal 37A

4.Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 37A dan Pasal 37B, sehingga Pasal 37A dan Pasal 37B berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

3.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

(2)Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dan dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.
(3)Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(4)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada yang berwenang.
(5)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
(6)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Badan Keuangan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhimya masa pajak.
(7)Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

2.Ketentuan Pasal 11 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 4 MANSUR I SH. MH NIP.197012312002121035 TTD KEPALA EAGIAN HUKUM, Salinan sesuai dengan aslinya NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: ( 45 /2018) LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 9 SERI :J Diundangkan di Mataram pada tanggal 3 JgUatiw 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARA~ H.AHY Ditetapkan di Mataram pada tanggal "' ..llgtl..J'i;u.s ~~)18 V,VALIKOTA M TARAMf Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 37B

Pasal 37A

Pasal 22

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 37B

Pasal 37A

Pasal 22

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016