a.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
WALIKOTAMATARAM, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGANJALAN TENTANG WALIKOTAMATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT PERATURANDAERAH KOTAMATARAM NOMOR 14 TAHUN 2018 I SALINAN I 2
4.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 ten tang ten tang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 6 Seri B) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANDAERAH KOTA MATARAMNOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. ATASPERUBAHANTENTANGDAERAHMenetapkan : PERATURAN