DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan Keolahragaan di daerah dilaksanakan sesuai pemngelolaan sistem keolahragaan nasional, yang meliputi: a. perencanaan keolahragaan; b. organisasi keolahragaan; c. pendanaan; dan d. pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf G, perlu membentuk: Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; WALIKOTAMATARAM, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANKEOLAHRAGAAN TENTANG WALIKOTAMATARAM PROVINSI NUSATENGGARABARAT PERATURANDAERAH KOTAMATARAM NOMOR 14TAHUN2019 2 PENYELENGGARAANTENTANG

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KEOLAHRAGAAN-. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama fiEWi\_t..{,PF.R'WAKH~_:_N·R.-\KYAT DAER_A_H KQTA M_'I\TARA_:_M dan WALIKOTAMATARAM

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran NegB..ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); .5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244-, Tambahan Lem~n:l-n Negara Republik Indo__nesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun.2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S-Nomor 58,..Ta..mbcilian Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penye1enggaraan Keolahr.agaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4702}; .
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); 8 .. Peramran Presiden NOi...l'!lor17 Tahrm 2(H4 tenhlng Tata. Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah-un 2014"Nomor 1(2);
10.Peratura Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang -Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 118f;-
11.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nornor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor IS};: 3 Pasal 1 D~Jn Peraturan Daerah ini, yang dimaksnddengan :
1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mem, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenan; daerah otonom ..
3.Walikota adalah Walikota Mataram.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5_ J~l.aku Olahraga .adalah setiap orang d-::ln/.atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
6.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan 'sPJ"...a.-r.a. t.era.1J_n-~d..an k-rju.ar,aan .dengar; :peP_uh 'dedlkasi nntuk mencapai prestasi.
7.Tenaga Keolahragaan adalah· setiap orang: yang memiliki kulifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
8.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di .bid;:mg mahmga yang rliwuj'r!dkan -dalam bentuk material dan Iatau non material.
9.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses. pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, .kepribadlan., ·ketram.pilnn, kesehat..an, ,nan ~kebuga:ranjasmani. 10.01ahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang;tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
11.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 12.01ahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan I atau mental seseorang. 13.Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya di:.singkat KONI .adalah ffiduk org:;m.isasi olahraga yang membawahi cabang olahraga pada Olahraga Prestasi. BABI KETENTUAN UMUM 4 Pasal 3 Pemerintah Daerab d~la'ln. penyetenggaraan ket>lah_rngaal1:,.. berwenang:

a.membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Daerah;
c.membina dan mengem~..ngk~l'1. Olahraga, Prestasi;

Pasal 2

(I} Pemerintah Dacr::l.b:dalam men}"el~nggarakankeQbh-rag~n mempunyai tugas:

a.melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan eli Daerah;
b.melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional di Daerah.dan
c.membangunan sarana dan prasarana keolahragaan. {2) Tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (I), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
1. 14.Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Bt\_P()PSIadalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang olahraga pada Olahraga Pendidikan.
2. 15.Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang olahraga pad a Olahraga Rekreasi.
3. 16.National Paralympic Commnee I1!aonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
4. 17.Prasarana Olahraga adalah tempat .atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan Zatau penyelenggaraan keolahragaan,
5. 18.Sarana Olahraga adalah perala tan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
6. 19.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidangkeelabragaan,
7. 20.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan. 5 Pasal 6

(1)Perencanaan. keolahragaan sebagaimana mmaksr.Ri dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.rencana strategis; dan
2. b.rencana kerja.
(2)Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Per-olngkat Daerah yang. membidangi urusan keolahragaan.

BAB II

TU(,~AS7 WEWE__XANHT DAN TANC-.GUNG.~tAWAR

Pasal 5

Pengelol.HHTI keolalLragaan .di Daerah .dilaks:an:'l_kan sesu.::Il pengelolaan sistem keolahragaan nasional, yang meliputi:

a.perencanaan keolahragaan;
b.organisasi keolahragaan;
c.pendanaan; dan <1. .pengawasan. BABIII PENGELOLA_AN KEOLAHRA-GAAN Pasal 4 {I) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penye1enggaraan keolahragaan nasional di Daerah.

(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
2. b.melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional;
3. c.mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. d.menggunakan kewenaagan y~g dibe-rilrn.n sesuai d-enga.....n ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiao kematan keolahraaaan: nanr 0 --- - - o---,-~
7. g.menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.
8. d.membina dan mengembangkan organisasi olahraga di Daerah; dan
9. e.membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi. 6

Pasal 10

{I} .Pemerintah D;:l__er,ahmelakukan pere.ne~Tll:Uln Prasaran...a Olahraga.

(1)Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurnf d,. dilaksanakan oleh Peran.gkat Daerah yang .. membidangi urusan keolahragaan.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan berpedoman pada ketentuan per.aturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber .dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)Sumber pendanaan keolahragaan yang berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
1. a.kegiatan sponsorship;
2. b.Iribah baik dari dalam maUpl-l11! luar.negeri;
3. c.penggalangan dana;
4. d.uangpernbinaan dari Olahragawan profesional;
5. e.kerja sama yang saling menguntungkan;
6. f.sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
7. g.eumber win yang sah berda~rlnu~' :Ketenh-mn perntnr.aq perundangan-undangan.

Pasal 7

(1)Organisasi keolahragaan sebagaimana dimaks;ud dalam Pas-a! 5 huruf b, dapat dibentuk oleh masyarakat.
(2)Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berpedoman pada ketentuan per.aturan perundang- undangan.
(3)Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilaksanakan oleh Perangkar Daenln yang membidangi urusan keolahragaan dan dapat mengikutsertakan organisasi keolahragaan di Daerah. 7

Pasal 13

(I} Pemerintah Daerah dapat zaenyerahkan pengelolaan prasarana olahraga pada pihak lain.

(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kecamatan;
2. b.unit pelak:sana teknis; danjatau .c. badan, Iembaga atau organisasi Iainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

(1)Pemermtah Daerah melaknkan pengelolaae nrasa:rana~ r------ olahraga. 12) Pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
1. a.pemanfaatan;
2. b.pernelifraraarr;
3. c.pengamanan; dan
4. d.pengaturan lainnya.
(3)Pengelolaan prasarana olahraga .sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 11

(1)Perencanaan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:
1. a.inventarisasi;
2. h.identifikasi;
3. c.pengkajian; dan
4. d.penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang prasarana olahraga.
(2)Perencanaan Prasarana. OIfl'J:rragasebag~ima_nadimaksnd pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.
(2)Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada.ayat (1), tercantum dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. h.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
3. c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Pereneanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. 8

Pasal 18

(1)Untuk membudayakan olahraga pada setiap satuan pendidikan, sebelum memulai proses. belajar mengajar pada hari sabtu, wajib mengawali dengan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SK. T).
(2)Pelaksanaan kegiatan SKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) agar terlaksana dengan baik, maka satuan pendidikan menunjuk instruktur dari guru olahraga.

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga:
1. a.pendidikan; b~ prestasi; dan
2. c.rekreasi.
(2)Selain pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan terhadap Olahraga Disabilitas. BABV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 16 (1' Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan :sarana olahraga untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
(2)Fasilitasi pengadaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan. +3}Pehiksana.an .pengadaan sarana olahraga .dilaksanakan 'Secsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…