DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan, dilaksanakan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keberlanjutan; c. keamanan; d. kesehatan; dan e. keterpaduan. Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan, bertujuan untuk: a. mencegah penularan penyakit yang ditularkan oleh hewan; b. menjamin dan melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan manusia, hewan dan tanaman; dan c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kota dari adanya hewan peliharaan. Ruang lingkup Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan, meliputi: a. pemeliharaan hewan; b. lahan pemeliharaan; c. persyaratan pemeliharaan; d. budidaya dan usaha petemakan; e. larangan dan penertiban; dan f. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan hewan peliharaan dilakukan untuk kepentingan pengawasan serta sebagai upaya pembinaan secara intensif, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk mencegah penularan penyakit dari hewan peliharaan serta untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kota, perlu dilakukan pengaturan terhadap hewan peliharaan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan ; WALIKOTAMATARAM, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMELIHARAANDANPENERTIBANHEWANPELIHARAAN TENTANG WALIKOTAMATARAM PROVINSINUSATENGGARABARAT PERATURANDAERAHKOTAMATARAM NOMOR 17 TAHUN2019 Mengingat Menimbang 2 DANPEMELIHARAAN

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBANHEWANPELIHARAAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMATARAM dan WALIKOTAMATARAM

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 84, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 338, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
7.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15); 3

a.kemanfaatan;
b.keberlanjutan;
c.keamanan;
d.kesehatan; dan
e.keterpaduan.

Pasal 2

Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan, dilaksanakan berdasarkan asas: Pasall Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Mataram.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang petemakan dan kesehatan hewan.
5.Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
6.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8.Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, darr/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9.Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10.Temak besar adalah meliputi kuda, kerbau, sapi dan sejenisnya.
11.Temak kecil adalah meliputi kambing, domba, babi dan sejernsnya.
12.Temak unggas adalah meliputi ayam, bebek, burung dan sejerirsnya.

(1)Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menyediakan tempat/kandang tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan ketertiban umum.
(2)Tempaty kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menimbulkan bahaya dan menggangu kebersihan, kenyamanan lingkungan serta kepentingan umum.
(3)Lokasi tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus jauh dari:
1. a.perumahan/kawasan pemukiman penduduk;
2. b.rumah/ tempat ibadah;
3. c.tempat / kawasan pendidikan;
4. d.sungai/ sumber air bersih;
5. e.pusat perniagaan (perdagangan dan jasa); dan
6. f.tempat-tempat keramaian lainnya.
(4)Dalam hal tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dekat dengan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapat persetujuan dari tetangga sekitar dalam bentuk surat pemyataan dengan mengetahui Kepala Lingkungan dan Lurah.
1. a.pemeliharaan hewan;
2. b.lahan pemeliharaan;
3. c.persyaratan pemeliharaan;
4. d.budidaya dan usaha petemakan;
5. e.larangan dan penertiban; dan
6. f.pembinaan dan pengawasan.
7. a.mencegah penularan penyakit yang ditularkan oleh hewan;
8. b.menjamin dan melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan manusia, hewan dan tanaman; dan
9. c.menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kota dari adanya hewan peliharaan. 5 Pasal 8
(1)Setiap orang/badan yang mempunyai hewan peliharaan harus memperhatikan aspek kesehatan hewan.
(2)Temak yang dipelihara harus mendapat memeriksaan kesehatan seeara berkala dari Dinas.
(3)Apabila terdapat temak yang sakit atau terindikasi tertular penyakit, harus segera dilaporkan pada Dinas dan dilakukan karantina untuk meneegah penularan lebih lanjut.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan dan penanganan penyakit hewan peliharaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 3 Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan, bertujuan untuk:

Pasal 7

Jenis hewan peliharaan yang dipelihara harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, adat istiadat, budaya dan agama mayoritas masyarakat setempat. BABV PERSYARATANPEMELIHARAAN

Pasal 6

(1)Peme1iharaan hewan di daerah dapat ditempatkan pada halaman pekarangan atau tempat lain yang khusus berfungsi sebagai tempat peme1iharaan hewan.
(2)Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh menggangu kenyamanan dan kebersihan lingkungan serta ketertiban umum.
(3)Lahan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), serta sesuai dengan ketentuan reneana tata ruang wilayah. BABIV LAHANPEMELIHARAAN
(5)Setiap pemilik hewan kesayangan wajib menyediakan tempat atau mengikat hewan kesayangannya agar tidak berkeliaran.
(6)Setiap pemilik hewan kesayangan memberikan tanda khusus pada hewan kesayangannya dengan memperhatikan kenyamanan hewan dan mudah dikenali.
(7)Pemeliharaan hewan kesayangan tidak boleh menimbulkan bahaya dan menggangu kebersihan, kenyamanan lingkungan serta kepentingan umum. 6 Pasal 12
(1)Budi daya temak hanya dapat dilakukan oleh petemak dan perusahaan petemakan.
(2)Petemak yang melakukan budi daya temak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha petemakan oleh Dinas.
(3)Perusahaan petemakan yang melakukan budi daya temak dengan jenis dan jumlah temak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha petemakan dari Pemerintah Daerah.
(4)Petemak dan perusahaan petemakan yang mengusahakan temak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya temak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuar dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Setiap orangjbadan dapat melakukan budi daya sebagai usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
(2)Pengembangan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya di daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(3)Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pad a ketentuan peraturan perundang- undangan. BABVI BUDI DAYA DAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 10

(1)Pemilik hewan peliharaan wajib menyiapkan tempat pembuangan limbah/kotoran hewan peliharaan sesuai persyaratan dengan sistem tertutup.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan limbah/kotoran hewan peliharaan, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang memiliki hewan peliharaan yang mati karena diduga mengidap penyakit, wajib melaporkan kematian hewannya pada Lurah setempat dan diteruskan ke Dinas untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut.
(2)Setiap orang yang memiliki hewan peliharaan yang mati dilarang membuang hewannya disembarang tempat, disembelih dan dipeIjualbelikan, melainkan harus ditanam sesuai peraturan perundang-undangan. 7 Pasal 14
(1)Setiap orang danj'atau badan yang menyelenggarakan usaha petemakan, harus melaporkan kegiatannya kepada Lurah setempat dan diteruskan kepada Dinas untuk dilakukan pendataan lebih lanjut.
(2)Setiap orang yang memelihara ternak skala kecil harus mendapat izin Lurah.
(3)Setiap orang dany atau badan yang memelihara ternak skala menengah dan besar harus mendapat izin dari Dinas. (4.) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala pemeliharaan ternak, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

(1)Pemberdayaan peternak, dan usaha di bidang peternakan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
(2)Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi:
1. a.pengaksesan sumber pembiayaan dan permodalan;
2. b.pelayanan petemakan, kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
3. c.pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi an tarpelaku usaha;
4. d.penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/ atau meningkatkan kewirausahaan;
5. e.fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
6. f.fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; darr/atau
7. g.perlindungan harga dan produk hewan.
(3)Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
(4)Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.
(5)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya temak, diatur dalam Peraturan Walikota. 8

Pasal 17

(1)Hewan peliharaan yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap hewan liar dan dapat ditangkap oleh petugas.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penangkapan, dalam hal: Setiap orang, dilarang:
1. a.melepas / menggembalakan hewan peliharaan pada pekarangan rumah, taman, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
2. b.melepas hewan peliharaan sehingga berkeliaran di jalan danj atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan; dan
3. c.membuang limbahjkotoran hewan peliharaannya ke dalam saluran pembuanganj sungai.

Pasal 16

BAB VIII LARANGAN DAN PENERTIBAN

BAB VIII

LARANGAN DAN PENERTIBAN

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang memiliki hewan peliharaan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan me1alui:
1. a.penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
2. b.penyuluhan;
3. c.bimbingan; dan
4. d.pemberian bantuan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.monitoring, dengan melakukan kunjungan ke lokasi tempatjkandang hewan peliharaan; dan
2. b.evaluasi, dilakukan untuk melihat kelayakan dari kegiatan pemeliharaan hewan.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Dinas, Satpol PP, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan setempat.
(5)Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.
(1)Pemilik yang hewan peliharaannya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan selama berada di tempat penampungan hewan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…