DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi; b. penghargaan; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat membangun prilaku dan budaya anti korupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
c.bahwa dalam rangka pembinaan peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, berilmu, jujur, disiplin, cakap, mandiri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab, perlu diselenggarakan Pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang Satuan Pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 1
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6762); 2
11.Peraturan Presiden Nornor 87 Tahun 201 7 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter · pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D , Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram. 2 . Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Mataram. 4 . Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram. 5 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya , masyarakat, bangsa, dan negara. 3
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8.Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum padajenjang pendidikan dasar.
11.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12.Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
13.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkung belajar.
14.Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.
15.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian peserta didik secara optimal.
16.Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai anti korupsi.

Pasal 2

(1)Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, bertujuan:
1. a.mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
3. c.sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah; 4
4. d.melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
5. e.menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
6. f.menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita- cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
7. g.menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Mataram.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
b.penghargaan;
c.pembinaan dan pengawasan; dan
d.pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.ekstrakurikuler; b . insersi dalam mata pelajaran; dan/ a tau
2. c.pembudayaan dan pembiasaan nilai-nilai anti korupsi dalam seluruh aktivitas dan suasana satuan Pendidikan.
(2)Kepala Dinas menyusun pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di semua Satuan Pendidikan.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pengoptimalan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga dan masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoptimalan fungsi tripusat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota. 5

Pasal 5

(1)Dalarn rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, Dinas melakukan fasilitasi melalui penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik serta penyediaan perangkat pembelajarannya .
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik serta penyediaan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler, dilakukan dalam bentuk: a . pendidikan ekstrakurikuler khusus; b . pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pramuka; dan/ atau
1. c.pengembangan kegiatan kesiswaan.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terstruktur dalarn satuan kegiatan pembelajaran.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan insersi dalam mata pelajaran, dilakukan dalarn bentuk penyisipan atau pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi ke dalarn mata pelajaran sesuai dengan muatan kurikulum.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembudayaan dan pembiasaan nilai-nilai anti korupsi dalam seluruh aktivitas dan suasana satuan pendidikan, dilakukan dengan mengintegrasikan penanaman nilai-nilai anti korupsi dalarn kegiatan Pendidikan lain di luar kegiatan pembelajaran di kelas.

Pasal 9

Dalarn penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, Pemerintah Daerah menyiapkan komponen yang dibutuhkan meliputi:

a.regulasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagai d a sar pelaksanaannya di semua Satuan Pendidikan;
b.anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
c.kelompok kerja dan tenaga pendidik yang kompeten dalarn menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikann Anti Korupsi;
d.pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; dan
e.melaksanakan publikasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anti Koru psi. 6

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi, Dinas dapat memberikan penghargaan.
(2)Pemberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik, dan/ a tau Peserta Didik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…