DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan: a. merencanakan, membimbing, membantu, dan mengawasi dalam pentahapan dan penuntasan pendidikan; dan b mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi melekat pada kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu di ganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penye1enggaraanPendidikan; WALIKOTAMATARAM, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPENDIDIKAN TENTANG WALIKOTAMATARAM PROVINSINUSATENGGARASARAT PERATURANDAERAHKOTAMATARAM NOMOR 3 TAHUN2019 I SALINAN I 2

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaban Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9.Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tabun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambah an Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15); 3 Pasal 1 Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kota Mataram.
3.Walikotaadalah WalikotaMataram.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Mataram yang berkedudukan sebagai unsur penye1enggaraPemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilam yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan.
11.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pe1atihan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENYELENGGARAANPENDIDlKAN. MEMUTUSKAN: WALIKOTAMATARAM dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMATARAM Dengan Persetujuan Bersarna 4

14.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
16.Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, dise1enggarakan se1ama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
17.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUDpada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
18.Taman Kanak-kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19.Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
22.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SDjMI atau bentuk lain yang sederajat.
23.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam padajenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SDjMI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
24.Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan paling sedikit melalui mata pelajaranjkuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
25.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 5
26.Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
27.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
28.Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
29.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
30.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
31.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuarr/program pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
32.Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan.
33.Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan ten tang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
34.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
35.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber be1ajar.
36.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37.Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai aparat sipil negara oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38.Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh kepala Dinas Pendidikan, badan hukum penyelenggara pendidikan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
39.Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
40.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6 Pasal 3 Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a.merencanakan, membimbing, membantu, dan mengawasi dalam pentahapan dan penuntasan pendidikan; dan
b.mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. BABII TUGASDANTANGGUNGJAWABPEMERlNTAHDAERAH Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pendidikan berasaskan persamaan, pemerataan, keadilan, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan demokratis.
(2)Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan Global serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

41.Warga Masyarakat adalah penduduk Kota Mataram, penduduk luar Kota Mataram, atau warga negara asing yang tinggal di Kota Mataram.
42.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
43.Keluarga miskin adalah penduduk Kota Mataram yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
44.Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
45.Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46.Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua /wali peserta didik, komunitas satuan pendidikan dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
47.Forum Komite Sekolah/Madrasah adalah wadah berhimpunnya beberapa Komite Sekolah zMadrasah atau nama lain yang sejenis.
48.Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
49.Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
50.Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
51.Iman dan Taqwa yang selanjutnya disingkat IMTAQ adalah kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan untuk meningkatkan penghayatan dan pengarnalan nilai-nilai keagamaan.
52.Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional padajenjang pendidikan dasar. 7 Pasal 6 Orang tua/wali peserta didik, wajib:

a.menyekolahkananaknya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (limabe1as)tahun, atau paling rendah tamat pendidikan dasar;
b.mengawasi peserta didik untuk tidak berada ditempat-tempat umum pada hari-hari belajar efektifsekolah;
c.memerintahkan peserta didik untuk berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/ norma kepatutan bagi yang beragama lain;
d.berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/ norma kepatutan bagi yang beragama lain pada waktu berada di lingkungan satuan pendidikan;
e.me1arangpeserta didik merokok;
f.tidak merokokdi lingkungan satuan pendidikan; dan
g.mentaati tata tertib satuan pendidikan. Pasa15

(1)Orang tuaf wali peserta didik, berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik.
(2)Hak memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan daya tampung satuan pendidikan, prestasi dan tempat tinggalpeserta didik.
(3)Hak untuk memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota. BagianKesatu Orangtua/Wali BAB 111 HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:
1. a.melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan;
2. b.memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada saat melaksanakan profesinya;
3. c.memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
4. d.membantu kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
5. e.mengangkat tenaga administrasi sekolah disetiap jenjang pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
6. f.membina, mengembangkan, dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. 8 Pasal 11 Setiap satuan pendidikan, wajib:
7. a.memilikivisi dan misi satuan pendidikan yang mengacu pada visi dan misi Daerah;
8. b.mengembangkan lingkungan pendidikan yang sehat, nyaman, aman, bersih dan bebas asap rokok;
9. c.rnernbuat peringatan tertuJis "KawasanTidak Merokok";
10. d.mengembangkan budaya pendidikan dalam bentuk pembiasaan jujur, ikhlas, sabar, toleransi, solidaritas, bersyukur, bersih, sehat, rasa memilikidan bertanggungjawab.
11. e.menurnbuhkembangkan sifat-sifat keteladanan, kekeluargaan, keagamaan, dan akhlakul karimah;
12. f.menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, berdaya saing, dan memilikikompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan;
13. g.memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
14. h.mempertanggungjawabkan penggunaan dane./bantuan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Pasall0 Setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya pendidikan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. BagianKetiga Satuan Pendidikan Pasal 9 Masyarakat wajib menjaga dan memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan saranaZprasarana pendidikan.

Pasal 8

Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraanpendidikan yang bermutu.

(1)Masyarakat, berhak:
1. a.berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; dan
2. b.memperoleh informasi dari satuan pendidikan mengenai penggunaan dana yang bersumber dari- APBD dan sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. c.mengajukan gugatan perwakilan (class action) untuk memaksa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban di bidang penyelenggaraanpendidikan.
(2)Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi prasarana dan sarana, kurikulum, sumber daya ketenagaan, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.

Pasal 7

a.mentaati larangan membawa obat-obatan terlarang, narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol ke dalam lingkungan satuan pendidikan;
b.mematuhi peraturan lalu lintas dengan tidak membawa kendaraan bermotor ke satuan pendidikan;
c.menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
d.belajar dirumah pada hari efektif sekolah dari pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita;
e.memelihara prasarana, sarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
f.mentaati tata tertib satuan pendidikan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/ norma kepatutan bagi yang beragama lain.

Pasal 12

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan, berhak:

a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
b.mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
c.mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
d.mendapatkan pembebasan biaya pendidikan, beasiswa, danfatau bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan I atau masyarakat bagi yang berasal dari keluarga miskin;
e.mendapatkan biaya studi lanjut dari Pemerintah Daerah, bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ditunjukkan dengan nilai UN minimal 75 (tujuh puluh lima) untuk setiap mata pelajaran untukjenjang SD/MI, dan SMP/MTs;
f.memperoleh penilaian hasil belajarnya;
g.mendirikan dan menjadi pengurus dan anggota organisasi kesiswaan di lingkup satuan pendidikan;
h.menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
1. 1.memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
2. 1.memberikan penghasilan yang layak sesuai Upah Minimum dan jaminan sosial kepada pendidik dan/ atau tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
j.membuat tata tertib satuan pendidikan yang paling sedikit memuat tata tertib peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan tamu satuan pendidikan. 10 Pasal 15

(1)Tenaga kependidikan,berhak:
1. a.memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan, perlindungan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
2. b.mendapat penghasilan setara Upah Minimum, dan jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikannon PNS.
3. f.bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. g.mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;
5. h.berpakaian menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakatj norma kepatutan bagi yang beragama lain; dan
  1. 1.tidak merokokdi lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 14

(1)Pendidik dalarn melaksanakan tugasnya, berhak:
1. a.memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,
2. b.mendapat penghasilan setara Upah Minimum, dan jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik non PNS.
3. c.memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. d.memberikan penilaian sesuai dengan asas edukatif;
5. e.memperoleh rasa arnan dan jaminan keselarnatan;
6. f.memiliki kebebasan untuk berserikat dalarn organisasi profesi, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, mengembangkan, meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; danjatau
7. g.pengembangan profesi dalam bidangnya.
(2)Pendidik dalam melaksanakan tugasnya, wajib:
1. a.merencanakan dan me1aksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik, serta menindaklanjuti hasil analisis yang dilaksanakan secara tertulis;
2. b.memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
3. c.meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
4. d.memotivasi peserta didik dalam memanfaatkan waktu untuk belajar di luar jam sekolah;
5. e.memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, budaya be1ajar dan budaya bersih;
(1)Penyelenggaraan pendidikan pada TK/RA atau yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2)TK/RA atau yang sederajat harus memiliki izin pendirian.
(3)Syarat pemberian izin pendirian TK/RA atau yang sederajat harus memenuhi standar, minimal kurikulum, pendidik, prasarana dan sarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
(2)Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi TKjRA atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat,
(4)Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pendidikan umum, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.
(1)Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan nonformal yang dapat saling melengkapi dan menyempurnakan.
(2)Jenjang pendidikan terdiri atas PAUDdan, pendidikan dasar.
(3)Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Umum BABIV JALUR.JENJANG DANJENlS PENDIDIKAN
1. b.mempunyai kornitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan teladan, menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
2. c.berpakaian menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakatjnorma kepatutan bagi yang beragama lain; dan
3. d.tidak merokok di lingkungan satuan pendidikan. pendidikan yang bermakna, dinamis, dialogis, inovatif, dan
(2)Tenaga kependidikan, wajib:
1. a.menciptakan suasana menyenangkan, kreatif, bermartabat; 12 Pasa123
(1)Peserta didik pada SD/ MI atau yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam)tahun.
(2)Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima setelah memperolehrekomendasi tertulis dari psikolog.
(3)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikologprofessional.
(4)Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
(5)SD/MI atau yang sederajat wajib menerima warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. Paragraf2 Peserta Didik Pasa122
(1)Pendidikan dasar diselenggarakanmelaluijalur pendidikan formal dan nonformal;
(2)Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SDjMI dan SMPjMTs atau bentuk lain yang sederajat.
(3)SDJMIatau yang sederajat, terdiri atas 6 (enam)tingkat.
(4)SMPjMTsatau yang sederajat, terdiri atas 3 (tiga)tingkat;
(5)Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Pasa120 Pengelompokanpeserta didik untuk program pendidikan TPA,KBatau yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia danj atau perkembangan anak. Pasa119
(1)Peserta didik TPA atau yang sederajat berusia sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
(2)Peserta didik KB atau yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai dengan berusia 4 (empat) tahun.
(3)Peserta didik TK/RA atau yang sederajat berusia antara 4 (empat} tahun sampai dengan berusia 6 (enam)tahun. Paragraf2 Peserta Didik 13 Pasal 26
(1)Pengelolaanpendidikan, meliputi:
1. a.perencanaan program;
2. b.pelaksanaan Rencana KerjaBidangPendidikan;dan
3. c.pengawasan dan evaluasi.
(2)Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:
1. a.perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan;
2. b.penyusunan rencana kerja yang dituangkan dalam:
  1. 1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  2. 2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD};
  3. 3.Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD);
  4. 4.Rencana Strategis (RENSTRA)Dinas; dan
  5. 5.Rencana Kerja(RENJA)Dinas.
(3)Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikat:
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.badan hukum penyelenggarasatuan pendidikan;
3. c.satuan pendidikan;
4. d.penyelenggarapendidikan formaldan nonformal;
5. e.DewanPendidikan;
6. f.KomiteSekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis;
7. g.pendidik dan tenaga kependidikan; BagianKesatu Pengelolaanoleh PemerintahDaerah BABV PENGELOLAAN PENDIDlKAN Pasal 25
(1)Peserta didik pada SDI MI dan SMPIMTs atau yang sederajat dapat pindah kejalur atau satuan pendidikan lain yang setara pada tingkat yang sarna.
(2)Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SDIMI, SMPIMTsatau yang sederajat.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Walikota.

Pasal 24

(1)Peserta didik pada SMP/MTs atau yang sederajat adalah warga masyarakat dari lulusan SDIMI atau yang sederajat.
(2)Peserta didik pada SMPIMTs atau yang sederajat, sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
(3)SMPIMTs atau yang sederajat, wajib menerima warga masyarakat berusia 13 (tigabelas) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
(4)SMP/MTs atau yang sederajat, wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
(6)Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD1M! atau yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lainnya.
(7)SD/MI atau yang sederajat, wajibmenyediakan akses bagi peserta didik berkelainan. 14 Pasal 30
(1)PPDBdilakukan secara objektif,transparan, dan akuntabel.
(2)PPDB dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayanipeserta didik dari kelompokgender atau agama tertentu.
(3)PPDBdilaksanakan dengan menggunakanmekanisme:
1. a.dalamjaringan (daring);atau
2. b.luar jaringan (luring).

Pasal 29

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) berbasis Teknologi, Informasidan Komunikasi(TIK)secara online dan compatible atau sistem informasi manajemen pendidikan yang dikelola secara terpusat oleh Kementerianterkait.
(2)Sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang,jenis, satuan, dan programpendidikan.

Pasal 28

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinetja terhadap satuan pendidikan dan/ atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kineIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
(2)Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi:
1. a.penyelenggaraan PAUD,pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
2. b.koordinasi, informasi, dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah danIatau instansi terkait;
3. c.pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikanpada jalur pendidikanformaldan nonformal;
4. d.penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan)tahun;
5. e.penuntasan programbuta aksara;
6. f.pembimbingan, supervisi, dan konsultasi pengembangan kurikulum pendidikan;
7. g.monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggara satuan pendidikan;
8. h.pengembangandan pelestarian pendidikan seni, budaya, dan bahasa Sasak; dan
9. i.pendidikan IMTAQdan akhlak mulia.
10. h.peserta didik;
  1. 1.orang tua/wali peserta didik; J. masyarakat;
11. k.organisasi profesiguru; dan
  1. 1.pihak lain yang terkait dengan pendidikan. 15 Pasal 33
(1)Pakaian seragam satuan pendidikan, terdiri dari:
1. a.pakaian seragam nasional;
2. b.pakaian seragam kepramukaan; aen] atau
3. c.pakaian seragam khas sekolah.
(2)Jenis pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.pakaian seragam untuk peserta didik putra; dan
2. b.pakaian seragam untuk peserta didik putri.
(1)Kurikulum pendidikan muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat, dapat berupa bahasa, seni budaya, dan keterampilan;
(2)Kurikulum pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia diperkaya dengan pembinaan IMTAQ setiap hari Jum'at dan program pengembangan pendidikan agama yang diajarkan sesuai agama yang dianut peserta clidik oleh pendidik yang seagama. BABVI KURIKULUM Pasal 31 Dalam melakukan pengelolaan pendidikan, setiap penyelenggara satuan pendidikan, wajib:
1. a.menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
2. b.menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik;
3. c.memantau, mensupervisi, membina, dan membantu satuan dan/ atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu;
4. d.mengikuti akreditasi dan penilaian kinerja satuan danl atau program pendidikan; dan
5. e.membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kepenclidikan.
(4)Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Pelaksanaan PPDB cliutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
(6)Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cliatur dalam Peraturan Walikota. 16 Pasal 37
(1)Pendidik yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan tugas tambahan sebagai:
1. a.wakil kepala satuan pendidikan;
2. b.kepala laboratorium satuan pendidikan;
3. c.kepala perpustakaan satuan pendidikan;

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…