DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJMD disusun dengan sistematika yang terbagi dalam pengelompokkan bab sebagai berikut: a. bab pertama berisi uraian pendahuluan; b. bab kedua berisi uraian gambaran umum; c. bab ketiga berisi materi mengenai visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah; d. bab keempat berisi materi mengenai program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan e. bab kelima berisi uraian penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perjalanan pembangunan daerah yang dinamis diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang bersinergi, holistik dan terintegrasi guna memastikan keberlangsungan dan kesinambungan Pembangunan daerah dalam jangka menengah sebagai bentuk pelaksanaan visi dan misi kepala daerah serta penyesuaiannya terhadap perubahan dan dinamika kebijakan;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta berkesinambungan dan selaras dengan pembangunan nasional diperlukan pengaturan suatu perencanaan pembangunan untuk jangka menengah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2025 – 2029; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);
6.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 7 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALI KOTA MATARAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.
13.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Perencanaan Pembangunan Daerah.
14.Sasaran adalah rumusan secara terukur dalam rangka tercapainya tujuan rencana Pembangunan Daerah.
15.Strategi adalah langkah-langkah yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran.
16.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai Sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
17.Kegiatan adalah suatu aktivitas yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, untuk pencapain hasil (outcome) dari suatu program. 4
18.Indikator adalah alat ukur dari suatu kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), atau dampak (impact).
19.Kinerja adalah hasil kerja atau tigkat keberhasilan dari suatu kegiatan, program, atau sasaran.
20.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Wali Kota serta target pembangunan nasional.
21.Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
22.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
23.Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK atau yang lebih dikenal dengan Key Performance Indicators (KPI) atau dikenal juga sebagai Key Succes Indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
24.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
25.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
26.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
27.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat SDGs adalah 17 (tujuh belas) tujuan dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. 5

Pasal 2

(1)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh berdasarkan asas :
1. a.transparan;
2. b.responsif;
3. c.efisien;
4. d.efektif;
5. e.akuntabel;
6. f.partisipatif;
7. g.terukur;
8. h.berkeadilan; dan
9. i.berwawasan lingkungan.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk :

a.menjabarkan Visi, Misi Wali Kota sesuai dengan tujuan, sasaran pembangunan dan program prioritas Daerah;
b.mengintegritaskan, mensinkronisasikan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta mensinergikan dokumen perencanaan antar Perangkat Daerah;
c.menjadi acuan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
d.menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah dan Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1)RPJMD disusun dengan sistematika yang terbagi dalam pengelompokkan bab sebagai berikut:
1. a.bab pertama berisi uraian pendahuluan;
2. b.bab kedua berisi uraian gambaran umum;
3. c.bab ketiga berisi materi mengenai visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab keempat berisi materi mengenai program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.bab kelima berisi uraian penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
(2)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta melaksanakan KLHS.

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA. 7

Pasal 8

(1)Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepada BAPPEDA meyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
(3)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaiamana dimaksud pada ayat
(2)kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 9

(1)Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
(2)Dalam hal hasil evaluasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
(3)Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Wali Kota.
(4)Wali Kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonann evaluasi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2025-2045 dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi dan RPJMN.
(2)Pada tahun terakhir masa jabatan pemerintahannya, Wali Kota wajib menyusun RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan pemerintahan Wali Kota berikutnya. 8

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…