DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Perlindungan Pohon yang dilaksanakan melalui kegiatan: a. perencanaan pengelolaan pohon; b. penanaman dan pemeliharaan pohon; c. pencegahan, pengendalian dan penanganan kerusakan pohon; d. pemanfaatan pohon; dan e. penelitian dan pengembangan pohon.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pohon; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 1
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
8.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tab un 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5);
9.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D , Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram. 2 . Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Mataram.
4.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. 2
5.Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.
6.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram.
7.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.
8.Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Penyelenggaraan Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
10.Pohon Rawan Tumbang adalah pohon yang kondisi fisik dan kesehatannya berpotensi tumbang dan membahayakan keselamatan umum.
11.Pendataan Pohon adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi pohon serta lingkungannya secara lengkap.
12.Penopingan Po hon adalah pemotongan a tau pengurangan bagian tajuk atau atas pohon karena dikhawatirkan menyentuh fasilitas umum dan keselamatan.
13.Pemanfaatan Pohon adalah proses perolehan manfaat ekologis dan nilai tambah dari keberadaan pohon baik pada masa hidup maupun pasca penebangan pohon.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15.Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau mernotong pohon dengan cara tertentu, dan/ a tau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
16.Pemindahan Pohon (transplanting) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar. 1 7. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
18.Asuransi Pohon adalah asuransi yang menanggung resiko atas kerugian yang sebabkan dari kerusakan pohon. 3

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Pohon , bertujuan untuk:

a.mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
b.menjaga keberadaan dan kelestarian pohon; dan
c.menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum.

(1)Penyelenggaraan Perlindungan Pohon dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.perencanaan pengelolaan pohon;
2. b.penanaman dan pemeliharaan pohon;
3. c.pencegahan, pengendalian dan penanganan kerusakan pohon ;
4. d.pemanfaatan pohon; dan
5. e.penelitian dan pengembangan pohon .
(2)Penyelenggaraan Perlindungan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Pohon, kecuali terhadap area yang menjadi rnilik atau dikuasai orang/badan.
(4)Pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Pohon yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN POHON

Pasal 4

Perencanaan pengelolaan pohon dilaksanakan melalui kegiatan: a . pendataan pohon;

b.penyusunan basis data pohon; dan
c.penyusunan rencana pengelolaan pohon.

Pasal 5

(1)Pendataan pohon dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
1. a.jenis, jumlah, koordinat spasial dan lokasi pohon;
2. b.penomoran pohon;
3. c.kondisi fisik pohon;
4. d.waktu penanaman pohon; 4
5. e.informasi jaringan utilitas yang tertanam/melintas di tempat tumbuh pohon; dan
6. f.informasi tata ruang/peruntukan lahan dan status kepemilikan lahan.
(2)Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan, dan/ atau pemindahan pohon, maka dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara rutin dan berkala dengan disertai alasannya.
(3)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan pohon secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyusunan basis data pohon disajikan sesuai kebutuhan dalam bentuk uraian dan peta tematik yang terintegrasi dan terpublikasi melalui portal resmi milik Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan basis data pohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan untuk penyediaan master data pohon secara menyeluruh dengan metode penghitungan/pendataan secara langsung setiap tahunnya yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)Basis data pohon dijadikan sebagai dasar perumusan rencana pengelolaan pohon.

Pasal 7

(1)Rencana pengelolaan pohon disusun setiap tahun dengan memperhatikan master data pohon dan rencana tata ruang wilayah.
(2)Rencana pengelolaan pohon paling sedikit memuat informasi mengenai:
1. a.parameter keberhasilan, meliputi:
  1. 1.penambahan jumlah pohon;
  2. 2.pemerataan sebaran pohon;
  3. 3.peningkatan kapasitas serapan karbon dan polutan lainnya sebagai salah satu manfaat ekologis pohon;
  4. 4.kesesuaian pohon dengan lingkungan tempat tumbuh pohon dan kawasan; dan
  5. 5.kesehatan pohon.
2. b.target capaian tahunan, meliputi:
  1. 1.rencana penanaman dan pemeliharaan pohon;
  2. 2.rencana pencegahan, pengendalian dan penanganan kerusakan pohon; dan
  3. 3.rencana pemanfaatan pohon.
3. c.rencana aksi, meliputi:
  1. 1.rencana penanaman dan pemeliharaan pohon;
  2. 2.rencana pencegahan, pengendalian dan penanganan kerusakan pohon; dan
  3. 3.rencana pemanfaatan pohon. 5

BAB IV

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON

Pasal 8

(1)Penanaman pohon, meliputi kegiatan:
1. a.penyediaan lahan penanaman pohon;
2. b.penyediaan pohon;
3. c.penyerahan pohon; dan
4. d.pelaksanaan penanaman pohon.
(2)Penyediaan lahan penanaman pohon dapat dilaksanakan di kawasan ruang terbuka hijau atau di aset tanah yang dikuasai / milik Pemerin tab Daerah.
(3)Penyediaan pohon dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau instansi terkait lainnya.
(4)Penyerahan pohon dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah a tau instansi terkait lainnya kepada masyarakat, dan penyerahan pohon oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pelaksanaan Penanaman pohon dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.pemenuhan fungsi pengurangan pencemaran udara, penyerapan air ke dalam tanah, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dengan tidak mengabaikan faktor keselamatan dan ketersediaan tanaman;
2. b.faktor pendukung pertumbuhan pohon Uenis pohon, musim, cuaca, jenis tanah, ketersediaan air, ketersediaan pupuk, keamanan dan ketersediaan lahan);
3. c.jarak tanam dan permukaan tanah pada zona perakaran pohon harus terbuka (tidak ada perkerasan) dan dapat ditutup dengan grate untuk menunjang aktivitas di atasnya; dan
4. d.wilayah yang memiliki nama tempat dari nama pohon sebagai ciri khas dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap tanaman nusantara khas Daerah.
(6)Pelaksanaan penanarnan pohon meliputi kegiatan :
1. a.penanaman pohon;
2. b.penyulaman ;
3. c.penggantian pohon tua/rawan tumbang; dan/atau
4. d.untuk kepentingan penataan kota.
(7)Pelaksanaan penanaman pohon yang dilaksanakan oleh masyarakat harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon diatur dalam Peraturan Walikot a .

Pasal 9

(1)Pemeliharaan pohon, meliputi kegiatan:
1. a.perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh pohon; b . pengendalian pertumbuhan pohon;
2. c.pengendalian ham.a dan penyakit tanaman; dan
3. d.penanganan khusus untuk pohon yang sudah besar dan tua. 6
(2)Perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh pohon, meliputi kegiatan:
1. a.penggemburan tanah;
2. b.penyiraman;
3. c.pemupukan; dan/ a tau
4. d.penyiangan gulma.
(3)Pengendalian pertumbuhan pohon, meliputi kegiatan:
1. a.pemangkasan;
2. b.penopingan;
3. c.penJarangan;
4. d.peremajaan;
5. e.penyulaman; dan
6. f.penebangan pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup.
(4)Pengendalian hama dan penyakit tanaman, meliputi kegiatan:
1. a.identifikasi gejala serangan hama dan penyakit tanaman;
2. b.karantina, mekanis, fisik, teknik budidaya, biologi dan/ a tau kimiawi.
(5)Dalam hal pengendalian hama dan penyakit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya penyelamatan, maka pohon dapat ditebang.
(6)Penanganan khusus untuk pohon yang sudah besar dan tua, meliputi kegiatan:
1. a.pemeriksaan kekeroposan batang;
2. b.penambalan;
3. c.pemagaran; atau
4. d.pemindahan.
(7)Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan pohon, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan alat pengelolaan pohon sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

(1)Upaya pencegahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.melakukan inventarisasi permasalahan pengelolaan pohon;
2. b.melakukan pemeliharaan pohon secara rutin;
3. c.melakukan sosialisasi mengenai larangan perusakan pohon dan peran penting pohon bagi masyarakat;
4. d.meningkatkan efektifitas koordinasi Perangkat Daerah dan masyarakat yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan pohon;
5. e.meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pohon;
6. f.menyediakan informasi baik melalui media sosial maupun papan pengumuman pada tempat strategis sebagai edukasi publik pentingnya pohon bagi kehidupan; 7
7. g.meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan pohon; dan
8. h.melakukan penindakan bagi pelaku perusakan pohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Upaya pengendalian pohon, dilakukan melalui kegiatan:
1. a.izin penebangan pohon; dan
2. b.pengendalian pohon yang membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang.
(3)Upaya penanganan kerusakan pohon dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hid up dan/ a tau masyarakat dengan memperhatikan aspek kecepatan tindakan dan keselamatan masyarakat.
(4)Kategori kerusakan pohon, meliputi:
1. a.patah batang/cabang/ranting pohon;
2. b.pohon rawan tumbang;
3. c.pohon tumbang; dan/ a tau
4. d.pohon mati.
(5)Kriteria pohon rawan tumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
1. a.kemiringan batang lebih dari 30° (tiga puluh derajat); b . batang keropos atau berongga lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
2. c.kerusakan akar lebih dari 30°/ci (tiga puluh persen).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kerusakan pohon diatur dalam Peraturan W alikota.

BAB VI

PEMANFAATAN POHON

Pasal 11

( 1) Pohon dirnanfaatkan untuk: a . penyerap polutan untuk membersihkan udara dari partikel yang mencemari udara;

b.mengendalikan suhu dan kelembaban;
c.mengendalikan banjir dan bencana alam;
d.menjaga kesehatan mental;
e.mengurangi dampak perubahan iklim;
f.mencegah polusi air, banjir dan erosi tanah;
g.menambah cadangan air tanah;
h.menjaga populasi mahluk hidup;
1. 1.menam bah nilai estetika kota; dan J. penelitian.

(2)Dinas Lingkungan Hidup dapat memanfaatkan ranting, daun, cabang, batang dan akar pohon dari kegiatan pemangkasan, penopingan atau penebangan untuk pembuatan kompos, karya seni, atau pembangunan taman dengan konsep rumah pohon, pembuatan meja/kursi untuk kantor dan karya seni.
(3)Dinas Lingkungan Hidup dapat memanfaatkan basil sitaan/rampasan pohon dari penebangan pohon tanpa izin setelah adanya putusan pengadilan bagi pelanggar penebangan pohon tanpa izin. 8
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan hasil penebangan pohon dan hasil sitaan/rampasan, diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…