DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Perlindungan TKL, meliputi: a. kualifikasi TKL; b. kewajiban pengisian dan pelaporan lowongan kerja c. inventarisasi dan pendaftaran TKL; d. pelatihan kerja; e. penempatan TKL; f. perlindungan TKL; g. kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja; h. penyandang disabilitas; dan i. pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan ketenagakerjaan daerah diarahkan demi terjaminnya ketersediaan lapangan kerja berdasarkan jumlah, potensi dan proyeksi penyerapan tenaga kerja bagi penduduk Kota Mataram;
c.bahwa untuk meningkatan perlindungan bagi penduduk Kota Mataram yang menjadi tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan global dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial serta kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, maka perlu diatur kebijakan yang mendukung terciptanya peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang berkualitas dan berdaya saing;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3201); 2
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALI KOTA MATARAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
6.Penduduk Kota Mataram yang selanjutnya disebut Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sndiri maupun untuk masyarakat.
8.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan akta kependudukan yang mampu melakukan pekerjaan dan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyrakat.
9.Perlindungan TKL adalah usaha Pemerintah Daerah untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa deskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan Tenaga Kerja Lokal dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.
10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 4
1. 12.Perusahaan adalah:
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mepekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 13.Pengurus Badan Usaha adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
2. 14.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk yang beroperasi di Kota Mataram baik berbentuk kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau sebutan lainnya.
3. 15.Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
4. 16.Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) yang selanjutnya disebut Kartu AK/I adalah Kartu resmi yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai bukti diri seorang pelamar pekerjaan dalam melakukan pelamaran kerja pada suatu instansi atau perusahaan di wilayah Indonesia.
5. 17.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
6. 18.Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuanya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
7. 19.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah Lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
8. 20.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9. 21.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
10. 22.Pemagangan Kerja adalah bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/ atau jasa di tempat Pemberi Kerja, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 5
11. 23.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data berkenaan TKL.
12. 24.Penyiapan adalah kegiatan membimbing calon tenaga kerja sehingga memiliki bekal dan kemampuan dasar untuk bekerja.
13. 25.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
14. 26.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah
15. 27.Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
16. 28.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
17. 29.Tim Pengawasan TKL adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan TKL sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
18. 30.Instansi Terkait adalah Instansi yang memiliki tugas berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan penegakan hukum diantaranya Pengawas Ketenagakerjaan, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 2

Perlindungan TKL diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keterbukaan;
b.perlindungan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.kemitraan;
f.kearifan lokal; dan
g.kedayagunaan.

Pasal 3

Perlindungan TKL, bertujuan untuk:

a.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
b.mewujudkan sumber daya manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
c.memenuhi kebutuhan sektor usaha terhadap penyediaan TKL;
d.memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuan dan keahlianya;
e.memberdayakan dan mendayagunakan TKL secara optimal dan manusiawi; 6
f.menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyiapan TKL;
g.membina, mengawasi dan menata system penyaluran dan penempatan TKL;
h.meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya masyarakat di lokasi sekitar tempat usaha;
i.terciptanya keseimbangan yang kompetetif antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan serta penggunaan TKL pada lapangan kerja di daerah; dan
j.memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi TKL dalam mendapatkan fasilitas keselamatan kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan TKL, meliputi:

a.kualifikasi TKL;
b.kewajiban pengisian dan pelaporan lowongan kerja
c.inventarisasi dan pendaftaran TKL;
d.pelatihan kerja;
e.penempatan TKL;
f.perlindungan TKL;
g.kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja;
h.penyandang disabilitas; dan
i.pengawasan.

BAB II

KUALIFIKASI TKL

Pasal 5

(1)Setiap Penduduk dapat menjadi TKL.
(2)Untuk menjadi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Kerja harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut:
1. a.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
2. b.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Mataram; dan
3. c.memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Mataram.

Pasal 6

TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a.TKL yang belum bekerja; dan
b.TKL yang sudah bekerja.

BAB III

KEWAJIBAN PENGISIAN DAN PELAPORAN LOWONGAN KERJA

Pasal 7

(1)Setiap Pengusaha dan/atau Pengurus Badan Usaha mengusahakan dan mengupayakan secara maksimal agar pengisian lowongan kerja yang terbuka di Perusahaan diisi oleh TKL. 7
(2)Pengisian lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendayagunakan TKL yang berdomisili di tempat domisili Badan Usaha, mulai dari Rukun Tetangga, Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan tempat domisili operasional Badan Usaha.
(3)Apabila pengisian lowongan kerja oleh TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya belum terpenuhi dapat dilakukan antar Kecamatan.
(4)Apabila pengisian lowongan kerja oleh TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi lowongan yang dapat diisi Tenaga Kerja pemegang kartu AK/I sesuai dengan format yang tersedia.
(5)Apabila pengisian lowongan kerja Tenaga Kerja pemegang kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga dapat memenuhi lowongan perkerjaan, maka Pengusaha dan/atau Pengurus Badan Usaha dapat mengisi dengan Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD.

Pasal 8

(1)Setiap Badan Usaha wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas.
(2)Laporan lowongan pekerjaan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penerimaan lowongan pekerjaan.
(3)ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan, prosedur dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

INVENTARISASI DAN PENDAFTARAN TKL

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Inventarisasi TKL paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.jumlah TKL yang belum bekerja dan yang sudah bekerja;
2. b.Kompetensi TKL; dan
3. c.proyeksi penyerapan TKL yang didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja pada Pemberi Kerja.
(3)Inventarisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Pemberi Kerja, Camat, Lurah dan masyarakat.

Pasal 10

(1)TKL wajib mendaftarkan diri pada Dinas untuk mendapatkan Kartu AK/I.
(2)Untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKL harus menyerahkan:
1. a.pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 8
2. b.fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
3. c.fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.fotocopy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki; dan
5. e.fotocopy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
(3)TKL yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kartu AK/I.
(4)Penerbitan Kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
(5)Dinas dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelayanan berdasarkan:
1. a.jumlah penduduk pada suatu wilayah yang berpotensi menjadi TKL;
2. b.luas wilayah;
3. c.jarak wilayah; dan
4. d.tingkat kesulitan geografis.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…