( 1} Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka :
a.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pernbentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Matararn (Lernbaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nornor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nornor 5 Tahun 2008 tentang Pernbentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lernbaran Daerah Kota Matararn Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); dan
b.Peraturan Daerah Kota Matararn Nornor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Matararn Tahun 2011 Nomor 2 Seri D} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Matararn Nornor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Matararn Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Matararn Tahun 2013 Nomor 2 Seri D};
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali:
1.ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Matararn Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), yang terkait dengan pernbentukan Kelurahan;
2.dihapus;
3.ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 12 dan angka 13, Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Matararn Nornor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota Matararn (Lernbaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri D), yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Diundangkan di Mataram padatanggal 1~ Me..r 2.o23 Ditetapkan di Mataram pada tanggal U? ~i Q.o1, WALIKOTA MATARAM,ly ){ H . MOHA: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM.,.- ~~ Hj. BAIQ EVI GANEVIA LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 5 SERI 0 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 15"' TAHUN 2023. 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM I. UMUM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. Selanjutnya, dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi. Hasil pemetaan perangkat daerah sesuai peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beberapa Dinas yakni Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perindustrian, Koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dihasilkan lebih dari 800 sehingga tipelogi dinas berubah menjadi tipe A serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang hasil evaluasi kelembagaan lebih dari 600 sehingga tipelogi dinas berubah dari tipe C ke tipe B. 9 II. PASAL DEMI PASAL. Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5 10