DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B; d. Dinas-Dinas Daerah; dan e. Badan-Badan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram masih terdapat perangkat daerah yang memiliki beban kerja cukup besar serta adanya nomenklatur perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya harus segera disesuaikan dengan kebutuhan, maka perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang maksimal;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531); 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 194);
6.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), diubah sebagai berikut: 2
1.Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah dan huruf e diubah serta ditambah 1 (satu) angka baru, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B ;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B; dan d . Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
9. 9.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
11. 11.Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
12. 12.Dinas Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 3
13. 13.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
14. 14.Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta bidang persandian;
16. 16.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
17. 17.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan; Tipe B, bidang bidang
18. 18.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
19. 19.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
20. 20.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
21. 21.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. 22.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
23. 23.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.
e.Badan Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B , melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan inovasi;
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B , melaksanakan fungsi penunJang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik. 4
6. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdapat UPT Dinas Daerah di Bidang Kesehatan berbentuk rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola pusat kesehatan masyarakat dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah.
(3)Rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit organisasi khusus yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang badan layanan umum daerah.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pirnpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretariat Daerah, kepala dinas Daerah, kepala badan Daerah, staf ahli Walikota dan direktur rumah sakit urnum daerah merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah, wakil direktur rurnah sakit umurn daerah, kepala bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta camat rnerupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada din as dan badan, kepala bidang dan kepala bagian pada rumah sakit urnum daerah, serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III. b a tau jabatan administrator. 5
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dihapus.
(9)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

4.Ketentuan Pasal 11 dihapus. 5 . Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1) Dihapus.

(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pegawai Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja perangkat daerah yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diisinya jabatan kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

6.Ketentuan Pasal 14 diubah dan ayat (1) angka 2 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

( 1} Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka :

a.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pernbentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Matararn (Lernbaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nornor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nornor 5 Tahun 2008 tentang Pernbentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lernbaran Daerah Kota Matararn Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); dan
b.Peraturan Daerah Kota Matararn Nornor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Matararn Tahun 2011 Nomor 2 Seri D} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Matararn Nornor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Matararn Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Matararn Tahun 2013 Nomor 2 Seri D}; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali:
1. 1.ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Matararn Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), yang terkait dengan pernbentukan Kelurahan;
2. 2.dihapus;
3. 3.ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 12 dan angka 13, Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Matararn Nornor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota Matararn (Lernbaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri D), yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Diundangkan di Mataram padatanggal 1~ Me..r 2.o23 Ditetapkan di Mataram pada tanggal U? ~i Q.o1, WALIKOTA MATARAM,ly ){ H . MOHA: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM.,.- ~~ Hj. BAIQ EVI GANEVIA LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 5 SERI 0 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 15"' TAHUN 2023. 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM I. UMUM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. Selanjutnya, dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi. Hasil pemetaan perangkat daerah sesuai peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beberapa Dinas yakni Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perindustrian, Koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dihasilkan lebih dari 800 sehingga tipelogi dinas berubah menjadi tipe A serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang hasil evaluasi kelembagaan lebih dari 600 sehingga tipelogi dinas berubah dari tipe C ke tipe B. 9 II. PASAL DEMI PASAL. Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5 10

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…