DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, didasarkan pada asas: a. Pancasila; b. Bhinneka Tunggal Ika; c. kenusantaraan; d. keadilan; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kemanfaatan; g. keberlanjutan; h. partisipasi; dan i. transparansi dan akuntabilitas. Dengan penjelasan sebagaimana terdapat dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pembangunan Kota Mataram saat ini telah mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap cagar budaya oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
c.bahwa untuk meningkatkan kesadaran, dorongan dan dukungan semua pihak yang terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, diperlukan suatu pengaturan yang dapat memberikan arah dan landasan serta menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaannya di daerah.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALI KOTA MATARAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.
5.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa- sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 3
7.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
8.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11.Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
12.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.
13.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain.
16.Pendaftaran adalah upaya pencatatan bangunan untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18.Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
19.Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
20.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. 4
22.Pemeliharaan adalah upaya melestarikan bangunan Cagar Budaya dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.
23.Restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk bangunan Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
24.Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan bangunan Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, Teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
25.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
26.Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
27.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik bangunan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau Teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
28.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
29.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
30.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
31.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
32.Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
33.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
34.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
35.Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. 5

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, didasarkan pada asas:

a.Pancasila;
b.Bhinneka Tunggal Ika;
c.kenusantaraan;
d.keadilan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kemanfaatan;
g.keberlanjutan;
h.partisipasi; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

a.melindungi, memelihara, dan mempertahankan keaslian Cagar Budaya Daerah;
b.memanfaatkan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya demi kepentingan pembangunan dan tujuan wisata Daerah; dan
c.memberikan dorongan, kesadaran dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 4

(1)Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
1. a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. b.mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
3. c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. d.mewakili nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
(2)Benda Cagar Budaya dapat:
1. a.berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
2. b.bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
3. c.merupakan kesatuan atau kelompok.
(3)Bangunan Cagar Budaya dapat:
1. a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. b.berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
(4)Struktur Cagar Budaya dapat:
1. a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. b.sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. 6

Pasal 5

(1)Lokasi atau satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
(2)Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
1. a.mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Stuktur Cagar Budaya; dan
2. b.menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
(3)Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
1. a.mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
2. b.berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
3. c.memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
4. d.memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
5. e.memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
6. f.memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB III

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 6

(1)Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemilik Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGANAN ODCB

Pasal 7

(1)Setiap Orang yang menemukan ODCB di Daerah wajib melaporkan temuannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang kebudayaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ODCB ditemukan. 7
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan melakukan penanganan terhadap temuan ODCB melalui kegiatan pendaftaran, perekaman, pelindungan, dan pengkajian.
(3)Dalam rangka pelindungan, temuan ODCB dapat dipindahkan dan/atau disimpan sementara di tempat yang aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap Orang yang melakukan pencarian ODCB di Daerah wajib memiliki izin dari Wali Kota.
(2)Untuk memiliki izin pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang harus:
1. a.mengajukan permohonan melakukan pencarian ODCB secara tertulis;
2. b.menunjukkan bukti kompetensi di bidang penelitian Cagar Budaya;
3. c.menyerahkan proposal pencarian yang memuat latar belakang, tujuan, dan metode pencarian; dan
4. d.membuat surat pernyataan untuk menyerahkan temuan ODCB kepada Wali Kota.
(3)Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan.
(4)Setiap Orang yang melaksanakan pencarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan laporan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk dilakukan pendaftaran ODCB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan melalui Penelitian dengan memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi pencarian.

BAB V

PENGELOLAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

Pasal 9

(1)Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB atau Cagar Budaya, wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kepemilikan;
2. b.penguasaan;
3. c.pengalihan hak; dan
4. d.pemindahan tempat. 8
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasainya oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
(5)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
(6)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ODCB atau Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
(2)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…