DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

IPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan Kepariwisataan, yaitu: a. pembangunan Kepariwisataan yang bertanggung jawab b. terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat, pembangunan Kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan daerah dan wilayah yang lebih luas, dan pembangunan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan-. Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2026-2031, 1 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana ' Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262), Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor-125, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 125), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM Menetapkan dan WALI KOTA MATARAM MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2026-2031.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling lama dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RIPPARDA berfungsi sebagai: a. b. penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah, dasar pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan rencana strategis dinas, dan dasar dan pedoman dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan Kepariwisataan daerah.

Pasal 5

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan Kepariwisataan, yaitu:

a.pembangunan Kepariwisataan yang bertanggung jawab b. terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat, pembangunan Kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan daerah dan wilayah yang lebih luas, dan pembangunan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat.

Pasal 6

Visi pembangunan Kepariwisataan Kota Mataram adalah terwujudnya Kota Mataram sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal dalam rangka membangun masyarakat yang harmoni, aman, ramah, unggul, dan mandiri.

Pasal 7

Misi pembangunan Kepariwisataan daerah, meliputi:

a.mewujudkan integrasi pembangunan Kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang maju dan berlandaskan norma ' agama dan kearifan lokal, |
b.mewujudkan lingkungan daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan Kepariwisataan berwawasan lingkungan,
c.mewujudkan destinasi Pariwisata Perkotaan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat daerah,
d.mewujudkan struktur Industri Pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian global dan menciptakan lingkungan yang bersih,
e.mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah,
f.mewujudkan Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata daerah, dan
g.membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.
a.mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan Pariwisata Perkotaan dengan arah tata ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan,
b.menerapkan prinsip Berwawasan Lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk Pariwisata Perkotaan,
c.memantapkan potensi alam perkotaan, budaya masyarakat, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata Daerah, mengembangkan sistem pengelolaan Pariwisata Perkotaan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan konsentrasi wisatawan ke semua wilayah di daerah, mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai kota kreatif, memperkuat sistem Industri Pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat, membangun sistem Kkelembagaan Pemerintah, Industri Pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan, dan mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dan sistem pengembangan SDM yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong Industri Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 9

Konsep pembangunan Kepariwisataan yang diterapkan di Daerah merupakan penggabungan antara konsep ekowisata perkotaan dan Pariwisata Perkotaan Kreatif. Penggabungan konsep ekowisata perkotaan dengan Pariwisata Perkotaan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan: -

a.memulihkan dan mengonservasi warisan budaya melalui Program Wisata Kreatif,
b.memaksimalkan manfaat bagi Daerah dan masyarakat dengan melibatkan potensi kreatifl masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan pengunjung,
c.memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat .tentang lingkungan, sumber daya warisan budaya, serta keberlanjutan, dan
d.mengurangi dampak lingkungan dengan mengembangkan Program Wisata Kreatif dan edukasi lingkungan. Penggabungan konsep ekowisata perkotaan dengan Pariwisata Perkotaan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi: a. b. memperkuat potensi alam perkotaan, seni, dan budaya sebagai produk pariwisata Daerah, . melindungi kawasan pariwisata, dan mengendalikan perkembangan pariwisata, pt0. p—— . meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan Berwawasan Lingkungan, pengembangan DTW alam perkotaan yang edukatif, kreatif, bernilai seni dan budaya tradisional, industri kreatif Berwawasan Lingkungan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wisatawan dan masyarakat, pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan target pasar, pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian wisata yang kreatif, meningkatkan apresiasi kepada masyarakat dan wisatawan,: pendistribusian kegiatan wisata dari kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan tinggi ke kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan rendah, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan, pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu yang menghubungkan kawasan pariwisata dan Destinasi Pariwisata daerah dan/atau antar Daerah, pengembangan jejaring Industri Pariwisata, . menguatkan peran industri kreatif masyarakat dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata melalui kemitraan, membangun tata ruang alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif Berwawasan Lingkungan, menerapkan konsep pemasaran bertanggung jawab pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata, mengembangkan pemasaran melalui komunitas Pemasaran Pariwisata perkotaan yang kreatif, mengembangkan Pemasaran Pariwisata terpadu di dalam dan di luar negeri, penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata daerah, mengembangkan kemitraan dengan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, institusi, swasta, serta masyarakat di dalam dan luar negeri, mengembangkan kebijakan dan regulasi sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat daerah, mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif Berwawasan Lingkungan, dan meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM pemerintahan, Industri Pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pariwisata Perkotaan Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 11

(1)Sasaran pembangunan Kepariwisataan daerah, meliputi:
1. a.peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara:
(2)
(1)
1. b.peningkatan peran serta masyarakat dalam Kepariwisataan, dan
2. c.peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisataan. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:

a.pembangunan Kepariwisataan yang berkualitas, Berbasis Masyarakat dan berkelanjutan,
b.pembangunan Kepariwisataan yang terpadu secara lintas sektor, dan lintas pelaku,
c.pembangunan Kepariwisataan dengan tata kelola yang baik,
d.pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal, dan
e.pembangunan Kepariwisataan yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan. Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisataan Daerah. BABIII ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 13

Pembangunan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi: a. b c. d ) perwilayahan destinasi pariwisata, . pembangunan DTW, pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, . pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, . Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan, dan pengembangan investasi di bidang pariwisata.

a.kawasan pariwisata, dan
b.KDTWK.

Pasal 15

(1)Pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana ' dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas: a. b. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan, memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis, memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional, | memiliki potensi produk wisata masa depan, memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, dan memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
(2)Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan dengan kriteria: . b. C d. €. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi kelurahan, memiliki potensi Daya Tarik Wisata, memiliki potensi aksesibilitas yang memadai, memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, dan . memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan.
(3)KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dengan kriteria: . OSAOMSI a) cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi kelurahan, memiliki potensi Daya Tarik Wisata, memiliki potensi aksesibilitas yang memadai, memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan, dan pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…